Gerbong Pemkot Palembang Dirombak, Akankah Kinerja Berubah?

SUMSELTERKINI.CO.ID – AKHIR pekan lalu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membongkar sebagian gerbong pemerintahannya. Enam pejabat pimpinan tinggi pratama digeser dari posisi masing-masing, membawa perubahan di sejumlah dinas dan jabatan strategis di lingkungan Pemkot Palembang.

Rotasi itu tak hanya soal siapa menempati kursi siapa, ada harapan yang lebih besar di belakangnya, misalnya roda pemerintahan bisa bergerak lebih cepat, pekerjaan tidak berhenti pada rutinitas, dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar mengalami perbaikan.

Pertanyaannya, akankah perubahan kursi benar-benar diikuti perubahan kinerja?, sebab dalam birokrasi, mengganti pejabat relatif lebih mudah dibandingkan mengubah cara kerja sebuah organisasi. Nama bisa berganti dalam satu hari, sementara kebiasaan, pola koordinasi, target kerja, hingga persoalan lama bisa saja tetap tinggal.

Ratu Dewa melakukan rotasi enam pejabat eselon II itu sore hari di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik.

Alex Fernandus yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) kini dipercaya sebagai Sekretaris DPRD Kota Palembang.

Posisi yang ditinggalkannya ditempati Raimon Lauri, sebelumnya Kepala Dinas Sosial. Sementara Edison, yang sebelumnya menjadi staf ahli wali kota dan Plh Asisten I, kini memimpin Dinas Sosial.

Herly Kurniawan juga bergeser dari Kepala Dinas Pertanian menjadi staf ahli wali kota. Eddwin Effendi yang sebelumnya memimpin Dinas Perikanan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sedangkan kursi Kepala Dinas Perikanan kini ditempati Redyan Deddy, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Palembang. Jika dilihat dari susunan pergeseran tersebut, sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat ikut mengalami perubahan kepemimpinan.

Namun harapannya setidaknya rotasi tidak berhenti sebagai agenda administratif. Ke depan, harus ada perubahan yang bisa menjawab harapan warga Palembang.

Apalagi, dinas sosial, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, serta perikanan memiliki persoalan masing-masing. Masyarakat yang berhadapan dengan persoalan di bidang-bidang tersebut tentu tidak terlalu membutuhkan penjelasan tentang siapa pejabat barunya.

Mereka lebih membutuhkan jawaban yang hasilnya nyata dan tidak membuat masyarakat terus mengeluh. Apa yang akan menjadi lebih baik?

Ratu Dewa sendiri sudah memberikan arah yang cukup jelas. Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, bekerja keras, bekerja tuntas, serta memiliki target yang dapat diukur.

“Ada lima kepala dinas yang dilakukan rolling dan satu staf ahli,” ujar Ratu Dewa usai pelantikan.

Kursi Berganti, Ukurannya Tetap Hasil

Pesan tersebut penting karena rotasi akan sulit dinilai hanya dari struktur organisasi. Ukurannya adalah masyarakat yang merasakan, bahkan terlihat saat pekerjaan itu selesai dan hasilnya tidak lagi menimbulkan keluhan di masyarakat.

Artinya, setidaknya pelayanan menjadi lebih cepat, koordinasi antarinstansi membaik, program lebih tepat sasaran, dan persoalan masyarakat lebih cepat ditangani.

Sebaliknya, jika yang berubah hanya pejabat sementara pola kerja tetap sama, pertanyaan mengenai efektivitas rotasi tentu akan muncul kembali.

Kata “terukur” yang disampaikan Ratu Dewa menjadi bagian yang menarik untuk ditunggu. Terukur maksudnya apakah ada sesuatu yang bisa dilihat dan dibandingkan.

Berapa lama sebuah layanan diselesaikan? Selain itu, berapa banyak persoalan yang berhasil dituntaskan?

Seberapa jauh program benar-benar sampai kepada masyarakat? Apa yang berubah setelah seorang pejabat baru mengambil alih? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu justru dapat menjadi alat evaluasi yang sehat.

Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan ganti gerbong (rotasi) pejabat mempunyai tujuan yang lebih jauh daripada sekadar penyegaran organisasi.

Setiap tahunnya, Pemkot Palembang juga punya pekerjaan rumah, alias komunikasi kepada masyarakat harus terus disampaikan dan selanjutnya membawa dampak positif.

Pasalnya, masyarakat tidak harus mengetahui seluruh urusan internal birokrasi. Tetapi ketika pemerintah mengatakan sebuah rotasi dilakukan untuk memperkuat kinerja lebih baik lagi, bukan pemerintah yang menilainya, namun untuk mengetahui ukuran keberhasilannya adalah masyarakat.

Bahkan pergantian pejabat tidak berhenti hanya sebuah acara seremoni belaka. Evaluasi yang terbuka akan membuat masyarakat bisa melihat apakah target tersebut benar-benar berjalan dan mengalami perubahan signifikan karena ada inovasi baru yang dijalankan. Kalau hanya melanjutkan pekerjaan lama tentu hal itu tak ada perubahan yang berarti.

Enam pejabat yang dilantik itu memang mendapatkan kursi baru. Namun kursi baru bukan jaminan lahirnya kinerja baru.

Mereka akan berhadapan dengan persoalan yang sudah ada, pegawai yang sudah bekerja dengan pola masing-masing, program yang sedang berjalan, serta ekspektasi masyarakat yang tidak ikut berganti ketika pejabat berganti.

Itulah sebabnya tantangan terbesar rotasi kali ini justru dimulai setelah pelantikan selesai. Ratu Dewa sudah mengganti sebagian gerbong. Sekarang yang ditunggu bukan lagi siapa duduk di mana.

Yang akan dilihat masyarakat adalah seberapa jauh gerbong baru itu mampu membawa pelayanan Pemkot Palembang bergerak lebih cepat dan lebih terasa hasilnya.

Sebab birokrasi itu tidak dinilai dari berapa kali kursinya dirotasi. Ada perubahan positif dan dirasakan masyarakat, itulah nilai dari perubahan gerbong setelah kursi itu diduduki orang baru. (***)