SEKDA Sumsel H Nasrun Umar merekomendasikan kepada Pemprov Sumsel agar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel tetap menjadi pengelola aset milik pemprov yakni gedung wanita sriwijaya yang berlokasi di jalan Rajawali.
Hal itu dikemukakan Nasrun Umar saat memimpin rapat membahas pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung bersama DWP Sumsel dan OPD terkait di ruang rapat Sekda, Senin (20/01).
“Setelah mendengar dan menyimak paparan masing-masing pihak, dalam hal ini saya tetap merekomendasikan DWP Sumsel menjadi pengelola aset gedung wanita sriwijaya, bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui Biro Umum dan Perlengkapan,” katanya.
Dilanjutkan Sekda Nasrun Umar sejumlah hal tetap harus menjadi perhatian bagi masing – masing pihak agar tidak muncul permasalahan dan kendala di kemudian hari.
“Pertama kerjasama antara DWP Sumsel dan Biro Umum sah berdasarkan aturan. Ke-dua kerjasama antara pihak ke-tiga dengan DWP Sumsel yang akan berakhir pada Februari 2020 harus segera diselesaikan sesuai hak dan kewajiban. Ke-tiga, kerjasama antara Biro Umum dan DWP Sumsel bisa dilanjutkan, dengan DWP harus mampu menyelesaikan kewajibannya kepada pemptov. Berikutnya yang ke-empat, jika sudah terjadi kesepakatan kerjaxama antara Biro Umum dan DWP Sumsel agar dibuat kesepakatan secara rigid. Ke-enam, kesepakatan yang dibuat harus terverifikasi oleh Biro Hukum,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DWP Sumsel Renny Devy Nasrun Umar mengungkapkan DWP Sumsel memang tetap ingin menjadi pengelola gedung wanita sriwijaya sebab menurutnya jika pengelolaan gedung diserahkan pada pihak lain, akan menimbulkan kesulitan karena sekretariat DWP Sumsel berada dalam gedung yang sama.
“Iya kami (DWP Sumsel) tetap ingin mengelola gedung tersebut, ini sesuai dengan marwah kami sekaligus ingin memberikan manfaat sosial bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain keinginan untuk tetap menjadi pengelola gedung wanita sriwijaya, Renny Devy Nasrun Umar pada kesempatan itu menyampaikan dalam waktu dekat DWP Sumsel akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DWP Sumsel.
“Musda sesuai rencana akan berlangsung pada 28 Januari 2020, serta sedianya akan dihadiri Ketua Umum DWP Pusat Erni Guntarti Tjahyo Kumolo, dengan total peserta sebanyak 500 orang,” pungkasnya. [ril]
