ProKlim Palembang Mulai Disiapkan, Ini yang Bisa Berubah dari Kampung Warga

SUMSELTERKINI.CO.ID – Apa yang terjadi kalau warga satu kampung mulai serius mengurus sampah, menanam tanaman, menjaga saluran air, menghemat listrik sampai menyiapkan pangan dari lahan yang ada?

Kata-kata itu memang sederhana, tapi kenyataan memang sulit kalau dikerjakan sendiri-sendiri, namun jika dilakukan ramai-ramai dan terus berjalan, kebiasaan itu bisa membantu warga menghadapi persoalan klasik terkait dengan lingkungan yang ada di sekililing warga. Nah, masalah seperti itu sepertinya masuk dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).

Misalnya di Palembang, program ini kembali disiapkan Pemkot Palembang untuk tahun 2026, dari 16 kecamatan yang sebelumnya mengusulkan lokasi, saat ini ada dua calon yang masuk tahap berikutnya, yakni wilayah Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II.

Pemkot Palembang akan turun langsung mengecek kondisi kedua wilayah tersebut, bahkan rapat persiapan verifikasi dibahas di Ruang Rapat I Setda Kota Palembang, belum lama ini juga dilakukan Bahkan keseriusan rapat itu dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, K.M. Isnaini Madani.

Sementara yang dicek juga nantinya bukan cuma dokumen. Tim ingin melihat apakah kegiatan lingkungan yang dilaporkan memang ada di lapangan, siapa yang menjalankan dan sejauh mana warga ikut terlibat.

Jadi, ProKlim Itu Apa?

Banyak warga Palembang asing dan mungkin baru mendengar istilah ProKlim ketika ada pengumuman penghargaan. Padahal kegiatannya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kampung ProKlim adalah wilayah tempat masyarakat bersama-sama melakukan berbagai kegiatan untuk menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Wilayahnya bisa berupa lingkungan permukiman seperti RW, dusun, kelurahan atau desa. Kegiatannya juga tidak harus sama antara satu kampung dengan kampung lainnya, karena disesuaikan dengan persoalan lingkungan yang dihadapi warga.

Mengutip Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022, ProKlim merupakan program yang mendorong masyarakat melakukan aksi menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Sederhananya, warga diajak melihat dulu masalah yang ada di lingkungannya.

Misalnya jika daerahnya sering banjir, apa yang bisa dilakukan?, jika kekurangan air saat kemarau, bagaimana mengatasinya? serta jika sampah menjadi masalah, bagaimana pengelolaannya? dan yang penting lagi yaitu jika lingkungan terasa semakin panas, apa yang bisa dilakukan? Jawabannya tidak harus sama antara satu kampung dengan kampung lainnya. Itulah sebabnya kegiatan ProKlim cukup beragam.

Dari Sampah sampai Urusan Pangan

Dalam aksi adaptasi, kegiatan masyarakat bisa berkaitan dengan pengendalian banjir, kekeringan dan longsor. Ada juga kegiatan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Sedangkan selain itu itu terkait mitigasi, kegiatan bisa menyentuh pengelolaan sampah dan limbah, penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, pertanian rendah emisi sampai penghijauan. Jadi, jangan memikirkan Kampung ProKlim hanya kampung yang banyak pohonnya.

Sampah rumah tangga bisa menjadi bagian dari kegiatan. Kebun kecil di lahan kosong juga bisa. Menghemat penggunaan listrik di rumah juga termasuk kebiasaan yang arahnya sama. Begitu pula menjaga saluran air agar lingkungan tidak gampang tergenang.

Dokumen KLHK tentang ProKlim memang memasukkan berbagai kegiatan tersebut sebagai bagian dari aksi adaptasi dan mitigasi.

Apa yang Didapat Warga?

Pertanyaan ini justru penting, sebab warga tentu ingin tahu, setelah ikut ProKlim apa yang berubah?Salah satu manfaatnya adalah lingkungan menjadi lebih terurus. Sampah tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian bisa dipilah dan dimanfaatkan kembali.

Lahan yang sebelumnya kosong bisa digunakan untuk tanaman atau pangan. Kampung juga bisa lebih siap ketika menghadapi banjir, kekeringan atau cuaca ekstrem.

Ada pula peluang ekonomi yang bisa muncul dari kegiatan lingkungan. Misalnya pengelolaan sampah, kompos, pembibitan tanaman, kebun pangan atau kegiatan lain yang sesuai dengan potensi wilayah.

KLHK dalam dokumen Program Kampung Iklim menyebut kegiatan ProKlim dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomi serta membantu mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Artinya, urusan lingkungan dan kebutuhan warga sebenarnya bisa berjalan beriringan.

