INDONESIA menyiapkan Polhut dan dashboard terpadu sebagai “senjata” utama 2026 untuk memperkuat pengawasan hutan nasional, meningkatkan integrasi data, dan memastikan tindakan cepat terhadap pembalakan liar serta perambahan kawasan hutan. Langkah ini diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) 2026 di Jakarta, kemarin.
Dashboard terpadu akan menjadi pusat informasi tunggal, mengintegrasikan seluruh data dan peta hutan nasional yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa sistem ini penting untuk memastikan kebijakan nasional berjalan konsisten, tanpa konflik data antarlevel birokrasi.
“Kita harus menyelesaikan satu dashboard atau satu platform untuk bekerja bersama. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan,” ujar Raja Juli Antoni. Pengembangan sistem ini telah berlangsung selama enam hingga delapan bulan dan akan dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat legitimasi, perizinan, serta mencegah ego sektoral.
Selain integrasi data, pemerintah fokus memperkuat struktur manajerial. Kekosongan fungsi koordinasi di level menengah membuat evaluasi dan pengawasan program lambat. Kementerian Kehutanan akan membentuk Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) untuk menegaskan tanggung jawab, memperpendek rantai koordinasi, dan meningkatkan efektivitas program pengelolaan hutan.
Di sektor pengamanan, Menteri mengumumkan penambahan Polhut. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui peningkatan personel yang ditargetkan mencapai 66 ribu orang. Penambahan Polhut akan meningkatkan pengawasan langsung di lapangan, yang berdampak pada ketahanan pangan, energi, dan mitigasi bencana.
Teknologi modern juga menjadi pilar pengawasan. Pemerintah akan memanfaatkan pesawat dan drone untuk pengambilan data, patroli hutan, dan deteksi aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan. Beberapa praktik baik dari Kalimantan Timur akan menjadi rujukan untuk pengembangan pengawasan berbasis teknologi di seluruh wilayah.
Selain itu, Kementerian Kehutanan membangun sistem talent pool dan asesmen kinerja yang transparan dan berkelanjutan. Promosi jabatan akan berdasarkan evaluasi sejawat, rekam jejak terukur, dan kinerja yang objektif. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia kehutanan yang profesional, akuntabel, dan mampu mendukung tata kelola hutan modern.
Rakorenwas 2026 menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi. Menteri Kehutanan menekankan bahwa integrasi data, penguatan Polhut, dan pemanfaatan teknologi adalah langkah konkret menuju pengelolaan hutan yang efisien dan transparan, sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Rapat ini harus melampaui aspek legalitas dan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan kembali komitmen menjaga hutan, keseimbangan ekologi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Menteri Kehutanan.
Dengan dashboard terpadu dan Polhut yang diperkuat, Indonesia memasuki fase baru tata kelola hutan di 2026, memadukan teknologi, struktur manajerial, dan sumber daya manusia untuk pengawasan yang efektif dan keberlanjutan jangka panjang. (***)
