Senin, 19 Okt 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kebijakan » “Surat Edaran, Kepala Daerah Baru & KPK yang Capek Ngulangin Materi Remedial”

“Surat Edaran, Kepala Daerah Baru & KPK yang Capek Ngulangin Materi Remedial”

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
  • visibility 818
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JIKA korupsi bisa dijadikan mata pelajaran, mungkin nilai rapor kita udah merah semua, ada yang bolos integritas, nyontek kejujuran, dan nyelipin amplop di lembar jawaban transparansi. Untungnya, masih ada guru BP level nasional, yakni KPK dan Kemendagri, yang nggak capek-capek ngingetin bahwa korupsi itu bukan cuma dosa negara, tapi juga dosa akal sehat.

Kamis kemarin (7 Agustus 2025), dua tokoh utama pencegahan korupsi ngopi bareng di Kantor Pusat Kemendagri. Di satu sisi ada Mendagri Tito Karnavian, mantan Kapolri yang mukanya nggak asing di TV kalau lagi ada demo.

Di sisi lain ada Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang tugasnya mirip tukang servis AC, nyari mana sistem yang bocor, terus dibenerin biar nggak ngerusak anggaran negara.

Yang dibahas?, banyak, tapi intinya satu Indonesia tuh butuh imunisasi moral dari kecil, bukan cuma vaksin polio yang wajib, tapi juga vaksin antikorupsi buat otak dan nurani.

Salah satu topik utama yang disorot adalah Surat Edaran Mendagri tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi. Tapi rupanya, sejak Pilkada Serentak 2024, banyak kepala daerah baru yang mungkin waktu itu masih asik nyusun janji kampanye atau sibuk cari jingle pemilihan. Surat Edaran itu?, kayaknya belum sempat dibaca, atau udah dibaca tapi malah dijadiin alas mouse.

Oleh karena itu, Mendagri bilang, “Ini momentum bagus, kita refresh surat edaran baru”
Kurang lebih artinya “Yok, kita ulangin lagi materinya, siapa tahu kemarin pada ketiduran pas upacara”

Kadang memang, pemimpin daerah itu, seperti murid baru di sekolah lama. Perlu diberi buku panduan ulang, dikasih tahu mana kantin, mana WC, dan mana lubang jebakan korupsi yang suka ngumpet di balik proyek drainase dan pengadaan ATK.

Nah, selain urusan pendidikan antikorupsi, mereka juga ngebahas soal Mal Pelayanan Publik (MPP), bukan mal yang jual sepatu atau ada diskon kopi 50% itu ya, tapi mal yang ngurus KTP, izin usaha, sampai akta kelahiran, semua dalam satu atap.

Tujuannya?, biar masyarakat nggak perlu lagi nyari calo berseragam batik atau amplop kosong buat ‘memuluskan’ urusan.

MPP ini mirip aplikasi ojek online, semua layanan bisa dicek, diakses, dan dinilai. Kalau pelayanannya ngaret 3 hari padahal cuma bikin surat domisili, kita bisa kasih bintang satu dan komentar “Pelayanannya lebih lambat dari pemilu yang ditunda.”

Sebagai follow-up, Mendagri dan Ketua KPK sepakat buat bikin rapat koordinasi nasional. Yang diundang? Kepala daerah, Itjen Kemendagri, Kementerian Agama, Kemendikasmen, sampai KPK sendiri, tapi bukan buat nyanyi-nyanyi atau makan siang bareng, tapi buat satu tujuan mulia ngegas bareng pemberantasan korupsi, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik.

Biar anak sekolah tahu bahwa nilai 100 itu lebih baik dari suap 100 ribu, dan biar masyarakat tahu bahwa bikin KTP itu hak warga, bukan hadiah dari lurah.

Korupsi itu kayak kutu di bantal nggak kelihatan, tapi gatalnya luar biasa. Dia bisa ngendap di sekolah, kantor kelurahan, bahkan di balik baju dinas yang rapih dan wangi. Makanya, vaksin antikorupsi ini penting banget, mulai dari anak sekolah sampai kepala daerah, semua harus diimunisasi moral.

Kalau masih ada kepala daerah yang nggak paham juga isi Surat Edaran Mendagri, mungkin udah saatnya dibuat versi TikTok-nya. Atau dikasih versi audiobook, dibacain pakai suara cempreng tapi tegas, karena bangsa ini nggak bisa terus-terusan remedial di mata pelajaran paling penting jujur dan amanah.

Jangan sampai 10 tahun lagi, KPK dan Kemendagri masih ngulangin kalimat yang sama “Ini momentum bagus, kita refresh surat edaran baru.”
Hadeuh, refresh mulu, kapan loading-nya kelar?

