“Beras Ini Besar Sekali,” Tomsi Soroti Kenaikan Harga Beras

SUMSELTERKINI.CO.ID – Harga beras  naik di sejumlah daerah mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah daerah diminta bergerak cepat karena kenaikan komoditas pangan utama itu berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai beras memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan inflasi karena menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Tomsi menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bone Bolango, kenaikannya mencapai sekitar 13 persen, sedangkan di Kabupaten Pohuwato mendekati 10 persen.

Kondisi tersebut membuat Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak sekadar memantau perkembangan harga. Mereka diminta turun langsung ke pasar untuk mengecek harga, memastikan ketersediaan pasokan, sekaligus mencari penyebab kenaikan.

Untuk Bone Bolango, Tomsi secara khusus meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera menggelar operasi pasar. Menurutnya, langkah intervensi harus dilakukan sebelum kenaikan harga semakin tinggi.

“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu harga beras terlanjur melonjak. Pemantauan harus dilakukan sejak muncul tanda-tanda kenaikan sehingga intervensi dapat diberikan lebih awal.

“Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” kata Tomsi.

Selain Bone Bolango dan Pohuwato, daerah lain yang mengalami kenaikan harga beras juga diminta segera melakukan pengecekan langsung. TPID didorong memperkuat koordinasi dengan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut jumlahnya meningkat dari 106 menjadi 120 kabupaten/kota.

“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/kota,” ujar Ateng.

Besarnya pengaruh beras terhadap inflasi juga terlihat dari data BPS sebelumnya. Pada September 2023, inflasi beras tercatat 5,61 persen, sedangkan pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Kondisi pada September 2023 antara lain dipengaruhi musim kering dan curah hujan yang sangat rendah.

Di tengah kenaikan harga di sejumlah daerah, Tomsi menyebut stok beras nasional justru berada di level yang sangat besar. Persediaannya disebut hampir mencapai 5,7 juta ton dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Menurut Tomsi, kondisi tersebut seharusnya memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Karena itu, ia meminta stok yang tersedia diikuti dengan intervensi yang cepat ketika muncul kenaikan harga.

“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandas Tomsi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. (***)