HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Kordinator Komisariat (Korkom) UIN Raden Fatah Palembang menyampaikan rapor merah dua tahun kepemimpinan Herman Deru-Mawawardi Yahya (HY).
Salah satunya, sikap Pemprov Sumsel yang dinilai kurang tepat. Karena di tengah pandemic Covid -19, pemerintah Sumsel sibuk dengan perpindahan kantor gubernur. “ Ini sepertinya sangat tidak subtansial di tengah pengangguran, kemiskinan , dan isu kesehatan sedang jadi perhatian publik,” ujar Korkom HMI UIN Raden Fatah Palembang, Nur Hadi Mulia, yang sering dipanggil Adi.
Penilaian rapor merah ini disampaikan HMI, Selasa (27/10), dalam aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Aksi damai yang dilakukan HMI ini, dalam rangka mengkritisi kebijakan-ebijkan Pemprov Sumsel, di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru
Ketua Korkom UIN Raden Fatah Palembang Adi mengatakan, dalam momentum dua tahun kepemimpinan Gubernur, seharunya lebih mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat seperti sekolah gratis, kuliah gratis dan berobat gratis sesuai dengan janji kampanye .
“Namun kami terkejut, di tengah pandemic covid -19 pemerintah Sumsel sibuk dengan perpindahan kantor gubernur. Yang dianggap tidak subtansial di tengah pengangguran, kemiskinan , dan isu kesehatan jadi perhatian publik,’ ujar Adi dalam orasinya .
“Kami tetap komitmen dalam mengawasi kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi selama 3 tahun kedepan, untuk pro rakyat,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Korkom Uin Raden Fatah menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Sumsel.
1. Mendesak gubernur Sumsel menghidupkan kembali program sekolah & kuliah gratis
2. Berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP
3. Membatalkan perpindahan kantor gubernur di daerah Keramasan, Kecamatan Kertapati kota Palembang. Yang saat ini dalam proses penimbunan lahan. Diduga pasir yangg ditambang ilegal serta pengerukan di aliran sungai Musi dekat dengan pemukiman warga, fasilitas umum seperti masjid , sekolah, dan lan-lain..
“Kami juga mendesak Pemprov Sumsel, dalam pembangunan kantor Gubernur baru tetap pada pijakan hukum bagaimana izin galian C. Izin dermaga dan izin penambang pasir. Sehingga tidak merugikan masyarakat dengan dampak lingkungan semisal amblas, tanah longsor, dan abrasi, ” tuturnya.
Koordinator aksi menyampaikan desakan kepada DPRD Sumsel untuk menjalankan peran kontrol terhadap setiap langkah yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Khususnya akibat dugaan tambang pasir ilegal. “Dan mendorong Kapolda Sumsel, dalam hal ini Direskrimsus, agar menurunkan personil untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Polda Sumsel.” ujarnya.
Sementara saat menemui para kader HMI Gubernur Sumsel menyambut baik kehadiran para mahasiswa ini. “Saya mengoreksi aksi yang berjudul rapor merah dua tahun gubernur Sumsel,” ujarnya. Karena pemerintahan yang dijalannya, tentu tidak merh semua.
“Perlu di ketahui setelah di Lantik mengajukan RPJMD yang dimaksud adek adek sebagai janji politik. Dan janji janji politik tadi yang adek adek sampaikan tadi diajukan 6 bulan setelah dilantik sebagai gubernur . Kalau di bilang rapor merah, kalu kita pernah sekolah di SD,SMP,SMA yang ada rapornya pelajaran ini pelajaran ini Idak merah galo. Ado yang nilainya bagus, ado yang belum maksimal berjalan. Dengan 360 hari kali dua, ekuvalen dengan dua tahun sedangkan RPJMD 5 tahun. Siapa pembuat rapor itu tentu rakyat. Di dalam komponen rakyat itu jalurnya ada mahasiswa. iyalah kalian,” tandasnya.
Gubernur memaparkan bahwa program sekolah gratis dan kuliah gratis tetap berjalan. Untuk sekolah gratis, semua ssiwa di sekolah negeri maupun swasta se-Sumsel mendapat subsidi Rp 58.000 per siswa/per bulan. Kecuali bagi sekolah yang menolak. Itu sesuai kebutuhan dasar pendidikan. Kalau ada pungutan , itu adalah kesepakaan antara orang tua murid dan pohak sekolah. Begitupun kuloiah gratis, tetap jalan. Tentu saja, selektif,” ujarnya .
Sementara untuk kesehatan gratis, di tahun pertama pemerintahannya pun, sudah mengeluarkan sedikitnya Rp 2 milyar untuk mebayar BPJS warga tak mampu. Sehingga mereka bisa berobat denga menunjukkan kartu BPJS, dengan layakan full,” tambahnya.
Sedangkan untuk perpindahan Kantor Gubernur, menurutnya dilakukan karena Kantor Gubernru sekarang sudah termasuk kategori cagar budaya. Sudah lenih dari 50 tahun. “Sementara ntuk pelayanan mugkin ajaln lebih bagus di kantor baru. Saa tak mungkin bongkarunan ini, karena ini heritage, cagar budaya. Jangan seperti Pasar Cinde yang dulu dobongkar, padahal termasuk cagar budaya,” tambahnya.
Untuk pasir yang dikeruk untuk penimbunan lokasi kantor gubernur, menurut Herman Deru, sungai Musi memang harus dikeruk. Karena terjadi pendangkalan. Daripada kerukannya dibuang, kan lebih baik kalau ditimbunkan saja. “Lagi pula itu bukan pasir untuk beton, tapi pasir yang memang tidak bagus,” tambahnya.
Intinya, Herman Deru, mengucapkan terima kasih atas kritisi mahasiswa yang gtergabung dalam HMI. “Bila perlu, kita bisa disksi bersama membangun Sumsel. Apalagi untuk kepentingan orang banyak,” tambah mantan Bupati OKU Timur ini.
Dijelaskan juga oleh Herman Deru, untuk pemabngu infrastrukrur di daerah-daerah juga sudah berjalan, “Silakan adik pulang ke desanya masing-masing. Saat ini, jalan-jalan di daerah sudah relatif baik. Sehingga roda ekonomi bisa lancar,” tegasnya.
(**) sir
