Antrean Solar Sumsel Kembali Terjadi, Sudah Rapat, Sudah Sidak, Sebenarnya Apa yang Belum Beres?

SUMSELTERKINI.CO.ID – Antrean solar bersubsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menjadi persoalan. Pemerintah daerah kembali duduk bersama Pertamina dan pihak terkait untuk mencari jalan keluarnya.

Namun ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Kalau persoalan ini sudah pernah dibahas, bahkan ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan, mengapa antrean kembali terjadi?

Wajar, rasanya jika ada pertanyaan itu, pasalnya bagi masyarakat, persoalan BBM bersubsidi bukan hanya urusan teknis yang hanya dibahas di ruang rapat saja. Apalagi yang menyangkut masalahnya seperti, saat pasokan terganggu, tentu dampaknya langsung terasa di SPBU.

Pada Selasa, 8 September 2026, Gubernur Sumsel H. Herman Deru kembali memimpin rapat koordinasi penyelesaian antrean BBM bersubsidi di Griya Agung.

Rakor tersebut digelar untuk mencari solusi, agar persoalan antrean tidak terus berlarut dan pelayanan kepada masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik.

Herman Deru juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi BBM kepada masyarakat. Jika ada kendala, persoalan tersebut harus diketahui dan dicari jalan keluarnya bersama.

Poin ini sebenarnya sederhana, tetapi penting, karena saat masyarakat harus berdiri berjam-jam dalam antrean itu, tentu tidak terlalu membutuhkan istilah teknis seperti dalam rapat. Mereka hanya ingin mendapatkan kepastian, BBM ada atau tidak?

Sementara Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dalam rapat tersebut membuka masalah  lain dari persoalan ini.

Pertamina menjelaskan pasokan Bio Solar juga berkaitan dengan FAME, yang bahan bakunya berasal dari sawit. Sekitar 50 persen komponen yang didistribusikan untuk Bio Solar disebut berasal dari sawit.

Sederhananya, ada proses panjang sebelum Bio Solar sampai ke SPBU. Ada bahan baku, FAME, proses produksi, kemudian distribusi hingga akhirnya BBM diterima masyarakat.

Kalau salah satu bagian dari proses tersebut terganggu, pasokan Bio Solar juga bisa ikut terdampak. Artinya, persoalan antrean itu, tidak sesederhana kendaraan yang datang bersamaan ke SPBU, sebab ada sistem pasokan yang harus berjalan dari hulu sampai hilir.

Di sinilah pekerjaan rumahnya, karena  persoalan sudah kembali sampai ke meja rapat, jangan sampai penyelesaiannya berhenti di meja rapat pula.

Rapat tentu diperlukan. Koordinasi juga penting. Bahkan turun langsung ke lapangan merupakan langkah yang patut di apresiasi.

Tetapi setelah semua itu dilakukan, masyarakat tentu berharap ada hasil yang lebih permanen, sebab jika polanya masih kembali lagi seperti ini, misalnya antrean muncul, rapat digelar, petugas turun ke lapangan, kondisi membaik, lalu beberapa waktu kemudian antreannya kembali panjang, wajar, jika masyarakat mulai bertanya-tanya.

Sebenarnya apa yang belum beres?, pertanyaan itu tidak harus dijawab oleh masyarakat. Justru pihak-pihak yang mengurus persoalan inilah yang paling mengetahui jawabannya.

Apakah masalahnya ada pada kuota, distribusi belum berjalan sesuai kebutuhan, apakah ada kendala dalam pasokan FAME? Atau ada persoalan lain dalam rantai distribusi yang belum selesai?

Tidak elok pula kalau semua persoalan langsung diarahkan kepada satu pihak, sebab rantai pasokan BBM melibatkan banyak bagian. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan di bagian mana masalah terjadi dan bagaimana mencegahnya agar tidak terulang.

Oleh sebab itu, seharusnya Pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas dan pihak terkait perlu memiliki pola pengawasan yang lebih kuat.

Misalnya data stok, kuota, kebutuhan masing-masing wilayah dan distribusi perlu dipantau secara berkala. Jika ada tanda-tanda pasokan mulai terganggu, langkah antisipasi seharusnya sudah dilakukan sebelum antrean panjang terlihat di SPBU.

Informasi kepada masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai warga baru mengetahui ada persoalan setelah mereka datang ke SPBU dan mendapati antrean sudah mengular.

Tak ingin kehilangan jam

Kalau memang ada kendala pasokan, masyarakat setidaknya perlu mendapatkan penjelasan yang terang. Apa masalahnya, apa yang sedang dilakukan dan kapan kondisi diperkirakan kembali normal.

Dengan begitu, masyarakat tidak merasa hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari persoalan yang terjadi di atas mereka, intinya masyarakat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang rumit.

Mereka hanya ingin membeli BBM bersubsidi sesuai ketentuan tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di jalan.

Sementara pekerja, sopir angkutan, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari, waktu yang habis di antrean bukan perkara sepele.

Dan ketika persoalan yang sama kembali muncul setelah rapat dan peninjauan lapangan yang sebelumnya pernah dilakukan, rasa lelah masyarakat tentu bisa dipahami. Mau mengeluh mungkin sudah, mau marah, mungkin juga sudah.

Tetapi, tentu mengeluh dan marah tidak otomatis membuat BBM datang lebih cepat. Masyarakat akhirnya hanya bisa mengelus dada, menggelengkan kepala, lalu berharap persoalan ini benar-benar selesai.

Bukan selesai untuk beberapa hari, tetapi selesai agar antrean solar tidak kembali menjadi cerita yang harus dibahas di rapat berikutnya. (***)