Kenapa Sumsel Masih Jual Bahan Mentah?

FORUM Bisnis Daerah (FORBISDA) 2026 kembali menempatkan isu lama dalam ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel), yaitu ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan lambatnya hilirisasi sektor unggulan.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menjelaskan peningkatan nilai tambah hanya dapat dicapai melalui penguatan industri pengolahan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pernyataan itu memperkuat posisi hilirisasi sebagai agenda utama pembangunan ekonomi daerah. Namun dalam praktiknya, struktur ekonomi Sumsel masih menunjukkan ketergantungan kuat pada komoditas primer seperti kopi, sawit, dan kelapa.

Bahkan sebagian besar produk masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, dengan proses pengolahan lanjutan yang terbatas di dalam daerah.

Oleh karena itu, kondisi ini mencerminkan struktur rantai nilai yang belum berkembang,  pasalnya aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada tahap produksi awal, sementara nilai tambah terbesar terjadi di luar daerah, terutama pada tahap pengolahan, branding, dan distribusi.

Akibatnya, Sumsel tetap berada pada posisi pemasok bahan baku dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Ketergantungan pada bahan mentah menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan. Harga komoditas ditentukan oleh pasar global yang fluktuatif, sehingga pendapatan petani dan pelaku usaha lokal sangat bergantung pada kondisi eksternal. Bahkan ketika harga turun, dampaknya langsung terasa pada ekonomi daerah tanpa adanya penyangga nilai dari sektor hilir.

Dalam forum tersebut, Herman Deru juga menyoroti peran pemuda dalam transformasi ekonomi daerah. Ia menyebutkan generasi muda sebagai aktor penting dalam menghadapi arus investasi dan perubahan struktur industri.

Namun, tantangan utama tidak terletak pada jumlah tenaga kerja muda, melainkan pada kesenjangan keterampilan yang masih cukup lebar antara kebutuhan industri hilir dan kapasitas tenaga kerja lokal.

Sektor hilir membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, manajerial, serta kewirausahaan yang lebih kompleks dibandingkan sektor hulu, sebab tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga setidaknya peran pemuda berisiko terbatas pada sektor ekonomi non-strategis yang tidak memiliki dampak besar terhadap peningkatan nilai tambah daerah.

Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel M. Puri Andamas menyampaikan  FORBISDA 2026 difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya pada komoditas unggulan daerah.

Ia menekankan pentingnya memetakan strategi hilirisasi dari hulu hingga hilir, agar potensi ekonomi seperti kopi, sawit, dan kelapa dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar di tingkat lokal.

Salah satu fokus yang juga ditekankan adalah perluasan peran pengusaha muda hingga ke tingkat desa.  Apalagi desa di Sumsel memiliki basis produksi yang kuat, namun masih lemah dalam aspek pengolahan, manajemen usaha, dan akses pasar.

Akibatnya, sebagian besar desa hanya berperan sebagai penyedia bahan baku tanpa kemampuan untuk mengolah atau meningkatkan nilai produk.

Sehingga dengan kondisi  ini  terkesan ada ketimpangan dalam distribusi nilai ekonomi, karena  desa yang menjadi pusat produksi tidak secara otomatis menjadi penerima manfaat terbesar dari aktivitas ekonomi tersebut.

Nilai tambah justru terkonsentrasi di luar wilayah produksi, terutama pada pelaku industri pengolahan dan distribusi yang memiliki akses lebih kuat terhadap modal dan teknologi.

Secara struktural, tantangan hilirisasi di Sumsel tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga dengan keterbatasan infrastruktur industri.

Oleh sebab itu industri pengolahan masih belum berkembang secara merata, sementara akses terhadap pembiayaan dan teknologi masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses transformasi ekonomi dari berbasis komoditas primer menjadi berbasis industri bernilai tambah.

Selain itu, integrasi antara sektor produksi, industri, dan pasar masih lemah. Rantai pasok belum terhubung secara efisien, sehingga proses hilirisasi berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam banyak kasus, upaya pengolahan produk masih berskala kecil dan belum mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

Kemampuan eksekusi

FORBISDA 2026 berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk membahas arah kebijakan ekonomi. Namun efektivitas forum seperti ini sangat bergantung pada tindak lanjut konkret setelah diskusi berlangsung.

Tanpa implementasi yang terukur, forum berisiko hanya menjadi ruang repetisi narasi kebijakan tanpa perubahan struktural yang nyata.

Kesenjangan antara narasi kebijakan dan implementasi lapangan menjadi pola yang berulang dalam pembangunan ekonomi daerah. Hilirisasi telah lama menjadi agenda prioritas, namun transformasi industri berjalan lambat karena hambatan struktural yang bersifat multidimensi, mulai dari infrastruktur, pembiayaan, hingga kapasitas sumber daya manusia.

Sumsel saat ini berada dalam masa transisi ekonomi dari berbasis komoditas primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah, apalagi proses transisi ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan.

Oleh sebab itu, tanpa percepatan dalam penguatan industri hilir, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan integrasi ekonomi desa ke dalam rantai nilai, ketergantungan pada bahan mentah akan terus berlanjut dalam jangka panjang.

FORBISDA 2026 kembali menegaskan kesadaran atas masalah tersebut, tetapi juga memperlihatkan  tantangan utama bukan lagi pada pemahaman konsep, melainkan pada kemampuan eksekusi.

Perubahan struktural membutuhkan konsistensi kebijakan, investasi jangka panjang, dan keterlibatan aktif sektor swasta serta generasi muda dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih bernilai tambah. (***)