Dorong Akses Keuangan Daerah, Sumsel Miliki Koordinator TPAKD Kabupaten dan Kota

DALAM mempercepat akses keuangan bagi masyarakat guna mendukung pulihnya perekonomian di daerah.  Gubernur Sumsel H Herman Deru mengukuhkan 10 Sekda Kabupaten/Kota sebagai Kordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) semester I tahun 2022 yang dipusatkan  di Ballroom Hotel Novotel Palembang, kemaren.

10 Kabupaten/Kota itu diantaranya Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Lubullinggau, Muba, Musirawas, Muratara, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan dan Prabumulih. Setelah dikukuhkannya itu maka 17 Kabupaten Kota kini memiliki TPAKD.

Menurut Herman Deru ditunjuknya masing-masing Sekda karena sudah paham tentang sirkulasi keuangan.

“Dikukuhkan ini dimana kita berkomitmen untuk mempercepat akses keuangan daerah, artinya ada akselarasi yang dibutuhkan,” katanya.

Dia berharap kepada para Sekda selaku   kordinator TPAKD  didaerahnya  untuk  dapat bekerja dengan semua pihak. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak paham terhadap manfaat menjadi nasabah perbankan menjadi paham, begitu juga masyarakat yang pasif terhadap kredit bisa paham dan menjadi masyarakat yang bankable.

“Hal ini juga perlunya literasi yang berkepanjangan dan berkesinambungan dimulainya dari anak- anak sekolah,” ujarnya.

Disamping itu, pelantikan ini juga dia ingin lebih mempertajam ketergantungan masyarakat terhadap dunia perbankan.

“Apa yang kita inginkan, target pertama itu agar masyarakat kita bisa hidup nyaman, aman karena bertransaksi di perbankan bisa elektronik maupun konvesional,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga minta OJK Regional 7 Sumbagsel bersama dengan Sekda di 17 Kabupaten Kota untuk duduk bersama menentukan titik simpul termasuk persoalan yang ada disetiap daerah.

“Kita tau setiap daerah itu pasti berbeda persoalannya dan tidak akan sama, ada yang menonjol tapi ada juga yang masih kurang. Tapi goalnya yang saya inginkan adalah masyarakat yang bank minded,” ucapnya.

Bahkan setelah mendengarkan laporan dari Kepala OJK 7 Sumbagsel, Herman Deru  mengaku melihat ada peningkatan inklusi dan literasi yang semua itu diatas rata-rata nasional.

“Meskipun kita ketahui pada angka inklusi kita 80 persen dan literasi 40 persen. Artinya kita sudah diatas nasional. Tapi ada yang perlu dicermati 80 persen itu, apakah masyarakat kita sebagian aktif, pasif atau mayoritas pasif,” ucapnya.

Dia juga meminta agar masyarakat jangan lagi terbentur dengan persoalan permodalan baik itu IKM dan UMKM, karena ketersedian dana ini sangatlah besar diatas Rp. 4 triliun.

Sementara itu, Kepala OJK 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan kehadiran Gubernur Sumsel dan juga Bupati/Walikota se Sumsel merupakan kebanggaan tersendiri dalam memacu semangat untuk terus memajukan literasi dan inklusi keuangan di Sumsel.

“Tercatat indeks literasi keuangan Sumsel 40 persen, ini diatas angka nasional 38 persen. Kemudian Indeks inklusi keuangan sebesar 85 persen. Ini juga diatas nasional 75 persen,” ucapnya.

Namun lanjut dia, capian tersebut janganlah untuk berpuas diri tapi sebagai langkah kedepan untuk lebih ditingkatkan.

“Tentunya capaian tersebut tidak membuat kita berpuas diri mengingat Pak Presiden RI ingin menargetkan indeks literasi 50 persen dan inklusi 90 persen di tahun 2024,” ujarnya.

Untuk meningkatkan literasi dan inkusi keuangan, menurutnya diburuhkaan sinergi aktif dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya melauai forum TPKAD.

“TPKAD bertujuan diantaranya mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasanya kepada masyarakat mendukung perekonomian daerah serta membuka akses keungan daerah yang lebih efektif bagi masyarakat di daerah,” ucapnya.

Bahkan dalam peningkatan akses keuangan telah dilakukan berbagai upaya sepanjang tahun 2021.(***)