LKPJ Gubernur Sumsel 2022 dengan Catatan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)menggelar rapat paripurna ke-63, dengan agenda  laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus-Pansus DPRD Sumsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2022, Senin (10/4/2023).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, sejumlah kepala Dinas, OPD dan anggota DPRD Sumsel. Lima Panitia Khusus (Pansus) melalui juru bicaranya. Pansus I melalui juru bicaranya Ahmad Firdaus Ishak, Pansus II melalui juru bicaranya Abu Sari, Pansus III melalui juru bicaranya Ahmad Toha, Pansus IV melalui juru bicaranya Askweni dan Pansus V melalui juru bicaranya Rita Suryani dapat menerima dan memahami  LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2022.Selain itu kelima pansus melalui juru bicaranya juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait  LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2022.

Pansus I yang dibacakan Ahmad Firdaus menyimpulkan LKPJ Gubernur Sumsel 2022, dimana Pansus I dapat menerima dan mamahahi hasil LKPJ Gubernur sunsel tahun 2022. Adapun rekomendasi yang mereka  ajukan berharap agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan APBD, gubernur wajib melakukan pengambilan kebijakan dengan mengikut sertakan inspektorat Sumsel.

Pansus 2, yang dibacakan Abusari dalam penelitian menjelaskan Pansus 2 dalam hal ini mendukung visi dan misi gubernur. “Kami ucapkan terimakasih atas bantuan eskavator perkecamatan. dimana setiap 1 kecamatan 1 ekskavator tersebar di Sumsel pada tahun 2023, mendatang. selain itu, diharapkan SKPD harus menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga merekomendasikan dinas tanaman pangan dan holtikultura harus koordinasi dengan adanya bantuan ekskavatorsehingga dapat mengoptimalkan program pertanian dengan cara memberikan edukasi. Juga mereka berharap adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Serta menyentil adanya alih fungsi sawah jadi gedung, sehingga diperlukan program lahan cetak sawah.

“Pansus III berkesimpulan dapat memahami dan menerima terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan beberapa rekomendasi untuk disampaikan dan ditindaklanjuti bersama,” kata Pansus III melalui juru bicaranya Ahmad Toha.

Sedangkan Pansus 4, dibacakan Askweni menyatakan ada 10 mitra kerja pansus 4, pihaknya dalam hal ini juga menyampaikan kendala dan solusi.”Intinya Pansus 4 memberikan apresiasi dan mendukung kepada OPD yang berikan reward. Kita juga berharap Pemprov dapat melakukan inovasi sehingga kerja OPD dapat lebih profesional,” katanya singkat.

Terakhir, Pansus 5, yang dibacakan Rita Suryani, menyampaikan ada 14 mitra kerja dari Pansus 5.  Dalam penyampaiannya juga dijelaskan kekurangan dan kelebihan OPD yang mereka naungi. “Diharapkan kedepan setiap OPD akan lebih meningkatkan kinerjanya. Sehingga profesionalisme dilingkungan OPD akan semakin baik dan semakin tertib,” ujarnya. Pansus 5, dalam hal ini juga menyoroti banjir yang terjadi di RS Ernaldi Bahar. dimana pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan hal tersebut. “Kita meminta diterapkan lebih komprehensif, mengenai banjir. Begitu mengenai tenaga BLUD RS Ernaldi Bahar, diharapkan dapat menerima tenaga jika memang memungkinkan,” tandasnya.

Setelah ini akan dibentuk tim perumus yang akan menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah dalam bentuk rekomendasi DPRD Sumsel. Rapat paripurna dilanjutkan Senin (17/4/2023).Menurut Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki mengatakan, dari penelitian dan pembahasan pansus-pansus akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan dalam tim perumus rekomendasi.“Dalam tim perumus rekomendasi ini bisa kita bisa dapatkan hasilnya bahwa ini diterima atau tidak tapi dalam rapat paripurna tadi sudah ada beberapa pansus yang menerima   tapi masih ada beberapa pansus yang menunggu hasil dari rapat tim perumus untuk  merekomendasikan tanggal 17 April nanti,” tandasnya usai rapat.[***]

ADV