Ini Lima Skala Perioritas PUPR 2023

KEBUTUHAN NYA sangat banyak, namun anggaran tentu terbatas sehingga perlu adanya skala perioritas. Jadi penetapan prioritas menjadi hal penting untuk optimalisasi anggaran. Isu prioritas ini yang menjadi fokus pembahasan antara Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, dalam rapat kerja pemerintah (RKP) untuk kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2023. RKP adalah rapat rutin yang dilakukan pada pertengahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Dalam rapat yang dihelat secara offline di Ruang Sidang Komisi 5 DPR, Kompleks Gedung DPR-MPR RI, Senayan, pada Kamis (9/6/2022), Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menyampaikan lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran 2023, dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Menteri Basuki mengatakan, kelima prioritas program kerja tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk mencapai target-target produktif.

‘’Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada 2024. Dengan demikian prioritas program 2023 diutamakan pada lima hal, yaitu multi years contracts, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, dan tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Menteri Basuki seperti dalam rilis yang diunggah di portal pu.go.id edisi 10 Juni 2022.

Pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2023 direncanakan sebesar Rp98,21 triliun. Dibanding TA 2022, yang dianggarkan Rp100,6 triliun, pagu 2023 itu sedikit menyusut. Pagu yang tinggi tercatat pada 2021 dengan alokasi Rp150,1 triliun dengan realisasi Rp143,5 (94,4 persen). Sebagian dari pagu besar tahun 2021 itu digunakan untuk membangun sarana kesehatan terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

Dengan pagu anggaran yang lebih ramping itulah Kementerian PUPR harus mencapai target-target pembangunan jangka menengah. Maka, alokasinya dikalkulasikan dengan cermat. Dari pagu 2023 itu, kegiatan bidang sumber daya air akan menyerap Rp35,89 triliun, antara lain, untuk melanjutkan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen, lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, serta pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.

‘’Kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun, antara lain, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, dan peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, serta terowongan sekitar 1.100 meter,’’ kata Menteri Basuki.

Masuk ke dalam prioritas jalan dan jembatan itu, ada pula peningkatan kapasitas serta preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, preservasi jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, yang di dalamnya ada program padat karya.

Penetapan anggaran di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun. Alokasinya antara lain adalah pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 2.105 liter per detik, optimalisasi SPAM untuk 4.870 SR (saluran rumah), SPAM Berbasis Masyarakat 276.600 SR, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK.

Termasuk dalam anggaran permukiman ini ada Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan 30 ha, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 40 Ha dan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat.

Masih dalam rangka pengembangan permukiman itu, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan pada 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah dan madrasah, pembangunan serta rehabilitasi 12 unit perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi lima unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.

Untuk bidang perumahan disiapkan anggaran sebesar Rp5,49 triliun. Alokasinya antara lain, untuk pembangunan 3.244 unit Rusun , 2.484 unit Rusus, 27.825 unit PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya (Program Bedah Rumah). Termasuk di dalamnya ialah biaya-biaya untuk dukungan manajemen, pengawasan, penguatan SDM, pembinaan, layanan manajemen, serta pembiayaan infrastruktur internal.

Prioritas berikutnya ialah Program Padat Karya. “Kegiatan pola padat karya 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang,’’ Alokasi padat karya untuk TA 2023 nanti tak banyak berbeda dari 2022 yang juga di sekitar Rp13,7 triliun, namun jauh meningkat dari 2021 lalu yang realisasinya di bawah Rp10 triliun. Sejauh ini, tidak ada penyebutan alokasi khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Kalangan Komisi V DPR secara umum dapat mendukung Rencana Kementerian PUPR. Bahkan, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, akan memperjuangkan penambahan anggaran ke pemerintah. PUPR disebutnya masih perlu tambahan biaya karena backlog (kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan sarana yang tersedia) masih cukup besar.

Gambaran backlog itu diperoleh dari hasil kunjungan Komisi V DPR ke daerah. Oleh karenanya, menurut Lasarus, perlu tambahan pagu anggara untuk PUPR, utamanya untuk pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan sarana umum yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Indonesia.go.id (***)