Harnojoyo Apresiasi KPU Palembang atas Penyelenggaraan FGD UU No. 7 tahun 2017
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 29 Agt 2017
- visibility 1.206
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.ID, Dalam rangka memberi sosialisasi terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menggelar acara Focus Grup Discussion (FGD) “Kupas tuntas UU no. 7 tahun 2017”. Acara yang digelar di hotel swarna dwipa ini dibuka langsung oleh Walikota Palembang H. Harnojoyo, Selasa (29/8).
FGD ini dihadiri komisioner KPU RI Ilham Saputra dan Direktur Eksekutif Perludem titi Anggraini sebagai narasumber, yang diikuti oleh Partai Politik di Kota Palembang, dan KPU Kabupaten Kota di Sumatera Selatan.
Walikota Palembang H. Harnojoyo mengatakan acara FGD ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan KPU Kota Palembang.
“Seperti diketahui UU nomor 7 tahun 2017 ini baru saja disahkan pada tanggal 16 agustus yang lalu, dan banyak mengalami perubahan dari UU pemilu sebelumnya, maka dari itu acaa ini sangat baik, kami sangat mengapresiasi KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara, semoga melalui FGD ini semua pihak terkait bisa memahami secara detail isi dari undang-undang tersebut dan bisa diterapkan secara baik” Ungkap Harnojoyo.
Sementara itu Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin menjelaskan, acara FGD ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan mendiskusikan isi dari undang-undang yang dimaksud.
“Hari ini kita akan kupas tuntas isi dari undang-undang no 7 tahun 2017 ini, dengan menghadirkan langsung narasumber komisioner KPU RI dan Direktur Eksekutif Perludem, diharapkan semua peserta dapat memahami dan menerapkan undang-undang tersebut, sehingga proses pilkada dan pemilu berjalan lancar” Terang Syarifudin.
Seperti diketahui sebelumnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah disahkan dan banyak mengalami perubahan dari undang-undang pemilu sebelumnya. Ada sekitar 400 halaman yang sebagian isinya mengalami perubahan. Isu strategis dalam undang-undang ini adalah presidential threshold, parlementary treshold, sistem pemilu terbuka, dapil megnitude, dan metode konversi surat suara.
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar