BANK Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah khusus untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi bahan pokok.
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/5).
Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menekan inflasi pangan di berbagai daerah.
BI menilai tantangan pengendalian harga pangan kini semakin kompleks. Selain faktor distribusi dan pasokan, perubahan cuaca mulai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia harus bergerak lebih cepat untuk mengantisipasi risiko lonjakan harga pangan akibat gangguan produksi pertanian.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerja sama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan,” kata Aida dilaman resmi bi.go.id
Melalui GPIPS, BI bersama pemerintah memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Strategi tersebut difokuskan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil meski tekanan cuaca ekstrem dan risiko global terus meningkat.
BI menyebut program GPIPS 2026 akan menitikberatkan pada penguatan produktivitas pangan dan distribusi antardaerah agar pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak.
Pemerintah juga mulai memperluas kerja sama antardaerah untuk memperkuat distribusi pangan, termasuk pengiriman pasokan menuju Kalimantan dan Papua.
Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian ikut diperkuat melalui pembiayaan petani, peningkatan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan pangan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting karena gangguan distribusi dan penurunan hasil panen sering menjadi pemicu utama kenaikan harga pangan di masyarakat.
Koordinasi
Dalam pelaksanaannya, BI menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, PT Pos Indonesia, hingga pemerintah daerah dan perbankan.
Koordinasi lintas lembaga itu dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga di tengah ancaman cuaca yang tidak menentu.
BI mencatat inflasi nasional hingga April 2026 masih terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sementara inflasi kelompok volatile food atau pangan bergejolak berada di level 3,37 persen dan masih sesuai target pemerintah sebesar 3 hingga 5 persen.
Meski begitu, BI tetap mewaspadai potensi tekanan harga pangan dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika cuaca ekstrem mulai memengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah.
Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada stabilitas pasokan, dukungan sarana pertanian, pembiayaan usaha tani, hingga penguatan distribusi pangan antardaerah.
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat jaringan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, dan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
BI juga menilai regenerasi petani dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pangan nasional tetap stabil.
Melalui GPIPS, pemerintah berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali meski menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan tekanan ekonomi global.
Program tersebut juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.(***)
