Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk Sistem K3, Beban Kerja hingga Perundungan Bisa Mengancam Keselamatan Pekerja
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 41 menit yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto : ilustrasi/kemkes.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Keselamatan kerja selama ini identik dengan perlindungan fisik. Namun, tekanan pekerjaan, jam kerja panjang, hingga perundungan juga menyimpan risiko serius. Kemenkes kini mendorong perusahaan memasukkan kesehatan mental ke dalam sistem K3.
SEORANG pekerja bisa saja datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, mengikuti rapat, dan memenuhi target perusahaan. Dari luar, semuanya tampak berjalan normal. Namun, di balik rutinitas itu, ia mungkin sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Beban kerja yang terus menumpuk, jam kerja panjang, tuntutan atasan, hingga konflik dengan rekan kerja dapat menggerus kondisi psikologis seseorang. Masalahnya, gangguan seperti ini sering tidak terlihat. Tidak ada luka fisik atau tanda kecelakaan yang langsung bisa dikenali, sementara dampaknya perlahan memengaruhi konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan seseorang menjalankan pekerjaannya.
Situasi tersebut membuat keselamatan kerja perlu dipahami secara lebih luas. Perlindungan pekerja tidak cukup hanya dengan menyediakan helm, sarung tangan, masker, atau prosedur evakuasi. Perusahaan juga perlu memastikan lingkungan kerja tidak menciptakan tekanan psikologis yang membahayakan pekerjanya.
Pemerintah mulai mendorong perubahan cara pandang tersebut. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta perusahaan memasukkan kesehatan mental ke dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Langkah ini menempatkan kesehatan jiwa bukan hanya urusan pribadi karyawan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.
Tekanan Kerja Bisa Mengganggu Konsentrasi hingga Memicu Kesalahan
Risiko psikososial di tempat kerja sering muncul melalui hal-hal yang dianggap biasa. Target yang tidak realistis, pembagian tugas yang tidak seimbang, jam kerja berlebihan, ketidakjelasan tanggung jawab, hingga hubungan kerja yang buruk dapat memicu tekanan berkepanjangan.
Tekanan tersebut tidak selalu langsung membuat seseorang berhenti bekerja, sebagian pekerja tetap menjalankan tugas, tetapi mengalami kelelahan emosional, sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau kesulitan mengambil keputusan.
Dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, kondisi seperti ini bisa menimbulkan konsekuensi serius. Pekerja yang kelelahan secara mental berpotensi melewatkan prosedur keselamatan, salah membaca instruksi, atau terlambat merespons situasi darurat.
Risikonya semakin besar pada sektor yang berhadapan langsung dengan mesin, kendaraan, bahan berbahaya, pasien, maupun aktivitas fisik berisiko tinggi. Kesalahan kecil dalam situasi tersebut dapat berujung pada kecelakaan yang membahayakan pekerja maupun orang lain.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami keselamatan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi alat dan fasilitas. Cara perusahaan mengatur beban kerja, waktu istirahat, target, serta hubungan antarkaryawan juga ikut menentukan tingkat keselamatan di lingkungan kerja.
Budaya Kerja yang Terlalu Menuntut Bisa Menyembunyikan Masalah
Salah satu tantangan terbesar dalam menangani kesehatan mental pekerja adalah budaya kerja menganggap tekanan sebagai sesuatu yang wajar. Pekerja sering merasa harus selalu terlihat kuat, mampu menyelesaikan semua tugas, dan tidak boleh menunjukkan kelelahan.
Dalam lingkungan seperti itu, karyawan bisa memilih diam ketika menghadapi perundungan, intimidasi, atau beban kerja yang tidak masuk akal. Mereka khawatir dianggap tidak kompeten, kehilangan kesempatan promosi, atau bahkan kehilangan pekerjaan jika menyampaikan keluhan.
Akibatnya, perusahaan mungkin tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Produktivitas yang terlihat dari laporan harian belum tentu mencerminkan kondisi pekerja yang menjalankannya.