ProKlim juga bukan hal yang sama sekali baru di Palembang karena dalam Sistem Registri Nasional KLHK, tercatat kegiatan ProKlim di RW 008 Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, dengan dukungan Pertamina RU III Plaju. Catatan tersebut menjelaskan adanya aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan berbasis masyarakat. Artinya, Palembang sudah punya pengalaman dengan model kegiatan seperti ini. Namun saat ini perlu diperhatikan bagaimana kegiatan serupa bisa terus berkembang dan tidak berhenti setelah penilaian atau penghargaan selesai.

Daerah Lain Punya Cerita Berbeda

Kita ambil contoh di daerah lain, di Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK, halaman registrasi Nomor : REG-10-PK-IX-2017-0716 menyebutkan “Program Kampung Iklim (ProKlim) Jawa Tengah 2017 (RW 11 Togaten, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)”

Di daerah lain, bentuk kegiatannya menyesuaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam data Sistem Registri Nasional KLHK, itu misalnya, ProKlim RW 11 Togaten, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak perubahan iklim dan mendorong aksi nyata di lingkungan.

Kondisinya tentu berbeda dengan Palembang sebab, tidak ada satu resep yang bisa dipakai semua kampung. Yang penting, warga mengetahui masalah lingkungannya dan mau ikut mengatasinya.

Di Negara Lain, Kesadaran Warga Juga Jadi Kunci

Cerita serupa bisa dilihat dari Ahmedabad, India, menurut laporan World Health Organization (WHO) tentang kota tersebut, Ahmedabad mengalami gelombang panas ekstrem pada 2010. Setelah kejadian itu, pemerintah kota membuat Heat Action Plan yang berisi sistem peringatan dini, edukasi masyarakat dan penguatan layanan kesehatan.

Jadi ketika suhu ekstrem diperkirakan datang, masyarakat tidak dibiarkan mencari tahu sendiri. Intinya ada informasi yang disampaikan dan ada langkah yang perlu dilakukan. WHO juga menyebutkan penelitian pada 2018 menemukan penurunan kematian terkait panas dalam dua tahun pertama setelah rencana tersebut diterapkan. WHO mencatat faktor lain juga mungkin berpengaruh.

Contoh Ahmedabad ini menarik, karena menunjukkan satu hal yaitu,  menghadapi perubahan iklim tidak melulu soal proyek fisik. Pengetahuan warga juga penting sebab warga harus tahu apa risikonya dan apa yang bisa mereka lakukan.

Kalau Masalahnya Banjir?

Contoh lain datang dari Hat Yai, Thailand, dalam catatan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), masyarakat di wilayah tersebut dilibatkan dalam program kesiapsiagaan banjir. Mereka ikut mengenali risiko dan menyusun langkah menghadapi banjir. UNFCCC mencatat sekitar 13.000 orang di wilayah Kutao mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.

Model seperti ini sebenarnya tidak jauh dari gagasan ProKlim. Pemerintah punya program, tetapi masyarakat yang tinggal di lokasi juga harus bergerak. Sebab merekalah yang setiap hari melihat kondisi kampungnya.

Yang Dicari Bukan Kampung Tak Hanya Rapi

Kembali ke Palembang, dua lokasi yang masuk proses seleksi ProKlim 2026 akan diverifikasi langsung oleh tim Pemkot.

Menurut Isnaini Madani, pengecekan diperlukan agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kita ingin memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, verifikasi langsung penting untuk melihat sejauh mana program tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Isnaini.

Dengan begitu, yang dilihat bukan hanya apakah lingkungan terlihat bersih ketika tim datang. Yang lebih penting adalah apakah kegiatan tersebut memang dijalankan warga.

Apakah ada pengelolaan sampah, apakah juga ada kegiatan penghijauan atau pangan, bagaimana warga menghadapi persoalan air dan banjir, serta apakah masyarakat ikut terlibat?

Dan yang tidak kalah penting, apakah kegiatan itu tetap berjalan ketika tidak ada penilaian, karena kalau kebiasaan menjaga lingkungan sudah menjadi rutinitas warga, manfaatnya akan tetap terasa meskipun tidak ada lagi penghargaan yang dikejar.

Sehingga ProKlim bisa punya arti lebih panjang bagi sebuah kampung. Bukan hanya nama yang masuk daftar penerima penghargaan, tetapi kebiasaan warga yang berubah sedikit demi sedikit. Dari rumah, kemudian ke lingkungan sekitar, lalu menjadi kebiasaan satu kampung. (***)