GUBERNUR Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut MoU/ Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel, Kamis (22/8/2019).
Dalam sambutan singkatnya Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku rapat tersebut merupakan momen yang dinanti-nantikannya sebagai wahana evaluasi terkait tengan MoU yang telah dilakukan penandatangannya pada tanggal 23 Mei 2019 lalu.
“Pertemuan ini memang susah kita nantikan untuk mengevaluasi MoU yang telah lalu. Ini merupakan wahana monitoring bagi KPK. Sehingga akan didapat apa saja yang harus kita perbaiki ,dan yang telah baik kita tingkatkan lebih baik lagi,” tegas Herman Deru.
Dikesempatan tersebut Herman Deru kembali mengingatkan, harus ada upaya konkrit dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi semua sumber pendapatan di bawah pengawasan KPK.
Salah satunya yang memungkinkan untuk dilakukan, yakni melakukan perubahan status wajib pajak badan usaha dan perorangan yang selama ini Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya dikeluarkan di luar Sumsel atau DKI, ke depan harus ada upaya pengalihan didaftar di kantor pajak di Wilayah Sumatera Selatan.
“Ini sudah sering saya katakan, status wajib pajak terkait dengan domisili. Perusahaan yang bergerak di sini (Sumsel) NPWP-nya harusnya juga dibuat di Sumsel. Bapenda juga sudah kita ingatkan, agar perusahaan di bidang perkebunan dan energy yang ada di daerah, Kode NPWP juga harus daerah kita agar bagi hasilnya kembali ke kita. Karena selama ini pajak bagi hasilnya dinikmati oleh DKI,” imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan program sertifikasi tanah di Sumsel, Herman Deru menegaskan, progres sertifikasi tanah di Sumsel sudah cukup baik. Ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga akan kepemilikan lahan di samping dapat dijadikan sebagai modal dalam peningkatan ekonomi keluarga.
“KPK kita harapkan dapat memberikan bimbingan, agar kita tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Golnya jelas adalah bagaimana penerimaan daerah lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.[**]