Perundungan di tempat kerja juga tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Perlakuan merendahkan, penghinaan berulang, pengucilan, ancaman, hingga tekanan dari atasan dapat menciptakan lingkungan yang membuat pekerja merasa tidak aman.
Jika perusahaan membiarkan situasi tersebut, masalah kesehatan mental berpotensi berkembang menjadi persoalan organisasi. Hubungan antarkaryawan memburuk, tingkat absensi meningkat, pekerja kehilangan motivasi, dan perusahaan harus menghadapi pergantian tenaga kerja yang lebih tinggi.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya meminta karyawan melaporkan masalah. Manajemen juga perlu membangun mekanisme pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan, dan memastikan pekerja tidak menerima pembalasan setelah menyampaikan keluhan.
Kesehatan Mental Tidak Cukup Diselesaikan dengan Meminta Karyawan Lebih Kuat
Ketika pekerja mengalami tekanan, perusahaan terkadang mendorong mereka untuk lebih sabar, meningkatkan ketahanan diri, atau mengatur waktu dengan lebih baik. Dukungan semacam itu memang dapat membantu, tetapi tidak menyelesaikan masalah jika sumber tekanannya berasal dari sistem kerja.
Karyawan akan sulit menjaga keseimbangan hidup jika perusahaan terus memberikan target yang tidak realistis. Mereka juga tidak akan merasa aman jika atasan membiarkan perundungan atau menganggap jam kerja panjang sebagai bukti loyalitas.
Oleh sebab itu, pendekatan kesehatan mental di tempat kerja perlu menyentuh akar persoalan. Perusahaan harus mengevaluasi pembagian beban kerja, memastikan waktu istirahat yang memadai, memperjelas tanggung jawab, dan memperbaiki pola komunikasi antara pimpinan dengan pekerja.
Perusahaan juga perlu menyediakan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kesulitan tanpa takut mendapat stigma. Atasan dan bagian sumber daya manusia harus mampu mengenali tanda-tanda tekanan psikologis serta mengetahui langkah yang tepat ketika pekerja membutuhkan bantuan.
Pendekatan ini sejalan dengan dorongan Kemenkes, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengutip laman resmi kemkes menegaskan perusahaan perlu memperbaiki sistem dan kondisi kerja, bukan semata-mata menuntut pekerja untuk beradaptasi dengan tekanan.
Dengan demikian, kesehatan mental tidak berhenti sebagai program tambahan seperti seminar motivasi atau kegiatan penyegaran karyawan. Perusahaan perlu menjadikannya bagian dari kebijakan dan praktik keselamatan kerja sehari-hari.
Angka Kehilangan Produktivitas Global Menunjukkan Besarnya Persoalan
Risiko psikososial bukan persoalan kecil yang hanya dialami pekerja di perusahaan tertentu. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperlihatkan besarnya dampak masalah tersebut melalui laporan global yang terbit pada April 2026.
ILO memperkirakan faktor risiko psikososial di tempat kerja berkaitan dengan lebih dari 840.000 kematian setiap tahun di seluruh dunia. Faktor tersebut juga menyebabkan hilangnya hampir 45 juta tahun hidup sehat akibat penyakit, disabilitas, atau kematian dini. Kerugian ekonominya diperkirakan setara dengan 1,37 persen produk domestik bruto (PDB) global setiap tahun.
Angka itu menjelaskan kondisi kerja yang buruk dapat membawa dampak jauh melampaui persoalan kenyamanan karyawan. Jam kerja panjang, ketidakamanan pekerjaan, tuntutan tinggi dengan kendali yang rendah, serta perundungan dapat berkaitan dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan kesehatan mental.
Laporan ILO juga menekankan risiko psikososial tidak muncul hanya karena karakter pribadi pekerja. Cara perusahaan merancang pekerjaan, mengatur waktu, menetapkan target, melakukan pengawasan, dan membangun hubungan kerja ikut membentuk lingkungan psikososial.
