Asap, Banpres Rp100 Miliar, dan Pertanyaan Kesiapan Sumsel

Oleh : Bayu Apriliawan

Penulis adalah penikmat dinamika sosial dan praktisi people development. Pernah menjadi pimpinan redaksi media daring di Sumatera Selatan serta Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Saat ini aktif sebagai People Development & Training Center Manager di salah satu perusahaan swasta terkemuka di Kalimantan Barat.

PALEMBANG kembali sesak. Pada 7 Oktober 2026, pemantauan real-time IQAir menempatkan Palembang sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia dengan AQI sekitar 491, kategori berbahaya, bahkan titik pemantauan Musi 2 sempat menunjukkan angka lebih dari 800. Ini bukan sekadar langit kelabu yang mengganggu foto cityscape. Pada level seperti itu, yang dipertaruhkan adalah paru-paru warga, anak sekolah, lansia, pekerja luar ruang, dan siapa pun yang terpaksa tetap beraktivitas.

Yang membuat publik pantas kesal, pemerintah sebenarnya sudah diberi alarm. BMKG Sumatera Selatan pada 30 September 2026 sudah memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah Sumsel akan mengalami curah hujan rendah pada awal Oktober dan secara eksplisit meminta kewaspadaan terhadap peningkatan hotspot di daerah rawan karhutla. 

Artinya, ini bukan bencana yang datang seperti maling tengah malam. Waktunya diketahui, wilayah rawannya diketahui, pola cuacanya dibaca, bahkan titik apinya bisa dilihat dari satelit. Kalau sesudah semua itu udara Palembang tetap masuk kategori berbahaya, pertanyaan rakyat sederhana, yang lambat itu apinya dipadamkan, atau keputusan pemerintahnya yang terlambat panas?

Situasi ini makin sulit dicerna, karena dukungan pusat sebenarnya sudah datang. Pada 16 September 2026, Sumatera Selatan menerima Bantuan Presiden senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla,  Rp30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp20 miliar masing-masing untuk OKI dan Musi Banyuasin, serta Rp15 miliar masing-masing untuk Ogan Ilir dan Banyuasin. Tentu uang negara tidak bisa dibelanjakan seperti membeli kopi di minimarket,  ada prosedur, pengadaan, dan pertanggungjawaban. 

Tetapi, publik juga bukan anak kecil yang cukup ditenangkan dengan kalimat “sedang berproses”. Dalam kondisi darurat, prosedur memang harus benar, tetapi kecepatan juga bagian dari kompetensi pemerintahan. Kalau banpres sudah turun pertengahan September lalu warga masih menghirup asap pekat pada awal Oktober, wajar kalau masyarakat bertanya, mana hasil percepatannya?

Tak heran perbandingan dengan era Alex Noerdin kembali muncul. Bukan karena masa lalu selalu lebih indah, tetapi karena Sumsel sebenarnya pernah menunjukkan bahwa setelah dihantam krisis, pemerintah bisa belajar dan memperketat kendali. 

Pemprov Sumsel sendiri pada 2018 mencatat  setelah tragedi besar 2015, karhutla pada 2016 dan 2017 berhasil ditekan hingga sekitar 95 persen. BNPB pada periode yang sama juga mencatat penurunan hotspot nasional yang sangat tajam dari 129.813 titik pada 2015 menjadi 10.174 titik hingga Agustus 2016, yang mereka kaitkan dengan pencegahan lebih kuat, pengerahan personel masif, dan pengawasan ketat pemerintah pusat dan daerah, meski cuaca yang lebih basah juga ikut membantu. 

Dan inilah ironi terbesarnya, Sumatera Selatan hari ini seharusnya jauh lebih pintar daripada Sumsel 2015. Teknologi pemantauan lebih maju, data cuaca lebih cepat, hotspot bisa dipantau harian, struktur satgas sudah ada, pengalaman pahit juga bukan barang baru.

Tetapi kalau sebelas tahun kemudian kita masih mengulang adegan yang sama—kabut turun, kualitas udara jatuh, sekolah terganggu, pejabat rapat, helikopter dikerahkan, masyarakat menjerit—berarti ada sesuatu yang tidak tumbuh secepat teknologinya. Kita punya lebih banyak data, tetapi seolah masih kekurangan insting untuk bertindak sebelum krisis membesar. Dashboard makin canggih, respons jangan-jangan masih manual.

Pemprov tentu bisa menjawab bahwa operasi sudah dilakukan, personel sudah turun, koordinasi berjalan, anggaran tersedia, dan pemadaman terus berlangsung. Semua itu mungkin benar. Tetapi rakyat tidak mengukur keberhasilan penanganan karhutla dari jumlah rapat koordinasi atau berapa pejabat yang turun meninjau titik api. Ukurannya jauh lebih sederhana, apakah udara yang mereka hirup aman? 

Oleh karena itu, kalau hari ini muncul kerinduan pada masa kepemimpinan sebelumnya, Pemprov sebaiknya tidak buru-buru menganggapnya romantisme politik. Kadang nostalgia muncul karena publik sedang mencari pembanding terhadap standar kepemimpinan yang mereka rasakan sekarang. Herman Deru tidak perlu menjadi Alex Noerdin. Ia hanya perlu membuktikan bahwa Sumsel 2026 lebih siap daripada Sumsel sebelas tahun lalu. (***) 

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Pandangan, argumentasi, serta isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Publikasi artikel ini merupakan bagian dari komitmen redaksi dalam menyediakan ruang bagi beragam pandangan dan diskusi publik. Isi artikel tidak selalu mencerminkan sikap atau pandangan redaksi.