MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta agar penggunaan dana desa bisa sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan Kemendesa.
“Sasaran utama dana desa ini adalah untuk transformasi ekonomi pedesaan dan edukasi SDM pedesaan,” kata Halim.
Dia menuturkan, transformasi ekonomi pedesaan yakni meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga memudahkan aktifitas masyarkat dan perekonomian semakin meningkat. Sedangkan edukasi SDM pedesaan yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Dana desa yang cair gunakan sesuai edaran Kemendesa yakni padat karya tunai desa agar perekonomian desa menggeliat,” bebernya,saat pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Sumsel Tahun 2020 di Dinning Hall Jakabaring Sport City Palembang, Jum’at (28/2/2020).
Sedangkan untuk desa yang telah mandiri dan maju dia meminta agar menggunakan non tunai.
“Untuk desa yang sudah ada internet sebaiknya menggunakan non tunai. Agar transkasi keluar masuknya uang jelas. Saya harapkan setiap desa Sumsel menjadi contoh untuk desa di luar,” paparnya.
Disisi lain, Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian mengungkapkan, dalam penggunaannya dana desa akan menjadi lebih efektif jika diawasi seluruh perangkat pemerintah daerah. Terlebih, setiap tahun dana desa ini mengalami peningkatan, termasuk tahun ini yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2 triliun dari tahun 2019 yang hanya Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020 ini.
“Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan itu adalah Kemendagri,” kata Tito.
Dia juga meminta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri turut andil memberikan pembinaan kepada kepala desa dan perangkatnya agar penggunaan dana desa tidak cacat administrasi sehingga menyebabkan kepala desa maupun perangkatnya terjerat hukum.
“Saya juga meminta BPSDM agar memberikan pelatihan untuk kepala desa yang mungkin kurang paham mekanisme administrasi pemerintahan, administrasi keuangan. Karena jika ada masalah administrasi mereka akan diperiksa lalu terjerat hukum. Jadi tolong semua pihak termasuk Polri, Kejaksaan dan lainnya turut membantu memberikan edukasi yang masif,” tuturnya.
Soal mekanisme penyaluran dana desa yang saat ini diterapkan saat ini, diyakini Tito juga mampu memotong rantai birokrasi sehingga lebih efektif, dan efisien.
“Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi. Kalau lewat provinsi, kabupaten/kota, panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Sehingga keinginan presiden agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri bisa direalisasikan,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru meyakini, jika aturan yang telah dibuat tiga kementerian terhadap mekanisme penyaluran dana desa tersebut dapat semakin mempercepat pengembangan desa.
Dia juga mendorong kesejahteraan masyarakat desa di Sumsel dengan berpedoman pada aturan tersebut.
“Termasuk juga hal pengawasan penggunaan dana desa ini. Saya tentu sepakat dengan mekanisme tersebut karena dapat mempercepat pengembangan desa dan meminimalisir penyalahgunaan dana desa,” terang Deru.
Hanya saja, dia meminta agar Kepala Desa tidak hanya diberikan penghasilan tetap, namun juga diberikan biaya operasional.
“Kepala desa ini juga merupakan pejabat politik yang ada di desa. Namun saat ini mereka (kepala desa) tidak diberikan dana opersional. Ini mungkin harus kita fikirkan juga agar kepala desa ini tidak menggunakan dana desa untuk operasional,” pintanya.
Dia juga menjamin pemerintah daerah dan perangkatnya akan melakukan pengawasan sehingga dana desa yang jumlahnya tidak sedikit itu memang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tentu kita juga akan mengawasi. Ini komitmen kita bersama sehingga dalam pelaksanaannya dana desa ini tepat sasaran. Hal ini juga upaya kita untuk menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.[***]
