B50 Berjalan, Ada Arahan Baru Prabowo untuk Pertamina, PLN dan BUMN

SUMSELTERKINI.CO.ID – Perkembangan Program Mandatori B50 kembali masuk meja Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, laporan dari Pertamina tidak hanya menyangkut pelaksanaan biodiesel 50 persen, tetapi juga kesiapan infrastruktur menuju tahapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) sore.

Program B50 sendiri telah diluncurkan Presiden pada Juli 2026. Dalam pertemuan terbaru itu, perkembangannya kembali dilaporkan sebagai bagian dari agenda pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Namun, ada satu perkembangan lain yang membuat pertemuan tersebut tidak hanya berbicara soal biodiesel.

Pertamina turut melaporkan kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol yang sedang disiapkan pemerintah.

Perkembangan B50 dan persiapan bioetanol

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Simon menyampaikan kemajuan implementasi Program Mandatori B50 sekaligus kesiapan infrastruktur menuju persiapan mandatori bioetanol.

B50 merupakan program pemanfaatan biodiesel dengan campuran 50 persen. Pemerintah mendorong program tersebut sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

Setelah peluncurannya pada Juli lalu, perkembangan implementasi B50 kini kembali menjadi perhatian Presiden.

Di saat yang sama, pembahasan mengenai kesiapan infrastruktur bioetanol menunjukkan bahwa agenda energi pemerintah juga bergerak ke tahap persiapan kebijakan berikutnya.

Meski demikian, pemerintah melalui keterangan Seskab belum merinci lebih jauh mengenai tahapan teknis maupun jadwal penerapan mandatori bioetanol.

Karena itu, perkembangan implementasi B50 dan kesiapan infrastruktur bioetanol menjadi dua hal yang masih perlu dicermati dalam perkembangan kebijakan energi pemerintah selanjutnya.

Prabowo juga soroti struktur Pertamina dan PLN

Pertemuan di Hambalang kemudian tidak hanya berkaitan dengan agenda energi.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah struktur organisasi di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Presiden meminta adanya pengurangan layer-layer serta anak dan cucu perusahaan.

Arahan tersebut ditujukan untuk membuat struktur BUMN lebih sederhana. Pemerintah berharap rantai organisasi yang lebih pendek dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

Menurut keterangan Seskab, penyederhanaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi seluruh BUMN.

Dua perkembangan dalam satu pertemuan

Dengan demikian, ada dua perkembangan yang muncul dalam pertemuan Prabowo dan pimpinan Pertamina tersebut.

Pertama, Program Mandatori B50 terus dipantau setelah diluncurkan pada Juli 2026, dengan Pertamina melaporkan perkembangan implementasinya.

Kedua, Pertamina menyampaikan kesiapan infrastruktur menuju tahapan persiapan mandatori bioetanol.

Di luar sektor energi, pemerintah juga mulai menegaskan arah pembenahan perusahaan negara melalui penyederhanaan struktur Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Perkembangan berikutnya akan terlihat dari bagaimana implementasi B50 berjalan, bagaimana kesiapan infrastruktur bioetanol dilanjutkan, serta bagaimana arahan penyederhanaan struktur BUMN tersebut ditindaklanjuti.

Untuk saat ini, pertemuan di Hambalang memperlihatkan bahwa agenda pemerintah berjalan pada dua jalur sekaligus: memperkuat pemanfaatan sumber energi dalam negeri dan mendorong perusahaan negara bekerja dengan struktur yang lebih sederhana, produktif, dan efisien. (***)