Temuan ini memperkuat alasan perusahaan perlu memasukkan pengelolaan risiko psikososial ke dalam sistem K3. Jika perusahaan hanya menghitung kecelakaan fisik, mereka berpotensi mengabaikan faktor lain yang juga mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. (International Labour Organization/ILO “840,000 deaths a year linked to psychosocial risks at work”, 22 April 2026)
Kemenkes Perluas Skrining, Lebih dari 54 Juta Orang Sudah Menjalani Pemeriksaan
Kemenkes mulai memperluas upaya deteksi dini kesehatan mental melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.
Langkah ini penting karena tidak semua orang menyadari bahwa dirinya sedang mengalami masalah kesehatan mental. Sebagian menganggap gangguan tidur, kecemasan, kelelahan berkepanjangan, atau hilangnya motivasi sebagai konsekuensi biasa dari pekerjaan.
Skrining dapat membantu mengenali gejala lebih awal sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh tindak lanjut yang sesuai. Namun, pemeriksaan saja tidak cukup jika layanan bantuan dan rujukan tidak tersedia atau sulit dijangkau.
Kemenkes juga mendorong integrasi skrining dengan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja formal. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat memasukkan kesehatan jiwa ke dalam pemeriksaan kesehatan pekerja, bukan hanya memeriksa kondisi fisik.
Upaya ini sekaligus membuka peluang bagi perusahaan untuk mengenali persoalan lebih awal. Hasil skrining dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memberikan dukungan, selama perusahaan menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menggunakan kondisi kesehatan pekerja sebagai alasan diskriminasi.
Bagi pekerja, pemeriksaan kesehatan mental seharusnya menjadi bagian dari perlindungan, bukan sumber kekhawatiran. Mereka perlu merasa aman ketika mengakses layanan tanpa takut kehilangan pekerjaan atau kesempatan berkembang. (Kementerian Kesehatan RI, “Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Jadi Bagian dari Sistem Keselamatan Kerja”,
Pembahasan kesehatan mental pekerja sering berpusat pada lingkungan kantor dan perusahaan besar. Padahal, pekerja informal juga menghadapi tekanan yang tidak kalah berat, bahkan dalam beberapa kondisi memiliki akses perlindungan yang lebih terbatas.
Pedagang kecil, pengemudi, pekerja harian, buruh lepas, dan pelaku usaha mandiri harus menghadapi ketidakpastian pendapatan. Mereka bisa bekerja dengan jam panjang karena harus mengejar penghasilan harian, sementara kesempatan beristirahat sering bergantung pada kondisi ekonomi.
Ketidakpastian pekerjaan dapat menambah beban psikologis. Ketika pendapatan menurun, pekerja harus memikirkan kebutuhan rumah tangga sekaligus mencari cara agar tetap bisa bekerja. Mereka juga belum tentu memiliki akses terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau layanan konseling seperti pekerja di perusahaan formal.
Kondisi tersebut membuat perlindungan kesehatan mental tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal perusahaan. Pemerintah perlu memastikan pekerja informal juga dapat mengakses layanan kesehatan jiwa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Kemenkes menyebut pekerja informal dapat memanfaatkan layanan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja. Jalur ini penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjangkau kelompok pekerja yang sudah memiliki hubungan kerja formal. (Kementerian Kesehatan RI, “Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Jadi Bagian dari Sistem Keselamatan Kerja”,
Healing119 dan Pertolongan Pertama Psikologis Perlu Mendapat Perhatian
Selain skrining, pekerja juga membutuhkan akses bantuan ketika menghadapi tekanan psikologis atau situasi krisis. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui pemeriksaan berkala. Ada kondisi ketika seseorang membutuhkan pertolongan lebih cepat karena mengalami tekanan emosional yang berat.
Kemenkes memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Masyarakat yang membutuhkan bantuan krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan Healing119 melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id.
Keberadaan layanan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh dukungan awal ketika menghadapi krisis. Namun, perusahaan tetap perlu membangun jalur bantuan di lingkungan kerja agar pekerja tidak harus menghadapi persoalan sendirian.
