Pemkab Banyuasin Berguru Pengelolan Kerjasama Media di OKI

PEMERINTAH Kabupaten Banyuasin belajar  pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi dengan medi massa ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kepala Diskominfo Banyuasin melalui Kasi Kemitraan Media Publik, Andi Wijaya menyebut kunjungan ini dalam  rangka mempelajari pengelolaan kerja sama media di Kabupaten OKI mengingat OKI satu-satunya daerah di Sumsel yang telah memiliki aturan teknis belanja publikasi melalui media massa.

“Kita ingin pelajari aplikasi Perbup mekanisme kerjasama publikasi melalui media massa, mengingat ini satu-satunya di Sumsel” ujar Andi, di Kayuagung, Kamis, (30/1/20).

Andi mengungkap payung hukum pengelolan kemitraan publikasi di media massa penting untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam belanja publikasi. Mengingat belanja publikasi merupakan belanja pemerintah yang dikecualikan pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemrintah. “Kita dalami untuk diterapkan di Banyuasin” ujar dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Aleksander, SP, M. Si mengungkap keberadaan Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa di Lingkungan Pemkab OKI ini jadi acuan teknis dalam pelaksanaan publikasi program dan kebijakan Pemkab OKI.

“Kita berupaya semaksimal mungkin agar tertib administrasi dalam melaksanakan kemitraan ini, namun tentu dukungan dari rekan-rekan media amat penting dalam mempromosikan program pemerintah” ujar Alex.

Kasi Kemitraan Media Publik Diskominfo OKI, Adi Yanto mengatakan Perbup tentang standar dan mekanisme kerjasama publikasi media massa merupakan petunjuk teknis dan turunan dari mekanisme belanja pemerintah yang diatur oleh nomenklatur yang lebih tinggi.

“Memang di Perpres Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah ada pengecualian untuk belanja publikasi ini, jabarannya ada di Perka LKPP Nomor 12 tahun 2018 dan Perbup ini adalah aturan teknisnya” ujar Adi.

Adi mengungkap perbup tidak sama sekali membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan.

“Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” ujar Adi.

Adi mengungkapkan perbup yang terdiri dari 21 pasal tersebut mengatur mekanisme kerjasama kemitraan publikasi meliputi verifikasi administrasi dan bobot nilai dengan melibatkan tenaga ahli.

“Soal verifikasi agar ada standar belanja publikasi bukan verifikasi seperti yang dilakukan dewan pers, jadi ada penilaian objektif dan independen oleh tenaga ahli dalam menilai berkas penawaran yang diajukan perusahaan pers” ujar Adi.

Dari hasil verifikasi, menurut Adi, akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa, seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung (viewers) media online, jangkauan siar (media elektronik).

“Hasil verifikasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam kerjasama. Harapannya hasil ini akan obyektif karena melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi,” tutupnya.[***]

Laporan Indra /OKI