SUMSEL TERKINI. ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Garindra menilai bahwa Undang – undang Pemilu yang baru di syahkan oleh wakil rakyat merupakan lelucon politik yang menipu rakyat.
“Presidential threshold 20 persen sudah mengurangi kualitas demokrasi yang tidak sesuai dengan akal sehat, hal ini sangat mencemaskan, “ungkapnya usai pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) semalam.
Menurutnya, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN tidak ikut bertanggung jawab dengan disahkan UU Pemilu, karena tidak ikut mengambil keputusan dan dengan tegas menolaknya.
Dia menjelaskan cermin jalannya demokrasi adalah pelaksanaan Pemilu pelaksanaan pemilu yang baik dari sisi kualitas nya.
Prabowo sangat khawatir akan rusaknya demokrasi setelah UU Pemilu di syahkan, sehingga dengan pertemuan dengan SBY menyepakati akan terus mengawal Negara agar demokrasi berjalan dengan baik dan berkualitas.
“Kami ingin mengingatkan rekan-rekan yang berada di pemerintahan agar demokrasi berjalan lebih baik lagi, harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara, “tuturnya.
Dia menjelaksan untuk melawan masalah ini, salah satunya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menjelaskan bukan mereka saja, sebab banyak lagi kelompok masyarakat yang akan mengajukan gugatan presidential threshold.
