Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara langsung hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 22 Februari 2021.
Dalam Rakornas kali ini Presiden Jokowi, meminta penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan, dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum harus diterapkan kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan, baik di konsesi atau masyarakat, dengan sanksi tegas baik administrasi perdata maupun pidana.
“Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Kapolri tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kita ini malu di pertemuan negara-negara ASEAN. Saya titip itu, malu kita, dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan kesepakatan bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim masih sama, apabila di wilayahnya terdapat kebakaran hutan dan lahan yang membesar dan tidak tertangani dengan baik, maka akan dilakukan pencopotan.
Presiden Jokowi menyebut, sejak tahun 2015 terjadi kebakaran lahan yang sangat besar, sehingga rutin diadakan pertemuan seperti ini. Tujuannya tak lain untuk mengingatkan kepada para Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam dan Kapolda serta Kapolres tentang hal ini. Terutama pada pejabat-pejabat baru yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran.
“Untuk mengingatkan agar tidak terulang lagi seperti pada 2016 bahwa kita ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah agar Pangdam, Kapolda Kapolres dan pejabat baru agar tahu aturan mainnya. Aturan main ini masih tetap sama jadi kalau di wilayah ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya adalah dicopot,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut dia bahwa meskipun saat ini di beberapa daerah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor namun kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh lengah dan kendor.
Agar tidak terulang Presiden mengharapkan adanya rencana pencegahan yang matang mulai dari hal terkecil. Bila perlu menurutnya jika melihat ada potensi api yang kecil semua pihak harus segera melakukan pemadaman agar pencegahan lebih efektif.
Berdasarkan laporan BMKG kata Jokowi pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan intensitas hujan menengah tinggi hingga bulan April.
” Untuk itu kita harus tetap waspada jangan lengah,” ujarnya.
Iapun menginstruksikan agar pihak terkait dapat berupaya melakukan pencegahan diprioritaskan agar tidak sampai terlambat. Kemudian melakukan deteksi dini monitoring area yang rawan hotspot.
“Ini harus diwaspadai dan update informasi setiap hari sehingga kondisi harian di lapangan terpantau,” jelasnya.
Menurutnya kebakaran hutan dan lahan ini harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bisa mencapai triliunan juga kerusakan ekologi dak ekosistem.
Untuk pencegahan yang maksimal itu Jokowi juga meminta agar Babinsa Babinkamtibmas dan kepala desa ikut dilibatkan. Termasuk tokoh agama agar bersama masyarakat ikut mengedukasi tentang bahaya kebakaran dan dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi.
Sementara itu dalam laporannya Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa rakornas ini digelar dalam rangka persiapan dan antisipiasi terhadap Karhutla tahun 2021.
Dikatakan Mahfud dalam rangka evaluasi pengendalian Karhutla 2020 pihaknya telah melakukan evaluasi bersama seluruh Kementerian lembaga yang mendapatkan amanah untuk mengendalikan Karhutla berdasarkan Inpres Nomor 3 Thn 2020 bersama bersama Gubernur dan Bupati yang rawan Karhutla pada 9 Februari 2021 di Gedung Manggala Wanabakti KLHK.“
Adapun Rakornas ini diikuti peserta berjumlah 300 orang terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga Gubernur Walikota dan Bupati di wilayah rawan Karhutla. Beserta Pangdam, Danrem dan Dandim serta Kapolda dan kapolres.Ril
