Polda Sumsel Turun Tangan! PKL Dirangkul, Dugaan Pungli di Tiga Pasar Palembang Dibidik
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 3 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto :ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLDA Sumsel bakal turun tangan mengawal penataan tiga kawasan pasar di Palembang, yakni Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang, dan Pasar Kuto. Meski mengedepankan pendekatan persuasif dengan merangkul pedagang kaki lima (PKL), kepolisian memastikan dugaan pungutan liar (pungli) maupun pelanggaran hukum lainnya tetap akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., menegaskan pedagang bukan pihak yang harus dihadapi dalam proses penertiban. Sebaliknya, mereka perlu diajak bekerja sama agar penataan kawasan pasar berjalan tanpa menimbulkan konflik.
“Penertiban harus humanis. Pedagang adalah mitra, bukan musuh. Kita tata bersama, bukan kita lawan,” tegas Irwansyah dalam rapat koordinasi tindak lanjut penertiban PKL dan parkir liar yang melibatkan Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Pemkot Palembang baru-baru ini.
Ia juga memastikan kepolisian siap mendukung langkah Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi persoalan PKL yang menggunakan badan jalan, parkir liar, hingga kemacetan di sekitar pasar.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mulai menyiapkan opsi relokasi bagi PKL, terutama pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan Pasar 16 Ilir.
Salah satu lokasi yang masuk pertimbangan adalah Taman Nusa Indah. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena kawasan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Rencana kita ada salah satu opsinya di Taman Nusa Indah, walaupun itu aset Pemerintah Provinsi,” ungkap Ratu Dewa.
Menurutnya, Pemkot tidak ingin memindahkan pedagang tanpa perhitungan matang. Lokasi relokasi harus layak, mudah dijangkau masyarakat, serta memiliki potensi mendatangkan pembeli agar aktivitas ekonomi pedagang tetap berjalan.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Pemkot akan membentuk tim khusus di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tim ini akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ratu Dewa menegaskan penataan pasar bukan bertujuan mematikan mata pencaharian pedagang. Pemerintah justru ingin mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut penertiban PKL dan parkir liar di Ruang Rapat Parameswara, Setda Kota Palembang, Selasa (17/11/2026). Rapat itu melibatkan Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Pemkot Palembang, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dengan bekerjasama dengan kepolisian dan pemerintah daerah, penataan tiga pasar diharapkan tidak berhenti pada penertiban lapak dan parkir liar.
Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hukum juga menjadi bagian penting agar kawasan perdagangan Palembang semakin tertib tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
