Bangun dari Hulu ke Hilir, Utilisasi Infrastruktur TIK Jadi Fokus Utama

KEMENRTRIAN Komunikasi dan Informatika mempercepat konektivitas digital dengan membangun dan menggelar infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari hulu hingga hilir. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan saat ini Kementerian Kominfo memfokuskan pada utilisasi infrastruktur TIK sebagai salah satu fokus utama.

“Membangun infrastruktur pasif saja tidak cukup. Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur pasif ditindaklanjuti untuk menghasilkan infrastruktur aktif, sehingga 4G coverage sinyalnya bisa betul-betul rill hadir di wilayah-wilayah kerja yang sedang kita lakukan. Ini agar utilisasinya menjadi lebih baik,” tandasnya dalam pembukaan Kick-off Meeting Langkah-langkah Implementasi Program Infrastruktur BTS dan Pola Bisnis BTS, di Denpasar Bali, Kamis (25/03/2021).

Menteri Johnny mengungkap arahan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan utilisasi infrastruktur TIK, terutama utilisasi backbone broadband Palapa Ring. 

“Untuk itu harus dicarikan semua cara dan jalan yang dimungkinkan untuk memastikan peningkatan utilisasi, termasuk penambahan atau melengkapi networking infrastruktur itu sendiri dalam rangka konektivitas nasional.” jelasnya.

Menkominfo menegaskan bahwa kepastian pembangunan fisik secara pasif juga harus ditunjang dengan kepastian menghadirkan sinyal 4G. Sehingga melalui pembangunan infrastruktur aktif menjadi tugas bersama antara Kementerian Kominfo dan mitra kerja. “Masyarakat sangat berharap dan menunggu kesuksesan kita,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo pada tahun 2021 dan 2022 mempunyai tugas besar di empat aspek. Menurut Menteri Johnny empat aspek tersebut merupakan pembangunan infrastruktur dari hulu sampai ke hilir.  Selain utilisasi, aspek lain adalah pemerataan infrastruktur TIK, tata kelola data, dan digitalisasi penyiaran.

Untuk Pemerataan dan Efisiensi

Mengenai pemerataan ketersediaan infrastruktur TIK, Menkominfo menyebutkan pembangunan Base Trasnsceiver Station (BTS) merupakan infrastruktur hulu atau pembangunan fisik teresterial telekomunikasi ground segment yang akan dibangun dengan semua perangkatnya.

“Tahun 2021 ada 4.200 BTS untuk 4.200 desa dan kelurahan di wilayah 3T, dan tahun depan 2022 3.704 BTS untuk 3.704 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Satu desa 1 BTS,  satu Kelurahan 1 BTS,” jelasnya. 

Menteri Johnny menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS hingga tahun 2020 telah dibangun 1.209 BTS atau total sebanyak 9.113 BTS yang akan menjadi tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo.

“Sisanya 3.435 desa dan kelurahan menjadi tugas bersama operator seluler, yang kita harapkan dengan spirit and semangat yang sama, kita selesaikan secara simultan sampai tahun 2022,” tandasnya.

Mengenai aspek tata kelola data. Menteri Kominfo memastikan tata kelola data yang memadai menandakan Indonesia sebagai bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tata kelola yang baik sebagai upaya pengambilan kebijakan pemerintah dan negara yang akurat. 

“Saat ini dianggap perlu perbaikan yang menyeluruh atas tata kelola data nasional pemerintah dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Kita semuanya tahu pusat-pusat data tersebar di seluruh level atau tingkatan pemerintahan, baik  pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan standar yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menteri Johnny menyatakan saat ini, Indonesia memiliki 2.700 pusat data dan server. Dari jumlah tersebut hanya 3% yang memenuhi standar global. Menurut Menkominfo hal tersebut memberikan implikasi yang luas dalam rangka interoparabilitas cleansing dan cleaning data untuk menghasilkan satu data yang digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan negara.

“Termasuk pada saat Covid-19 ini seperti misalnya perlindungan sosial, bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan lain, di mana dibutuhkan sekali akurasi data dan level atau tingkat kualitas data itu sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapat tugas memastikan tersedianya Satu Pusat Data Nasional Pemerintah yang harus melayani keseluruhan data dari berbagai sektor. “Baik di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny apabila tata kelola data berhasil dilakukan dengan baik, tentu efisiensi pemanfaatan fiskal menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. “Saat ini kita juga tahu aplikasi di Indonesia ini yang hanya untuk pemerintah saja lebih dari 24 ribu, kita butuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah, kita harus selesaikan Pusat Data Nasional,” tandasnya. [***]

ril