Mantapkan koordinasi TPID untuk pengendalian harga dan jaga stok jelang ramadhan, Pj Bupati ebut Strategi 4K pengendalian inflasi
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 1 Mar 2024
- visibility 819
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, – Koordinasi dan sinergi yang mantap diantara seluruh stakeholder, maka dapat melakukan seluruh upaya yang dimungkinkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pengendalian inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Hal itu disampaikan Pj. Bupati OKI Asmar Wijaya dalam acara high level meeting di Kayuagung, Kamis (29/2/2024).
Kegiatan ini merupakan upaya untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di Bumi Bende Seguguk.
Dalam mengendalikan inflasi, jelas Asmar, pemkab telah menyusun Peta jalan, petunjuk operasional pengendalian inflasi serta melaksanakan strategi 4K pengendalian inflasi.
“Strategi 4K pengendalian inflasi itu diantaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yang di kelas dalam ragam inovasi,” ungkapnya.
Beberapa inovasi dalam upaya pengendalian inflasi dilakukan antara lain Perjaka (Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga), Beres Inflasi OKI (Berita Seputar Inflasi OKI), Bismilah (Baznas Isi Sembako dengan Amal Ibadah), Balap Becak (Bantuan Langsung Percepatan Bertanam Cabe Serentak), Gerai Sembako serta kerja sama daerah melalui program Kipas Mu Kanda.
Semua program inovasi itu, diharapkan Asmar, akan mampu menjaga Inflasi dengan diperkuat kolaborasi antar pihak.
Kegiatan diisi dengan pemaparan oleh narasumber yang memberi masukan terhadap langkah dan upaya pengendalian inflasi di OKI. Antara lain Rahmadi Murwanto dari Kantor Perbendaharaan Negara Sumsel yang menjelaskan tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam pengendalian Inflasi.
“Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk inflasi,” jelas dia.
Pemda, tambahnya, perlu menyiapkan instrumen pendukung dalam penggunaan BTT tersebut.
“Bisa dilakukan pergeseran anggaran pada OPD sesuai dengan ketentuan perundangan,” jelasnya.
Sementara Kepala BPS Provinsi Sumsel, Wahyu Yulianto, memaparkan perkembangan inflasi dan deflasi Kabupaten OKI pada Januari 2024 lalu. Dimana tingkat inflasi Years on Years (y-on-y) Kabupaten OKI mencapai 4,92 persen, sementara tingkat inflasi moon to moon diangka -0,11 persen.
“Berbagai indikator menunjukan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten OKI terus menguat, namun perlu diantisipasi kenaikan harga jelang hari besar keagamaan,” terang Wahyu.
Sementara perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky Perdana Gozali, menyebut sejumlah dukungan BI yang dapat dikolaborasikan dengan pemda dalam pengendalian inflasi.
- Penulis: Irwan Wahyudi
