Palembang Tenang, Tuntutan Buruh Belum Usai

HARI Buruh di Palembang berjalan tertib. Meski cuaca menyengat, ribuan buruh tetap turun ke jalan, mereka bergerak dari Benteng Kuto Besak (BKB) menuju DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). Tidak ada benturan, dan tidak ada eskalasi. Meski demikian ketenangan dalam aksi itu tidak menghapus terkait kata yaitu,tuntutan buruh masih panjang.

Ada tujuh tuntutan disampaikan secara terbuka, buruh meminta kepastian regulasi ketenagakerjaan, menyoroti sistem outsourcing berupah murah, serta mendorong kebijakan pajak yang lebih berpihak. Seliain itu, di tingkat daerah, mereka menuntut pembentukan dewan pengupahan, penyelesaian hak pekerja korban PHK, dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Daftar ini bukan hal baru, isu yang sama berulang dalam setiap peringatan Hari Buruh, hal ini menandakan masih ada persoalan yang belum sepenuhnya terjawab.

Palembang memang kondusif, pemerintah hadir dan membuka ruang dialog. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga hadir ditengah aksi itu, ia menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan bersama DPRD, menandatangani dokumen aspirasi, dan mengawal penyampaiannya ke pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan rencana mendorong pembentukan dewan pengupahan serta membuka ruang pembahasan terkait kebijakan pajak.

Respons ini patut di aspirasi karena tidak berhenti di jalan, tetapi masuk ke ruang kebijakan, namun arahnya perlu diikuti langkah nyata.

Uji Lanjutan

Setiap tuntutan memiliki konsekuensi kebijakan yang tidak sederhana. Regulasi ketenagakerjaan berada di tingkat pusat dan membutuhkan proses politik yang panjang. Sementara itu, pembentukan dewan pengupahan dan penguatan pengawasan berada di wilayah yang lebih dekat dengan pemerintah daerah.

Artinya, sebagian persoalan bisa mulai dijawab dari daerah.

Pembentukan dewan pengupahan, misalnya, bukan isu baru. Kebutuhan akan lembaga ini sudah lama disuarakan. Tanpa itu, mekanisme penentuan upah sulit mencerminkan kondisi riil pekerja. Begitu pula dengan pengawasan ketenagakerjaan. Tanpa peran aktif pengawas, pelanggaran akan terus berulang.

Isu outsourcing juga membutuhkan kejelasan arah. Selama praktik ini tetap berjalan tanpa pengaturan yang tegas, potensi ketimpangan akan tetap ada. Buruh berada dalam posisi yang tidak pasti, sementara perlindungan belum sepenuhnya kuat.

Selain itu, tuntutan terkait pajak mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh pekerja. Pertimbangan terhadap kelompok berpenghasilan rendah menjadi penting agar kebijakan tetap berimbang.

Peringatan Hari Buruh di Palembang menunjukkan satu hal, aspirasi bisa disampaikan tanpa konflik terbuka. Aksi tetap berjalan, dialog tetap terbuka. Ini menjadi modal penting dalam menjaga hubungan industrial yang lebih sehat.

Namun ketenangan bukan ukuran akhir.

Yang menentukan adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah tuntutan diproses? apakah kebijakan bergerak? dan apakah ada perubahan yang bisa dirasakan?

Buruh telah menyampaikan dengan jelas. Pemerintah telah merespons. Ruang komunikasi sudah terbuka.

Kini perhatian beralih pada tindak lanjut.

Palembang hari ini mungkin tenang. Tetapi dibalik itu, tuntutan masih ada dan menunggu arah yang lebih pasti. (***)