PALEMBANG mulai menata ulang wajah pelayanan publik. Di Mal Pelayanan Publik (MPP) kawasan Jakabaring, warga kini bisa mengurus Kartu Indonesia Sehat, izin usaha, hingga layanan sosial tanpa bolak-balik ke berbagai kantor. Semua ada di satu atap, dari Dukcapil sampai Dinas Pemuda dan Olahraga.
Namun, yang menarik bukan sekadar kemudahan itu. Pemerintah Kota Palembang ternyata menemukan cara menghemat lebih dari Rp10 miliar per tahun melalui pengaturan ulang OPD dan kantor yang tergabung di MPP.
Biaya operasional berkurang drastis, mulai dari gaji tambahan petugas pendukung, listrik, air, hingga pemeliharaan gedung.
Misalnya, warga datang dengan kebutuhan mendesak, tapi sebelumnya OPD terpisah membuat prosesnya lambat dan boros. Sekarang semua ringkas dan cepat.
Regrouping OPD bukan sekadar soal efisiensi uang, tapi juga waktu dan energi. Pegawai kini tidak harus berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain untuk koordinasi. Layanan yang dulunya memakan berhari-hari kini bisa selesai lebih cepat, bahkan dalam satu kunjungan.
Selain menghemat biaya dan mempercepat layanan, penggabungan OPD ini membuka peluang baru, aset kantor yang sebelumnya tidak optimal kini bisa dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema kerja sama dengan pihak ketiga tengah digodok, memastikan aset produktif tapi tetap transparan.
Warga yang datang mengurus Kartu Indonesia Sehat terlihat lega. Mereka tidak lagi mengantri di kantor berbeda, bertanya ke petugas yang berbeda, atau menebak prosedur mana yang harus diikuti. Semua terpampang jelas: satu lantai, satu lokasi, satu jalur layanan.
“Kalau ini diterapkan di semua kota, mungkin banyak pemerintah daerah bisa belajar. Palembang memamerkan model pelayanan yang menggabungkan efisiensi, integrasi, dan transparansi,” komentar seorang pengamat tata kelola pemerintahan.
MPP kini bukan hanya pusat layanan, tapi juga semacam laboratorium administrasi. Petugas bisa menguji prosedur baru, menerima masukan warga, dan menyesuaikan sistem dalam waktu nyata. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis pengalaman langsung warga, bukan sekadar dokumen.
Efek lain dari penataan ini adalah mengurangi beban administratif.
OPD dapat fokus pada tugas pokok, bukan mengurusi masalah rutin yang memakan banyak energi. Dengan pengelolaan gedung terpadu, tenaga pendukung bisa dialihkan ke tugas lebih strategis, dan koordinasi antar-OPD menjadi lebih sederhana.
Langkah ini juga memberikan dampak psikologis. Warga merasa pemerintah hadir dan mendengar langsung kebutuhan mereka. Interaksi langsung dengan pejabat di MPP memungkinkan masukan masyarakat dicatat dan dijadikan dasar evaluasi. Pelayanan bukan sekadar formalitas, tapi pengalaman nyata bagi warga.
Sementara itu, pemerintah kota menyiapkan strategi lebih jauh sebab MPP akan menjadi model reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Semua langkah ini sejalan dengan visi transformasi pemerintahan modern yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
sebelumnya, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pelayanan publik harus cepat, transparan, profesional, dan berpihak pada masyarakat.
“Hemat anggaran bukan tujuan akhir itu artinya kita punya lebih banyak ruang untuk program yang benar-benar menyentuh warga.” katanya belum lama ini.
Dengan strategi ini, Palembang membuktikan pengelolaan cerdas dan integrasi layanan tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tapi juga menciptakan efisiensi besar yang jarang diungkap pemerintah lain. MPP kini lebih dari sekadar gedung; ia menjadi simbol perubahan nyata tata kelola publik. (***)
