Perdagangan Karbon Harus Lebih Menguntungkan Warga Lokal

Komitmen itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Kantor KLH/BPLH, Jakarta, kemarin.

Menurut Jumhur, masyarakat harus memperoleh manfaat terbesar dari setiap kegiatan pembangunan, termasuk dari potensi ekonomi yang dihasilkan melalui perdagangan karbon. Prinsip itu, kata dia, akan menjadi bagian dari arah kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.

“Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Saya selalu pidatokan dan akan diimplementasikan dalam regulasi,” ujar Jumhur.

Selain menekankan pentingnya pemerataan manfaat, Jumhur juga menyoroti harga karbon Indonesia yang masih relatif rendah. Saat ini, nilai perdagangan karbon di dalam negeri berada di kisaran US$3 hingga US$9 per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), jauh di bawah harga di sejumlah negara yang telah memiliki pasar karbon lebih berkembang.

Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar Indonesia tidak terus menjual karbon dengan harga murah yang kemudian memberikan keuntungan lebih besar bagi pihak lain di pasar internasional.

“Kenapa di kita cuma 9 dolar AS. Harus dicari apa penyebabnya. Kalau gitu mending kita aja yang mengerjakan perdagangan karbon itu. Jangan sampai orang membeli dari kita murah, lalu dia jualnya mahal ke pasar internasional,” katanya.

Jumhur mencontohkan potensi tersebut melalui pengelolaan sekitar 100 ribu hektare kawasan mangrove di Kabupaten Kubu Raya. Kawasan yang dikelola masyarakat itu disebut telah menarik minat investor untuk masuk ke dalam skema perdagangan karbon dan saat ini prosesnya masih dikawal KLH/BPLH agar berlangsung secara akuntabel.

Meski membuka peluang ekonomi yang besar, ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menerima dana dalam jumlah besar tanpa perencanaan yang matang. Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan dana kompensasi yang tidak dikelola dengan baik kerap habis dalam waktu singkat tanpa memberikan manfaat jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan peluang tersebut untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti membentuk koperasi, mengembangkan UMKM, maupun mengelola ekowisata mangrove agar manfaat perdagangan karbon dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Jumhur juga memperkenalkan pendekatan yang menurutnya perlu menjadi pijakan baru dalam kebijakan lingkungan, selain mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ia menambahkan unsur prosperity atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang harus dicapai dalam setiap upaya pelestarian lingkungan.

“Kami sebenarnya diuntungkan oleh WALHI dalam upaya memuliakan bumi. Di KLH dikenal dua aksi yaitu mitigasi dan adaptasi. Saya menambahkan satu unsur lagi yaitu prosperity atau kesejahteraan bagi warga lokal setempat,” ujarnya.

Menurut Jumhur, dunia kini mulai bergerak menuju pola pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam semata. Potensi ekonomi dari perdagangan karbon dan keanekaragaman hayati perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan agar pemulihan lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi lingkungan, untuk memperkuat gerakan pertobatan ekologis nasional sebagai bagian dari upaya memperbaiki kerusakan lingkungan sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. (***)