Desa Wisata Ramah Muslim Dibidik Tembus Pasar Global, 25 Desa Disiapkan

SUMSELTERKINI.CO.ID – Sebanyak 25 desa wisata di lima provinsi mulai dipersiapkan untuk masuk ke pasar wisatawan Muslim yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Pengembangan produk wisata dan pemasaran digital menjadi fokus agar paket wisata dari desa-desa tersebut lebih mudah dijual melalui platform online travel agent (OTA).

Program tersebut digarap Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim di Bandung, Jawa Barat, 5-7 Agustus 2026.

Desa wisata yang mengikuti program berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Lima provinsi itu merupakan daerah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Ke-25 desa tersebut disaring dari 63 desa wisata potensial melalui proses kurasi yang dilakukan Bank Indonesia.

Targetnya bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan pengelola. Produk wisata yang dinilai layak juga akan didorong masuk ke platform OTA, sehingga wisatawan dapat lebih mudah menemukan dan membeli paket wisata yang ditawarkan desa.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan mengatakan pendampingan diberikan agar desa wisata memiliki produk yang lebih kompetitif dan siap dipasarkan.

“Melalui bootcamp ini, Bank Indonesia bersama Kementerian Pariwisata tidak hanya memberikan penguatan kapasitas kepada pengelola desa wisata, tetapi juga melakukan pendampingan yang lebih terarah agar setiap desa mampu mengembangkan paket wisata yang kompetitif dan siap dipasarkan,” kata Dwi dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Dalam pendampingan tersebut, pengelola desa diminta melihat kembali potensi yang mereka miliki, termasuk atraksi, produk lokal, pengalaman wisata, serta persoalan yang masih menghambat pengembangan destinasi.

Dari proses itu, peserta menyusun dan memperbaiki paket wisata sekaligus merancang strategi promosi dengan memanfaatkan pemasaran digital dan data.

PRM Didorong Jadi Nilai Tambah

Konsep Pariwisata Ramah Muslim (PRM) menjadi salah satu materi yang diberikan kepada peserta. Namun, Kementerian Pariwisata menekankan bahwa konsep tersebut tidak berarti mengubah identitas desa wisata.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar Masruroh mengatakan layanan bagi wisatawan Muslim dapat menjadi nilai tambah tanpa menghilangkan karakter lokal sebuah destinasi.

“PRM bukan konsep yang membatasi wisatawan tertentu. PRM merupakan pendekatan untuk menciptakan destinasi yang semakin nyaman, inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih baik bagi seluruh wisatawan,” ujarnya.

Kebutuhan wisatawan Muslim yang diperhatikan tidak hanya fasilitas ibadah. Pedoman yang diberikan dalam program ini ungkapnya, juga mencakup makanan dan minuman halal, tempat ibadah yang bersih dan mudah dijangkau, serta fasilitas sanitasi.

Layanan tersebut ditempatkan dalam tiga unsur utama pariwisata, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.

Peserta juga mendapat pembelajaran langsung di Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat. Kunjungan tersebut digunakan untuk melihat praktik pengembangan produk, pengalaman wisata, dan pemasaran destinasi.

Setelah mengikuti program, masing-masing desa menyusun Action Plan. Isinya antara lain target peningkatan layanan, pengembangan paket wisata, promosi digital, peningkatan kunjungan, serta upaya memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat.

BI menilai desa wisata memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah apabila produk lokal mampu dikemas menjadi pengalaman wisata yang bernilai jual.

Program tersebut melibatkan BI, Kemenpar, Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), Atourin, pemerintah daerah, dan pengelola desa wisata.

Pendampingan selanjutnya diharapkan berlanjut setelah bootcamp melalui pengembangan produk, pemasaran, serta pemantauan pelaksanaan rencana masing-masing desa. (***)