Pimpinan dan rekan kerja juga perlu memahami cara memberikan dukungan awal. Mereka tidak harus mengambil peran sebagai tenaga profesional, tetapi perlu mengetahui cara mendengarkan, mengenali tanda bahaya, dan mengarahkan pekerja kepada layanan yang tepat.
Perusahaan juga harus menghindari sikap menghakimi ketika seorang karyawan menyampaikan masalah psikologis. Dukungan yang tepat dapat membantu pekerja merasa lebih aman untuk mencari pertolongan sebelum kondisinya semakin berat.
Perusahaan Perlu Mengubah Cara Mengukur Keberhasilan Kerja
Selama ini, perusahaan kerap mengukur keberhasilan melalui pencapaian target, efisiensi, kecepatan produksi, dan keuntungan. Ukuran tersebut memang penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Namun, perusahaan juga perlu melihat bagaimana pekerja mencapai hasil tersebut.
Target yang tercapai dengan mengorbankan kesehatan pekerja bukanlah bentuk produktivitas yang berkelanjutan. Begitu pula dengan perusahaan yang terlihat efisien, tetapi membiarkan karyawan mengalami kelelahan berkepanjangan atau bekerja dalam lingkungan penuh intimidasi.
Perusahaan perlu mulai mengevaluasi indikator yang lebih luas. Tingkat absensi, pergantian karyawan, keluhan pekerja, insiden keselamatan, hingga hasil evaluasi lingkungan kerja dapat memberikan gambaran mengenai kondisi organisasi.
Manajemen juga perlu melibatkan pekerja dalam proses perbaikan. Karyawan yang menjalankan pekerjaan setiap hari sering mengetahui sumber tekanan yang tidak terlihat dalam laporan perusahaan. Masukan mereka dapat membantu manajemen menemukan persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.
Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi. Kesadaran mengenai kesehatan mental perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang melindungi pekerja.
Artinya, keberhasilan program kesehatan mental tidak cukup diukur dari jumlah seminar atau kegiatan konseling yang perusahaan selenggarakan. Perusahaan perlu melihat apakah kondisi kerja benar-benar berubah dan apakah pekerja merasa lebih aman ketika menjalankan tugasnya.
Kesehatan Mental Akan Menentukan Kualitas Keselamatan Kerja Masa Depan
Dunia kerja terus berubah. Digitalisasi, penggunaan kecerdasan buatan, sistem kerja jarak jauh, dan pola hubungan kerja baru membawa peluang sekaligus tantangan bagi pekerja.
Teknologi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi. Namun, penerapannya juga perlu memperhatikan dampak terhadap pekerja. Pengawasan digital yang terlalu ketat, tuntutan untuk selalu tersedia, serta perubahan ritme kerja dapat menambah tekanan jika perusahaan tidak mengelolanya dengan baik.
Karena itu, sistem K3 perlu terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan kerja. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan prosedur lama yang berfokus pada bahaya fisik, sementara risiko psikososial semakin memengaruhi cara pekerja menjalankan tugas.
Dorongan Kemenkes untuk memasukkan kesehatan mental ke dalam sistem K3 menjadi langkah penting dalam memperluas perlindungan pekerja. Namun, keberhasilannya bergantung pada penerapan nyata di tempat kerja, mulai dari kebijakan manajemen, pengawasan, akses layanan, hingga keterlibatan pekerja.
Pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja perlu membangun kerja sama agar kesehatan mental menjadi bagian dari budaya keselamatan. Perusahaan harus melihat pekerja bukan sekadar sumber daya untuk mencapai target, melainkan manusia yang membutuhkan lingkungan kerja aman dan sehat.
Oleh sebab itu, keselamatan kerja tidak cukup diukur dari kemampuan perusahaan mencegah kecelakaan dan cedera fisik. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa sistem kerja yang mereka bangun tidak perlahan-lahan mengorbankan kesehatan mental orang-orang yang menjalankannya. (***)/berbagai sumber
- Penulis: Irwan Wahyudi
