Maksimalkan UMKM, Program KUR Pertanian untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

PEMERINTAH terus mendukung UMKM agar bisa bangkit dan tetap eksis di tengah pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menyelenggarakan kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (27/8/2021).

Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyalur KUR dan Penjamin KUR dapat turut mendorong penyaluran KUR dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Ini merupakan upaya Pemerintah yang seimbang antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. KUR saat ini bunganya disubsidi 3 persen sampai akhir tahun ini dan kami sedang bicara dengan OJK agar restrukturisasi ini bisa dilanjutkan. Jadi perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha kecil, menengah dan mikro. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30 persen pada 2024, yang artinya dari total kredit, 30 persen adalah UMKM,” kata Airlangga.

Upaya keras Pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2021 sebesar 7,07 persen (year on year/yoy).

Selama masa pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari 50 juta rupiah menjadi Rp100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.

Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa sebelum COVID-19 yaitu sebesar Rp140,1 triliun (pada 2019). Pada Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021, realisasi KUR telah mencapai Rp167,19 triliun atau 58,66 persen dari target 2021 sebesar Rp285 triliun (setelah perubahan target). Dana tersebut telah disalurkan kepada kepada 4,53 juta debitur.

Sesuai dengan kebijakan prioritas KUR 2021, pelaksanaan KUR digunakan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus. Hingga 23 Agustus 2021, realisasi penyaluran KUR Pertanian telah mencapai Rp50,3 triliun atau 71,8 persen dari target Rp70 triliun.

Adapun realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,96 triliun kepada 51.539 debitur. Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (41,92 persen) dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (39,67 persen), dan jasa-jasa (10,49 persen).

“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran KUR pertanian jagung di provinsi tersebut sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai Rp36,05 miliar yang disalurkan kepada 1.662 debitur. Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol (Rp16,1 miliar), Kabupaten Parigi Moutong (Rp4,01 miliar), dan Kabupaten Banggai (Rp3,06 miliar).

“Khusus pertanian jagung, secara nasional KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,76 triliun yang disalurkan kepada 72.070 debitur,” jelas Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan penyaluran KUR bersama stakeholders penyalur dan penjamin KUR yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.

“Jadi, Pak Gubernur, dari ini banyak yang bisa didorong melalui KUR. Dengan demikian banyak masyarakat bisa memanfaatkan,” pungkas Airlangga. (***)