Taliban Harus Bentuk Pemerintahan Rekonsiliatif dan Harus Utamakan Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAHAN bentuk Taliban harus rekonsiliatif guna memastikan masa depan negara tersebut, dan yang terpenting untuk segera dilakukan, upaya secepat mungkin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara itu.

Hal itu merupakan beberapa kesimpulan penting dari diskusi virtual yang digelar oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Jumat (20/8/2021). Tiga narasumber, Teguh Santosa, Imam Soemarsono, dan Akbar Noegroho hadir dalam memberikan paparan terkait dengan konstelasi politik di Afghanistan pasca keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di negeri yang di huni mayoritas suku Pasthun tersebut.

Teguh Santosa, Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, menerangkan, saat ini Sudah tidak penting lagi mendiskusikan kenapa Taliban bisa menang, namun hal utama adalah mendorong Taliban untuk membentuk pemerintahan rekonsiliatif dan mengakomodir semua suku yang ada di negara itu.

Pemerintahan yang rekonsiliatif, kata Teguh, guna memastikan stabilitas politik dan pemerintahan yang akan dibentuk Taliban nantinya. Soal struktur negaranya seperti apa, itu bukan masalah. Namun, mengakomodasi kepentingan semua kalangan, terutama kelompok-kelompok besar menjadi tantangan bagi Taliban kedepannya.

Teguh, wartawan yang pernah meliput konflik di Afghanistan pada 2001 silam itu juga memastikan, Amerika tidak akan mungkin kembali ke Afghanistan, sebab, keluar dari negara itu merupakan janji politik Joe Biden, dan jangan pernah berpikir bahwa negeri Paman Sam akan datang kembali menginvasi Afghanistan.

Pemerintahan yang rekonsiliatif dengan konsep berbagi kekuasaan, merupakan solusi bagi keberlangsungan masa depan politik pemerintahan bentukan taliban nantinya, dan tentu, Taliban punya konsep yang khas tentang bagaimana struktur pemerintahan yang akan mereka bentuk nantinya.

Sementara itu, Akbar Nugroho, mantan pekerja International NGOs, dan pernah bergabung dalam United Nations Assistance Mission in Afghanistan) dari 2011 – 2015, menyebutkan, mungkin akan sulit bagi Taliban membentuk pemerintahan yang solid. Hal tersebut mengingat kelompok tersebut merupakan kelompok bersenjata berbasis civilian atau kelompok sipil. Namun tentu, dukungan semua elemen suku penting diperhatikan guna memastikan keberlangsungan pemerintahan di sana.

Hal utama yang juga harus diperhatikan oleh pemerintahan bentukan Taliban nantinya, adalah soal kebutuhan makanan, suplai barang dan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Sebab, katanya, sebelum Taliban berkuasa, hampir 75 persen kebutuhan negara itu di topang oleh bantuan internasional.

Ia juga menyampaikan, keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan, dikarenakan sistem pemerintahan bentukan pimpinan Presiden Hamid Kharzai dan Ashraf Gani sangat korup. Karenanya, kelompok itu mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat.

Acara diskusi Virtual JMSI Aceh dengan mengusung tema konstelasi global pasca kemenangan Taliban di Afghanistan, diikuti lebih dari 37 Perseta, dan di pandu oleh Ihsan Yunadi, CEO AnteroAceh.com

Sementara itu, Imam Soemarsono, mantan wartawan Rakyat Merdeka, yang pernah meliput konflik di Afganistan pada 2001 menerangkan, struktur politik dan masyarakat di negara itu sangat berbeda dengan negara lain. Di daerah ini, katanya, peran ulama dan kepala suku sangat kuat, dan bahkan keberadaanya dapat mengorganisasikan pasukan dan logistik.

Kemenangan Taliban hari ini di Afghanistan, merupakan proses politik yang panjang, dan tugas terbesar kelompok itu usai menguasai negara saat ini adalah membangun rekonsiliasi.

Rekonsiliasi sangat penting segera dilakukan, ujarnya, sebab, tugas berat lainnya sudah menyusul, yakni memulihkan ekonomi, sebutnya. Saat ini, kondisi perekonomian negara sudah hancur, sebagai akibat perang yang panjang.

Sebabnya, penting bagi Taliban untuk memulai proses pembentukan pemerintahan yang rekonsliatif, guna memastikan dukungan negara-negara lain untuk ikut serta dalam pemulihan Afghanistan nantinya, demikian kata Imam Soemarsono.(***)

Ril