Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Diblokir, Pemerintah Tak Beri Bandar Ruang Bernapas
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 12 jam yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto : komdigi.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MESKI perputaran dana judi online turun 12,9 persen, pemerintah tak memberi ruang bernapas bagi para bandar untuk terus mengembangkan bisnis ilegalnya, bahkan Bareskrim Polri memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait judi online.
Pengungkapan kasus pada 16 November 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membongkar jaringan kejahatan yang selama ini menopang aktivitas perjudian. Penyidik tidak hanya menelusuri rekening penampung, tetapi juga berupaya mengungkap pihak-pihak yang mengendalikan aliran uang dari bisnis ilegal tersebut.
Langkah penindakan itu sejalan dengan upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan judi online. Kedua lembaga ingin memastikan pemblokiran situs berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan di belakangnya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses ke situs perjudian. Pemerintah juga harus memburu pelaku, membongkar jaringan, dan menghentikan aliran dana yang membuat bisnis ilegal tersebut terus bertahan.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, Kemkomdigi memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan pengawasan di ruang digital. Sementara itu, Polri bertugas menindak para pelaku melalui proses penegakan hukum.
Ia mengingatkan, bandar yang masih memiliki kekuatan finansial akan terus mencari cara untuk menjalankan bisnisnya meskipun pemerintah telah memblokir sejumlah situs perjudian.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya mengutip laman resmi komdigi, jumat (20/11/2026).
Jaringan Judi Online Beroperasi Lintas Negara
Pemberantasan judi online semakin menantang karena jaringan kejahatan tersebut tidak hanya beroperasi di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Jaringan lintas negara tersebut membuat aparat harus bekerja lebih cermat dalam mengidentifikasi pelaku dan menelusuri pusat operasional perjudian. Penguatan investigasi digital serta pertukaran informasi menjadi penting untuk membongkar jaringan yang memanfaatkan infrastruktur di berbagai negara.
Di dalam negeri, pelaku juga menggunakan beragam saluran pembayaran untuk menyamarkan transaksi. QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk kanal yang disebut dalam pemantauan pemerintah.
Penggunaan rekening UMKM menjadi perhatian tersendiri karena penindakan yang tidak tepat bisa merugikan masyarakat yang rekeningnya disalahgunakan. Pemerintah perlu memastikan upaya memutus transaksi perjudian tidak ikut mengganggu aktivitas usaha yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.
Meutya mengingatkan bahwa penutupan rekening milik UMKM harus dilakukan secara cermat karena dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Untuk menghadapi berbagai modus tersebut, Meutya mendorong Kemkomdigi dan Polri memperkuat koordinasi dalam investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.
Kerja sama kedua lembaga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak bandar sekaligus mengungkap pihak-pihak yang mengendalikan transaksi perjudian online.
Pemerintah ingin memastikan penurunan perputaran dana sebesar 12,9 persen tidak membuat upaya pemberantasan kehilangan momentum. Pemblokiran situs tetap berjalan, tetapi aparat juga harus mengejar pelaku, membongkar jaringan, dan memutus aliran uang yang menjadi sumber keberlangsungan bisnis ilegal tersebut. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
