Kemenhut Libatkan 26 Ribu Warga untuk Cegah Kebakaran Hutan Terulang
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 2 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto : kehutanan.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melibatkan 26.304 warga di berbagai daerah guna menjaga hutan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kemenhut menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan sekaligus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar kebakaran tidak kembali meluas.
Hingga pertengahan November 2026, Kemenhut mencatat jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional sempat turun hingga 25 titik. Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan pantauan satelit untuk mengukur keberhasilan pengendalian karhutla.
Sebab, petugas harus memastikan api dan bara di lahan gambut benar-benar padam, sementara masyarakat dan satwa liar tetap terlindungi.
Sejumlah daerah mulai menunjukkan hasil operasi pemadaman. Di Sumatera Selatan, brigade Manggala Agni berhasil memadamkan seluruh titik karhutla. Keberhasilan tersebut membuat BNPB mengakhiri operasi helikopter water bombing. Kualitas udara di wilayah terdampak juga kembali membaik.
Kalimantan Tengah turut mencatat perkembangan positif. Kabupaten Kotawaringin Barat mengakhiri masa tanggap darurat karhutla setelah menjalani penanganan selama tiga bulan. Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Timur menurunkan status darurat dan memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan.
Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para petugas dan relawan yang gugur saat menjalankan tugas pemadaman. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 15 petugas dan relawan. Pemerintah juga menjamin seluruh biaya pendidikan anak-anak mereka.
26 Ribu Warga Perkuat Pencegahan Karhutla
Kemenhut kini memperkuat pencegahan dari tingkat desa dengan memperluas pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan jajarannya untuk memperbanyak kelompok tersebut agar masyarakat mampu mendeteksi kemunculan api lebih awal dan melakukan pemadaman awal sebelum kebakaran meluas.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, menyebut jumlah anggota MPA binaan Kemenhut mencapai 26.304 orang hingga pertengahan November 2026. Mereka tersebar di lima regional, dengan rincian, antara lain Regional Kalimantan sebanyak 9.008 orang, Regional Sumatera sebanyak 6.528 orang. Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara sebanyak 5.802 orang. Regional Sulawesi sebanyak 3.052 orang. Regional Maluku-Papua sebanyak 1.914 orang.
Kemenhut juga membentuk 500 kelompok MPA baru sepanjang tahun ini. Pemerintah membekali para anggota dengan pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, serta peralatan pemadaman. Mereka akan berkoordinasi dengan Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian karhutla di lapangan.
Kemenhut Tindak 32 Perusahaan Terkait Karhutla
Selain memperkuat peran masyarakat, Kemenhut meningkatkan penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
Pada periode Oktober hingga November 2026, Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla. Total luas areal terbakar yang terkait dengan penanganan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Kemenhut juga membekukan izin enam perusahaan di Kalimantan Tengah.
Kemenhut tidak berhenti pada pemberian sanksi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan yang melanggar untuk memulihkan kembali ekosistem lahan yang rusak akibat kebakaran.
Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla.
Kemenhut juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait karhutla. Kelima klaster tersebut mencakup total luas 42.214,51 hektare.
Penegakan hukum juga menyasar pelaku perambahan kawasan hutan. Pada 14 November 2026, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama kepolisian menahan seorang tersangka yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan dengan cara membakar di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Kemenhut juga menyiapkan rencana penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Rehabilitasi Hutan Dimulai, 100 Hektare Kawasan Lore Lindu Disiapkan
Setelah petugas mengendalikan kebakaran di sejumlah wilayah, Kemenhut mulai mengalihkan perhatian pada pemulihan ekosistem. Pemerintah tidak ingin kawasan hutan yang terbakar kehilangan fungsi ekologisnya dalam jangka panjang.
Di Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyiapkan rehabilitasi dan reboisasi seluas 100 hektare kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan program tersebut bertujuan memulihkan tutupan vegetasi yang terbuka sekaligus mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna endemik. Rehabilitasi juga menjaga peran Taman Nasional Lore Lindu sebagai laboratorium alami, ruang edukasi, dan destinasi ekowisata.
Kemenhut juga mencatat pemulihan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran itu kini kembali menghijau dan dapat dinikmati wisatawan.
Perhutanan Sosial Jadi Bagian dari Perlindungan Hutan
Kemenhut turut memperkuat keterlibatan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. Pemerintah melihat akses legal terhadap pengelolaan hutan dapat menumbuhkan rasa memiliki sekaligus mendorong warga menjaga kawasan dari ancaman kebakaran.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/11/2026), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Menhut juga meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Raja Juli Antoni menyoroti peran Perhutanan Sosial sebagai benteng alami pencegahan karhutla. Ketika negara memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, warga memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kawasan tersebut dari ancaman api.
Komitmen serupa Kemenhut lanjutkan melalui fasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Senin (16/11/2026). Program ini bertujuan memperkuat tata kelola wilayah adat sekaligus membuka peluang pengembangan usaha ekonomi lokal.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut juga mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) meningkatkan skala usaha melalui pembiayaan dan investasi berkelanjutan.
Pemerintah turut membantu memasarkan produk unggulan UMKM kehutanan, termasuk gula aren dan kopi agroforestri, melalui pameran nasional INNOFOOD 2026.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada operasi pemadaman. Kemenhut menggabungkan pencegahan berbasis masyarakat, pemulihan ekosistem, penegakan hukum, dan penguatan ekonomi warga untuk menjaga kawasan hutan.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran, Kemenhut berupaya menjaga kelestarian hutan Indonesia agar manfaatnya terus dirasakan generasi mendatang./diolah dari rilis kemenhut
- Penulis: Irwan Wahyudi
