KEPALA Daerah di Indonesia harus berani melakukan inovasi dalam merumuskan setiap kebijakan bagi warganya. Sebab, hal itu diperlukan dalam mengatasi dampak negatif wabah global COVID-19 di berbagai sendi-sendi kehidupan.
“Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas saja. Hati-hati ini harus bekerja dengan kecepatan tinggi,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 melalui siaran virtual yang ditayangkan Akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (15/4/2021).
Jabatan yang diberikan oleh rakyat kepada Kepala Daerah terpilih dikatakan Presiden merupakan sebuah tanggung jawab. Maksudnya, pemimpin daerah yang terpilih dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di kala pandemi seperti saat ini.
Oleh karena itu, Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat harus dapat menentukan program-program terbaik sesuai dengan kondisi. Masyarakat di lapangan. Sehingga, kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat yang kini tengah terdampak dari wabah global ini.
“Kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Fokus dan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentrasi,” katanya.
Cara dalam memperoleh ketepatan kebijakan di atas, Presiden menyarankan, setiap Kepala Daerah dapat langsung terjun ke lapangan. Guna melihat kebutuhan masyarakat di daerah yang dipimpinnya secara berkala. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah daerah.
Terjun langsung ke lapangan, juga akan membuat program-program yang dirumuskan oleh pemerintah daerah menjadi lebih kecil. Karena, sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi di sana.
“Semakin sedikit kegiatan semakin mudah kontrolnya, semakin gampang ngeceknya, dan hasilnya akan semakin terlihat,” imbuhnya.
Idealnya, suatu pemerintah daerah dalam konteks penanganan pandemi saat ini, harusnya memiliki program paling banyak tiga program besar. Konsentrasikan seluruh anggaran kepada tiga hal tersebut, sehingga dampaknya akan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Jangan, setiap anggaran yang didapatkan tereebut di bagi rata untuk seluruh kepentingan dinas-dinas. Hal itu akan membuat setiap anggaran tidak tepat sasaran. Sekaligus, anggaran juga sulit dilakukan pengawasan.
“Saya titip satu, dua, atau tiga kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.InfoPublik.(***)
