Jumat, 21 Agu 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Palembang Terkini » Keluh kesah nasib tendik Kota Palembang terkait formasi usulan CASN, Apa Jawab Sekda !

Keluh kesah nasib tendik Kota Palembang terkait formasi usulan CASN, Apa Jawab Sekda !

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
  • visibility 1.035
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumselterkini.co.id, – Keluh-kesah nasib honorer tenaga  kependidik (tendik) dilingkungan Dinas Pendidikan kota Palembang 2024, secara langsung dijawab oleh Sekertaris Daerah Kota Palembang (Sekda) Ratu Dewa. Masalah tersubut mengenai formasi usulan CASN ditahun ini.

Dalam pertemuan tersebut Ratu Ratu Dewa akan memperjuangkan beberapa usulan seperti usulan formasi tendik sebanyak 668, dan pembayaran insentif dan relokasi penempatan guru.

Menurut Sekda kota Palembang, Ratu Dewa bahwa ia secara langsung menugaskan kembali ke dinas terkait agar insentif mereka dalam satu minggu ini bisa dibayarkan langsung dua bulan, karena kasian mereka belum menerima insentif.

“Dibalik uang tersebut ada keperluan yang mendesak untuk keluarga mereka yang harus terpenuhi untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya.Selain itu juga masalah tenaga tendik juga akan kita perjuangan, untuk tahun 2024 sudah diusulkan sebanyak 668 formasi. Kita harapkan semua ini bisa berjalan dengan baik,”jelasnya kamis (4/7).

Ditempat yang sama Ketua Dewa Pendidikan Ahmad Zulinto menambahkan ditahun ini formasi tendik diusulkan sebanyak 668, meskipun jumlahnya ada 1000. Namun dibalik itu kota Palembang paling besar diantara kota kabutapen lainnya Se- Sumatera Selatan.

“Artinya pada tahap awal kita sudah melakukan langkah yang baik untuk kota Palembang, dibandingkan dengan tingkat Provinsi yang hanya memberikan formasi sebanyak 500 se-Sumatera Selatan. Alhamdulilah Palembang sudah mampu nenetapkan angka formasi sebanyak 668 formasi.” jekasnya

lanjutnya, ini merupakan bentuk keseriusan Dewan Pendidikan terhadap honorer tendidik .Saya ingin memastikan sebagai ketua PGRI agar tahun ini semua bisa terlaksana dengan baik.

“2024 untuk guru diajukan sebanyak 1.258 formasi, jumlah ini juga hanya diisi oleh jumlah guru yang sudah tercatat di Dapodik sebanyak 543, sedangkan tenaga guru yang tidak termasuk dalam Dapodik 382, quota yang diberikan ada 1.258 sedangkan yang terisi hanya 543 jika kita hitung lagi dari awal quota sebanyak 1.258 diberikan sedangkan data guru yang masuk dapodik ada 543 jika kita masukan 382 yang belum ada dapodik maka jumlahnya baru 925. artinya ada sisa lagi sebanyak 333 yang belum di isi,”bebernya.

Lanjutnya, yang belum ada dapodik itu harus masuk dan diproses.

“Artinya Dapodik bukanlah halangan bagi mereka, selain itu juga tidak ada pungutan uang untuk masuk Dapodik. Kemudian masalah relokasi yang menjadi kendala bagi mereka yang sudah lama honor dan mengajar di sekolah tersebut, harus dikembalikan kesekolah mereka masing-masing karena itu sudah dibahas di pusat bersama kementerian pendidikan,”tutupnya.[***]/ril

 

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beri Kuliah Mahasiswa UNSRI, Bupati Muba Kenalkan T2V

    Beri Kuliah Mahasiswa UNSRI, Bupati Muba Kenalkan T2V

    • calendar_month Senin, 8 Mar 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 774
    • 0Komentar

    BUPATI Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengatakan bahwa jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba selalu menekankan pola kepemimpinan T2V (Transaksional, Transformasional, dan Visioner). Kepemimpinan Transaksional yakni kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan, lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer karena sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial yang […]

  • Pemetaan & hindari Korupsi,  KPK bantu pendampingan Pemkab OKI

    Pemetaan & hindari Korupsi, KPK bantu pendampingan Pemkab OKI

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 902
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk memetakan dan menghindari area rawan korupsi. Pemetaan ini sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah. Program pemberantasan korupsi terintegrasi itu terfokus pada sejumlah sektor strategis, antara lain perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penanaman modal dan perizinan, optimalisasi pajak, manajemen ASN, […]

  • Lima Sudah Diamankan, Polda Kepri Amankan Pelaku Penyeludupan PMI Ilegal di Tanjung Uban

    Lima Sudah Diamankan, Polda Kepri Amankan Pelaku Penyeludupan PMI Ilegal di Tanjung Uban

    • calendar_month Kamis, 16 Sep 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 740
    • 0Komentar

    LIMA orang tersangka pelaku penyeludupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan dibawa ke Malaysia berhasil ditangkap oleh tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) di Kabupaten Bintan. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Dhani Chatra Nugraha menjelaskan bahwa polisi berhasil amankan 5 pelaku tersebut pada Senin (13/09) dini hari kemarin di Bintan, tepatnya […]

  • Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Muba

    Setiap Kelurahan di Muba Bakal Dapat Dana Rp. 300 Juta

    • calendar_month Rabu, 26 Des 2018
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.121
    • 0Komentar

    Kabar gembira bagi Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), untuk mendukung program percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Muba yang diperuntukkan untuk Pemerintah Kelurahan.

  • Permasalahan Yang Ada Di Sistem Pemilu Indonesia

    Permasalahan Yang Ada Di Sistem Pemilu Indonesia

    • calendar_month Minggu, 21 Mei 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 3.746
    • 0Komentar

    Seiring berjalannya waktu  Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling dinamis dalam merubah sistem pemilu. Pada Pemilu 1999, sebagai pemilu yang pertama setelah era otoriter, Sampai Pemilu 2019, Indonesia setidaknya sudah tiga kali mengubah sistem pada pemilu. Pemilu 1999 memakai sistem proporsional tertutup. Dan pemilu di tahun 2004 dengan menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Di […]

  • Sidang paripurna LXXIX DPRD Provinsi Sumsel, Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Prov. Sumsel

    Sidang paripurna LXXIX DPRD Provinsi Sumsel, Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Prov. Sumsel

    • calendar_month Selasa, 23 Jan 2024
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.007
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, – DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (21/1/2024) menggelar sidang paripurna Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel LXXIX dengan agenda tentang Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRD Provinsi Sumsel sisa masa bakti 2019-2024. Terdapat dua anggota DPRD Sumsel yang dilantik dari fraksi Golkar, melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Keduanya yaitu Nurul Aman ( PPP […]

expand_less
WordPress Archive Blobie – Multiconcept Creative WordPress Theme Block Quote addon for elementor Blockchain Explorer (CryptoCurrency & NFT) Blocksy Companion Premium Blod – Blood Drive & Donation Campaigns Elementor Template Kit Blog Design Switcher Blog Designer PRO for WordPress Blog Hive – Personal Blog Elementor Template Kit Blog Layouts Bundle For Elementor Blog Layouts & Social Media Chat Widget for Elementor WordPress Plugin – Blogsqode Addon