Tiga Cara Meningkatkan Kualitas Belanja Anggaran, Apa Saja

PANDEMI COVID-19, bukanlah halangan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus berkiprah. “Saya pastikan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan. Selain dalam rangka untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (5/7/2021).

Tekad Menteri Basuki itu pun tergambar dari realisasi kerja yang dilakukan jajarannya. Tercatat sesuai data hingga 4 Juli 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp139,86 triliun, realisasinya sudah 38,01% atau senilai Rp53,16 triliun dan progres fisik sebesar 39,80%. Ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR mencapai Rp137,23 T (98,12%).

Meski ngebut, Menteri Basuki pun wanti-wanti agar kualitas belanja APBN tetap terjaga. Caranya adalah dengan selalu memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan alokasi anggaran TA 2021, Kementerian PUPR juga melakukan penajaman rencana penyerapan anggaran sebesar Rp11,14 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana sebesar Rp2,19 triliun dan kebutuhan mendesak lainnya sebesar Rp8,95 triliun.

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 49,41% atau senilai Rp11,48 triliun dengan serapan 746.342 orang atau 60,5% dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.

Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 34,69%, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 48,18%, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 13,71% dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 27,76%. (*)

Ilustrasi, program pembangunan infrastruktur jalan Kementerian PUPR.

InfoPublik (Dok. Kemnterian PUPR)(***)