Diplomasi Hutan Indonesia, Waktunya Buktikan Aksi Nyata

INDONESIA duduk di panggung global dengan salah satu aset paling berharga, hutan tropis seluas hampir setengah juta kilometer persegi.

Hutan-hutan ini bukan sekadar paru-paru dunia, tapi juga kartu truf diplomasi dan ekonomi hijau. Namun, memiliki hutan saja tidak cukup.

Baru-baru ini, delegasi Indonesia hadir di Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting di Nairobi, Kenya, bersama 34 negara anggota, untuk membahas aksi nyata menghadapi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.

Indonesia hadir sebagai observer, bersama Brasil, untuk membawa perspektif Global South.

Delegasi Indonesia dipimpin Prof. Dr. Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, dan Dr. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan. Prof. Haruni menekankan  forum ini harus menjadi ruang aksi nyata, bukan sekadar pidato diplomasi.

Dengan target FOLU Net Sink 2030 yang kian dekat, dunia menunggu bukti, bukan janji. Indonesia memiliki pengalaman unik dalam pengelolaan hutan tropis, tetapi pengalaman ini harus diikuti dengan implementasi yang konsisten dan terukur.

Dr. Ristianto menegaskan berbagai praktik konkret Indonesia Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan kritis, serta upaya pencegahan kebakaran hutan. Semua itu menunjukkan Indonesia mampu melakukan, bukan hanya berbicara.

Namun, tantangan di lapangan tetap nyata birokrasi yang kompleks, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya masih memperlambat progres. Kritik ini penting, karena diplomasi kehutanan akan kehilangan kredibilitas jika tidak dibarengi aksi nyata di lapangan.

Selain tata kelola hutan, Indonesia juga menyoroti peluang konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, harmonisasi standar internasional, dan transfer teknologi antarnegara.

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar penyerap karbon, tetapi juga potensi ekonomi hijau yang bisa menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Tantangan terbesar adalah mendorong investasi lokal dan membekali tenaga kerja dengan keterampilan teknologi hijau, agar potensi ini benar-benar terealisasi.

Solusi jelas. Pertama, integrasikan kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan, setiap target FOLU Net Sink 2030 harus diterjemahkan ke aksi nyata, termasuk penguatan pengawasan, pelatihan masyarakat, dan rehabilitasi hutan kritis.

Kedua, buka kerja sama internasional yang konkret, pendanaan global bisa memperkuat proyek yang menurunkan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal.

Ketiga, jadikan konstruksi hijau berbasis kayu sebagai pionir industri hijau, sambil mendorong standar internasional yang adil bagi negara tropis.

Diplomasi kehutanan bukan sekadar retorika, sebab setiap batang pohon yang tumbuh, setiap hektar hutan yang direhabilitasi, dan setiap teknologi hijau yang diterapkan adalah bukti  Indonesia serius.

Menjadi penonton di panggung global bukan pilihan, apalagi ketika dunia menunggu aksi nyata dari negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Indonesia memiliki pengalaman, kapasitas, dan sumber daya untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti.

Kuncinya sederhana, suara Indonesia di forum global harus selaras dengan aksi nyata di lapangan.

Jika tidak, klaim kontribusi hanya terdengar manis di pidato internasional, tanpa dampak nyata bagi mitigasi perubahan iklim.

Forum FCLP harus menjadi katalisator perubahan, bukan panggung foto bersama. Saatnya Indonesia membuktikan, hutan tropisnya bukan sekadar warisan alam, tetapi aset strategis untuk ekonomi hijau, diplomasi global, dan masa depan rendah karbon.

Dunia menunggu, dan Indonesia harus bergerak lebih cepat. (***)