Kolaborasi Sipil-Militer Bangun Sekolah Rakyat di Palembang

PALEMBANG akan mulai membangun Sekolah Rakyat Permanen pada Juni 2026. Proyek ini menargetkan 1.000 siswa dari SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, ditanggung Pemerintah Pusat.

Inisiatif ini dibuat untuk menekan angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem di kota terbesar Sumatera Selatan.

Pemerintah kota menggunakan lahan seluas 6,9 hektare milik Lanud Sri Mulyono Herlambang. Lahan bersertifikat dan bebas sengketa ini memungkinkan pembangunan berjalan cepat. Skema awal menggunakan pinjam pakai agar pekerjaan fisik tidak tertunda, sementara proses hibah permanen masih berlangsung.

Sekolah ini menggabungkan fasilitas SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Selain ruang kelas, sekolah menyediakan fasilitas belajar modern dan ekosistem pendidikan lengkap. Strategi ini memastikan siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan setara sekolah negeri maupun swasta.

Proyek ini menjadi contoh kolaborasi sipil–militer. Pemkot menyediakan arah kebijakan dan pengawasan program, sementara Lanud menyiapkan lahan dan administrasi. Sinergi ini mempercepat pembangunan fasilitas publik yang penting, sekaligus membuka peluang bagi daerah lain meniru model serupa.

Proyek ini juga menekankan validasi data siswa. Rekrutmen berbasis data resmi memastikan bantuan tepat sasaran, menyasar anak-anak dari kategori Desil 1 dan 2. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana integrasi antarinstansi dapat menghasilkan solusi cepat, efisien, dan berdampak sosial nyata.

Sekolah Rakyat Permanen diharapkan menjadi pusat pembinaan generasi muda dari keluarga miskin ekstrem. Dengan kapasitas 1.000 siswa dan pembiayaan penuh dari pemerintah, sekolah ini memberi akses pendidikan setara sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di Palembang.

Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, menyatakan, keterbatasan aset Pemkot tidak menghentikan untuk membangun sekolah rakyat. “Dengan dukungan Lanud, kami bisa mempercepat pembangunan yang sangat dibutuhkan anak-anak miskin ekstrem ini.”

Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, menambahkan, lahan sudah clear and clean dan siap dipakai. “Kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan administrasi, agar pembangunan tidak terganggu birokrasi.”

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menegaskan, sekolah ini benar-benar ditujukan untuk siswa dari keluarga Desil 1 dan 2 agar mereka tidak putus sekolah karena biaya, dan dipastikan rekrutmen tepat sasaran.” (***)