Sabtu, 21 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Palembang Terkini » Bukan Tersandung Kasus, 5 OPD Palembang Gandeng Kejari, Ada Apa?

Bukan Tersandung Kasus, 5 OPD Palembang Gandeng Kejari, Ada Apa?

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • visibility 47
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUMSELTERKINI.CO.ID – Ada yang menarik dari langkah lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kini mereka menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Kerja sama itu bukan muncul karena kelimanya sedang tersandung perkara hukum. Justru sebaliknya, Kejari diminta terlibat lebih awal agar keputusan dan program pemerintahan tidak berubah menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Artinya, pendekatan yang dibangun bukan menunggu masalah muncul, melainkan mencoba mencegahnya sejak awal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, Kemas Haikal, menegaskan pendampingan tersebut tidak boleh dipahami sebagai perlindungan bagi aparatur ketika sudah menghadapi perkara.

“Kerja sama ini bukan sebagai tameng ketika ada persoalan hukum. Tetapi lebih kepada langkah preventif, edukasi dan pemahaman agar potensi persoalan hukum itu bisa kita minimalisir sejak awal,” kata Haikal.

Menurut dia, kebutuhan terhadap pemahaman hukum semakin penting karena pekerjaan perangkat daerah bersentuhan dengan banyak keputusan yang memiliki konsekuensi hukum.

Persoalannya tidak selalu berupa perkara besar. Pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, administrasi pemerintahan hingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat menjadi titik yang membutuhkan ketelitian dari sisi aturan.

Oleh sebab itu, komunikasi dengan Kejari diharapkan bisa dilakukan sebelum sebuah keputusan diambil atau kegiatan dijalankan.

Haikal mengatakan, aparatur perlu mengetahui batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, konsultasi hukum tidak hanya dilakukan setelah persoalan muncul.

“Dengan edukasi dan pendampingan hukum ini, kita berharap jajaran Pemkot Palembang semakin memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Lima OPD yang mendapat penguatan tersebut yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kerja sama itu kemudian diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) antara Pemkot Palembang dan Kejari Palembang di Aula Kejari Palembang, Kamis (8/10/2026).

Namun, kata Haikal, penandatanganan tersebut bukan titik akhir, sebab berharap kerja sama benar-benar dilanjutkan dengan komunikasi, konsultasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Kejari tidak hanya terasa ketika ada persoalan, tetapi juga ketika pemerintah sedang menyusun dan menjalankan kebijakan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi agar kerja sama tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Menurut Nasir, perkembangan pemerintahan saat ini membuat kebutuhan terhadap pemahaman hukum semakin luas. Pelayanan publik tidak lagi hanya berhadapan dengan prosedur administrasi konvensional, tetapi juga teknologi informasi, keterbukaan informasi publik dan transformasi digital.

Perubahan tersebut membuka ruang inovasi, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang perlu dipahami aparatur.

Sinergi Kejari dan Pemkot Palembang diharapkan dapat membantu perangkat daerah menjalankan inovasi serta pelayanan publik tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Dengan tujuan kerja sama ini tak hanya memastikan aparatur tahu bagaimana menghadapi persoalan hukum ketika masalah sudah terjadi.

Yang lebih penting, lima OPD tersebut diharapkan mampu mengenali potensi persoalan sejak awal dan mengambil langkah pencegahan sebelum keputusan pemerintah berujung menjadi perkara. (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 2019, Timbangan Bayi di Posyandu Memanusiakan

    2019, Timbangan Bayi di Posyandu Memanusiakan

    • calendar_month Selasa, 15 Jan 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 800
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, Palembang- Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj Febrita Lustia  HD melantik dan mengukuhkan Hj Lindasati Iskandar sebagai Ketua TP PKK Kabupaten OKI periode 2019-2024. Pelantikan ketua TP PKK Kabupaten OKI ini dilakukan usai dilakukannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI periode 2019-2024 bertempat di Griya Agung Palembang, Selasa (15/1). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan […]

  • Dodi Reza Pacu Prestasi Atlet Disabilitas di Muba

    Dodi Reza Pacu Prestasi Atlet Disabilitas di Muba

    • calendar_month Kamis, 6 Des 2018
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.321
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID, SEKAYU – Prestasi di bidang olahraga, tidak hanya digencarkan bagi atlet secara umum saja oleh Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin, tetapi juga Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik se-Indonesia ini juga ingin memacu prestasi atlet dari kalangan disabilitas yang tergabung di National Paralympic Commite (NPC) Kabupaten Musi Banyuasin. “Atlet-atlet disabilitas di Muba ini […]

  • Begini Penjelasan Gubernur di Hadapan Rapat Paripurna ke XXXV

    Begini Penjelasan Gubernur di Hadapan Rapat Paripurna ke XXXV

    • calendar_month Senin, 6 Nov 2017
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 925
    • 0Komentar

    Menetapkan Rancangan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp6,9 triliun

  • Kena Tilang Elektronik, Ini Cara Mengetahuinya

    Kena Tilang Elektronik, Ini Cara Mengetahuinya

    • calendar_month Sabtu, 9 Apr 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.080
    • 0Komentar

    TILANG elektronik (e-tilang) atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah ruas jalan tol mulai diterapkan sejak Jumat, 1 April 2022 sehingga pengguna jalan harus taat aturan. Hari pertama penerapan, Polda Metro Jaya sudah menindak 19 pengendara mobil yang melanggar batas kecepatan berkendara di jalan tol. “Ada 19 pelanggaran overspeed pada hari pertama 1 April […]

  • Presiden Minta Kepada Yang Wilayah Dilintasi Tol Harus Dapat Bangkitkan 4 Sektor Ini

    Presiden Minta Kepada Yang Wilayah Dilintasi Tol Harus Dapat Bangkitkan 4 Sektor Ini

    • calendar_month Selasa, 26 Jan 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.301
    • 0Komentar

    PRESIDEN RI Joko Widodo [Jokowi] meminta kepala daerah, yang wilayahnya dilintasi tol agar mampu menghubungkan sentra-sentra ekonomi, pariwisata, kawasan Industri, sentra pertanian, hingga sentra perkebunan ke jalur lintas tol trans Sumatera. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan peresmian Tol Kayuagung-Palembang sepanjang 42,5 Km, selasa [26/1/2021]. Menurut Jokowi keberadaan jalan tol bukan hanya untuk konektivitas antar […]

  • Kuas, Crayon & Semangat Nasionalisme di Museum

    Kuas, Crayon & Semangat Nasionalisme di Museum

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 862
    • 0Komentar

    LANGIT di Palembang seperti ikut menaburkan warna, seolah tahu di pelataran Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sedang berlangsung pesta warna-warni yang tidak biasa. Bukan pawai, bukan pula bazar kuliner, namun lomba lukis dan mewarnai yang membangkitkan semangat kebangsaan lewat kuas, crayon, dan tetes-tetes cat yang meluncur lincah di atas kanvas. Suasana museum seketika hidup, tidak […]

expand_less
WordPress Archive MyThemeShop Vogue WordPress Theme MyThemeShop Wildfire WordPress Theme MyThemeShop WooCart WordPress Theme MyThemeShop WooCommerce Checkout Field Modifier MyThemeShop WooCommerce Products Already Added To Cart Or Purchased MyThemeShop Woodie WordPress Theme MyThemeShop WooShop WordPress Theme MyThemeShop WordX WordPress Theme MyThemeShop WP Contact Widget MyThemeShop WP Google Translate