AI Uji Birokrasi Indonesia, Layanan Publik Dikejar Hitungan Hari

SUMSELTERKINI.CO.ID – Birokrasi Indonesia menghadapi tuntutan baru di era kecerdasan artifisial (AI). Proses pengurusan layanan yang selama ini bisa memakan waktu berminggu-minggu kini didorong untuk selesai dalam hitungan hari. Pemerintah bahkan memasang tenggat hingga akhir 2026 untuk membuktikan teknologi ini benar-benar mampu mengubah cara kerja pelayanan publik.

Dorongan itu guna melakukan perubahan fokus pemerintah dalam memandang AI. Persoalannya bukan lagi sebatas seberapa canggih teknologi yang bisa dibangun, melainkan seberapa jauh teknologi tersebut mampu memangkas prosedur, mempercepat pekerjaan, dan mengurangi waktu tunggu masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta setiap instansi pemerintah memilih minimal satu layanan yang bisa dipercepat menggunakan AI sebelum kuartal IV 2026 berakhir.

Sasarannya konkret, mulai dari pemrosesan dokumen, pengurusan perizinan hingga pelayanan administratif. Setiap unit diminta menemukan hambatan yang bisa diatasi dengan teknologi, bukan sekadar menjalankan proyek demonstrasi yang berakhir sebagai laporan kegiatan.

Dalam pelatihan AI Value Chain: Indonesia’s Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power, Jumat (30/10/2026), Nezar mengingatkan lembaga pemerintah yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal dari sektor swasta yang sudah lebih dahulu memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi. “Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran,” katanya.

Dalam persaingan global, Indonesia juga menghadapi pilihan strategis. Mengembangkan model AI paling canggih membutuhkan modal, talenta, cip, energi, dan infrastruktur komputasi dalam skala besar. Sumber daya masih terkonsentrasi pada negara seperti Amerika Serikat dan China.

Nezar menilai Indonesia perlu mengambil jalur berbeda. Tak memaksakan diri menjadi produsen model AI terdepan, Indonesia bisa mempercepat pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia untuk pemerintahan dan perekonomian.

“Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih di dunia, tidak dalam dekade ini, dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya,” ujarnya.

Namun, strategi menjadi pengguna teknologi tidak boleh membuat Indonesia kehilangan kendali atas kepentingannya sendiri.

Ketergantungan pada penyedia asing melalui kontrak komputasi dan langganan layanan dapat menjadi persoalan ketika harga berubah, akses dibatasi, atau prioritas perusahaan penyedia bergeser.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur komputasi lokal dan membangun kemitraan internasional yang memberikan posisi tawar lebih seimbang.

“Kita harus bertindak sebagai mitra setara (counterparty) yang memiliki daya tawar nyata untuk menjamin akses jangka panjang,” tegas Nezar.

Kekayaan mineral belum cukup tanpa industri teknologi

Sementara itu, Indonesia memiliki dua modal dalam rantai pasok AI dunia, antara lain sumber daya mineral kritis dan pasar domestik dengan populasi hampir 290 juta jiwa.

Akan tetapi, besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menempatkan Indonesia pada posisi strategis. Tanpa pengolahan, manufaktur, dan penguasaan proses integrasi teknologi, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus konsumen produk negara lain.

Nezar mendorong kerja sama dengan negara yang memiliki keunggulan semikonduktor, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Penguatan industri pengolahan dan manufaktur dinilai penting agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dari perkembangan teknologi AI.

“Nilai tambah muncul saat kecerdasan bertemu dengan dunia fisik melalui pemrosesan, manufaktur, dan integrasi,” jelasnya.

Strategi itu juga memiliki konsekuensi terhadap pembangunan infrastruktur. Pusat data yang menjadi tulang punggung AI membutuhkan listrik, air, dan lahan dalam jumlah besar.

Apalagi, investasi teknologi tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang masuk. Perlindungan lingkungan, tata kelola, dan manfaat bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi pertimbangan.

Tantangan lain muncul dari perubahan kebutuhan tenaga kerja. Otomatisasi berbasis AI berpotensi menggeser sejumlah pekerjaan rutin, terutama di sektor jasa.

Pemerintah perlu mengantisipasi perubahan tersebut agar peningkatan produktivitas tidak hanya dinikmati oleh perusahaan dan pemilik teknologi, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk beradaptasi.

Menurut Nezar, posisi Indonesia dalam era AI tidak harus ditentukan oleh siapa yang mampu membuat model terbesar. Kemampuan mengadopsi teknologi, membangun kemitraan yang setara, serta mengelola dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan juga menjadi bagian dari persaingan.

Indonesia, menurutnya, masih memiliki peluang membangun keunggulan melalui kecakapan menggunakan AI dan tanggung jawab dalam mengembangkan ekosistemnya.

Dengan demikian, ukuran awal transformasi AI pemerintah kini diarahkan pada sesuatu yang sederhana tetapi bisa diuji. apakah layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu benar-benar dapat diselesaikan dalam hitungan hari. (***)/diolah dari sumber utama komdigi