Kalau korupsi itu virus, ya semoga rapat ini jadi antivirus update terbaru.
Yang belum install? Ya install, dong.
Yang udah install tapi masih nge-lag? Coba restart niat.[***]

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Optimistis Jembatan Rantau Bayur Dibangun Tahun Ini, Pemprov Bantu Dana Rp149 miliar Untuk Banyuasin

    Optimistis Jembatan Rantau Bayur Dibangun Tahun Ini, Pemprov Bantu Dana Rp149 miliar Untuk Banyuasin

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.712
    • 0Komentar

    JEMBATAN Rantau Bayur di Dusun Pengumbuk Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dipastikan bakal dilaksanakan tahun 2020 ini.  Dimana setelah Bupati Banyuasin mengingatkan Gubernur Sumsel Herman Deru saat melakukan kunjungan di Kantor Gubernur, kemarin. Selain Jembatan itu, bupati menjelaskan juga pembangunan 22 dermaga, pengecoran Jalan Merah, Mata-mata merah dan jalan Tegal Binangun Kelurahan […]

  • Masa pandemi, serangan siber meningkat, OPD OKI diingatkan jaga keamanan jaringan IT

    Masa pandemi, serangan siber meningkat, OPD OKI diingatkan jaga keamanan jaringan IT

    • calendar_month Senin, 24 Mei 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.049
    • 0Komentar

    ORGANISASI Perangkat Daerah [OPD] dilingkungan Pemkab OKI diingatkan untuk menjaga ketahanan dan keamanan sistem jaringan IT seiring serangan siber meningkat dan makin beragam. Meningkatnya serangan siber karena perkembangansi kian pesat, hal ini tentu memungkinkan terjadinya kejahatan siber akan semakin tinggi.Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian […]

  • Maksimalkan Pelayanan Kesehatan, Ratusan Ribu Posyandu Akan Direaktivasi

    Maksimalkan Pelayanan Kesehatan, Ratusan Ribu Posyandu Akan Direaktivasi

    • calendar_month Sabtu, 14 Mei 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 660
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) akan segera mereaktifasi dan meredefinisikan aktivitas-aktivitas dari sekitar 300 ribu Posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pasalnya, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersedia saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. “Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan […]

  • Temu Bisnis BI, Catat Komitmen Rp207 Miliar, Deputi Gubernur Senior BI : Bukti Nyata UMKM Jadi Penggerak Kebangkitan Ekonomi

    Temu Bisnis BI, Catat Komitmen Rp207 Miliar, Deputi Gubernur Senior BI : Bukti Nyata UMKM Jadi Penggerak Kebangkitan Ekonomi

    • calendar_month Senin, 27 Sep 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 762
    • 0Komentar

    PENYELENGGARAAN Puncak Karya Kreatif Indonesia (KKI) tahun 2021 ditutup pada 26 September 2021 secara virtual dan mencatat komitmen temu bisnis (business matching) sebesar Rp207 miliar. Kegiatan temu bisnis melibatkan 34 UMKM, 7 bank, dan 2 lembaga keuangan Non-Bank untuk temu bisnis pembiayaan, dan 155 UMKM, 4 aggregator[1], serta 10 pembeli potensial dari 6 negara untuk temu bisnis […]

  • Cegah Pandemi COVID, Pemerintah Tingkatkan Alokasi APBN di Bidang Kesehatan dan Perlinsos

    Cegah Pandemi COVID, Pemerintah Tingkatkan Alokasi APBN di Bidang Kesehatan dan Perlinsos

    • calendar_month Selasa, 6 Jul 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 711
    • 0Komentar

    MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sejumlah indikator perekonomian dan proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I tahun 2021 yang berada pada angka 3,1-3,3 persen. “Untuk tahun 2021 ini, tadi telah saya sampaikan realisasi semester I pertumbuhan ekonomi di 3,1-3,3 (persen). Inflasi di 1,33 (persen), tingkat suku bunga 6,59 persen, itu lebih rendah dari […]

  • Belum Ada Murid, Program Sekolah Rakyat Sudah Ribut

    Belum Ada Murid, Program Sekolah Rakyat Sudah Ribut

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    PROGRAM Sekolah Rakyat bahkan belum berjalan penuh, sayangnya proyek yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak tidak mampu itu sudah lebih dulu memicu kegaduhan di internal Kementerian Sosial. Pasalnya pangkal persoalannya bukan ruang kelas atau kurikulum, melainkan pengadaan sepatu siswa yang kini berujung audit internal hingga pencopotan pejabat. Bahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memutuskan […]

expand_less
WordPress Archive The Wavo – Portfolio Showcase WordPress Theme The Way – Creative OnePage & MultiPurpose WordPress The Workout – Trainer Fitness WordPress Theme The7 — Ultimate Website & Online Store Builder for WordPress & WooCommerce The7 — Website and eCommerce Builder for WordPress TheBand Music WordPress Theme TheBlog – Multi Concept Blog & Portfolio TheBuilt – Construction and Architecture WordPress theme TheCraft | Responsive Multipurpose WordPress Theme TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme