MALAM ini udara terasa dingin, sejak siang hujan turun tak tentu arah sebentar reda, lalu nyambung lagi. Mirip kebijakan yang setengah-setengah, tapi tetap dipaksakan jalan. Daripada bengong sambil dengar suara hujan, saya membuka laptop dan membaca beberapa berita.
Niatnya sederhana, mengisi waktu. Tapi ternyata yang terbaca justru bikin pikiran ribut.
Di hari yang sama, saya menemukan dua artikel. Yang satu rilis resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang satunya laporan diskusi Walhi di salah satu media online lokal. Bacanya memang tidak berurutan, tapi efeknya beruntun, seperti minum es teh manis, lalu langsung disusul kopi pahit tanpa jeda.
Di artikel pertama, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjamu tamu istimewa, Duta Besar India untuk Indonesia, Mr. Sandeep Chakravorty, bersama Konsul Jenderal India di Medan, Mr. Ravi Shanker Goel. Pertemuan berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu (14/1/2026).
Suasananya hangat, ramah, penuh senyum diplomatik. Karpet merah digelar rapi, kamera menyala, dan meja pertemuan diisi dua topik utama, ekspor batu bara ke India serta kerja sama pendidikan dan pertukaran pemuda.
Lengkap, tinggal tambah pempek kapal selam, tekwan, dan foto bersama berlatar ukiran songket, sudah sah disebut pertemuan berkelas.
Namun di artikel kedua, di kamar lain yang tak berkarpet merah, Walhi justru menggelar diskusi tentang krisis iklim dan petaka ekologis.
Tak ada jamuan, tak ada basa-basi, isinya data, peringatan, dan kalimat-kalimat yang bikin dahi berkerut. Intinya satu bumi makin rusak, kebijakan sering kalah oleh modal, dan masyarakat terus jadi korban tetap.
Dua artikel, satu hari, satu kota…
Tapi suasananya seperti dua dunia…
Rasanya seperti satu rumah sedang hajatan, sementara rumah sebelah kebakaran.
Dalam rilis Pemprov Sumsel, batu bara tampil gagah. Duduk manis di meja kehormatan sebagai komoditas unggulan.
Jika seandainya ekspor ke India terealisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, ekonomi bergerak, dan daerah makin sejahtera. Secara teori ini terdengar mantap dan masuk akal.
Bahkan secara hitungan kas daerah juga, kabar ini memang menggoda, apalagi batu bara masih laku. Pasarnya global, pembelinya antre sehingga dompet daerah bisa ditambal.
Tentu, cara berpikir pembangunan yang percaya dompet sehat adalah tanda daerah bahagia, kabar seperti ini tentu terasa manis sering langsung dianggap angin segar, sampai lupa menghitung asap yang ikut keluar.
Masalahnya, batu bara itu, seperti tamu rapi yang datang pakai sepatu mengilap, tapi lupa melepas alas kaki saat masuk rumah. Setelah tamu pulang, yang repot bukan dia, melainkan tuan rumah yang harus membersihkan karpet.
Sebab di balik setiap ton batu bara, ada cerita yang jarang muncul di rilis resmi, lubang tambang yang tak ditutup, sungai yang warnanya mirip kopi tubruk, debu yang masuk ke paru-paru warga, dan konflik lahan yang lebih panjang dari pidato sambutan.
Sementara itu, di kamar lain, alarm sudah menyala, sebab ketika batu bara dielus di ruang kehormatan, Walhi justru menyalakan sirene peringatan. Mereka sepakat, apa yang kita alami hari ini bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan petaka ekologis hasil ulah manusia sendiri.
Diskusi itu bicara soal gugatan terhadap korporasi, soal hukum yang sering kalah cepat dari kekuatan modal, dan soal pembangunan yang rajin menghitung untung, tapi malas menghitung rusak.
Ironisnya, diskusi Walhi tidak sedang bercerita tentang negeri jauh yang tak pernah kita datangi. Itu potret Indonesia hari ini, hutan terbakar, sungai berubah warna, dan masyarakat yang terus diminta mengalah demi satu kata sakti bernama pembangunan.
Suasananya seperti satu gedung yang lupa bercermin..
satu ruangan penuh tepuk tangan…
dan ruangan lain penuh bau yang tak bisa ditolak hidung.
Tak adil memang jika tidak diakui, ekspor batu bara berpotensi menaikkan PAD. Tapi jujur juga harus diucapkan, kerusakan lingkungan hampir selalu ikut naik dan biasanya lebih cepat dari PAD.
Masalahnya, dalam laporan keuangan daerah, sungai kotor tidak tercatat sebagai kerugian. Udara beracun tidak masuk kolom minus.
Anak-anak yang sakit ISPA tidak memengaruhi grafik pertumbuhan. Akibatnya, daerah terlihat untung di atas kertas, sementara masyarakat membayar dengan napas pendek dan air bersih yang makin jauh, ini bukan pembangunan, ini cicilan masalah.
Paradigma pembangunan
Walhi menyebut akar persoalan dengan terang, paradigma pembangunan. Selama keberhasilan hanya diukur dari angka PDB dan grafik ekonomi, lingkungan akan selalu jadi korban yang disuruh “bersabar”.
Lucunya, pembangunan selalu mengatasnamakan rakyat. Tapi ketika banjir datang, asap mengepung, dan lahan rusak, rakyat juga yang pertama disuruh mengerti keadaan.
Sementara yang bikin keadaan?
Biasanya sudah pindah rapat ke ruangan ber-AC.
Persoalannya sebenarnya sederhana, isu lingkungan belum sepenuhnya dianggap sebagai urusan kebijakan. Ia sering berhenti sebagai bahan diskusi, sementara keputusan pembangunan terus melaju dengan logika lama.
Padahal, pesannya jelas, kalau batu bara mau dijual, aturannya jangan kendor. Kalau korporasi untung, tanggung jawabnya jangan kabur.
Kalau PAD naik, biaya pemulihan jangan pura-pura lupa.
Dan kalau bicara masa depan, jangan cuma mewariskan lubang dan asap.
Yang biasanya untung, kas daerah, korporasi, dan pasar energi.
Yang menanggung biasanya warga sekitar tambang, sungai, hutan, sawah, anak-anak yang tumbuh di udara kotor, dan generasi berikutnya yang kebagian PR paling berat.
Ini bukan teori, ini pengalaman yang terus diulang.
Jadi, kalau membaca dua artikel itu rasanya seperti menonton dua adegan film yang diputar bersamaan. Yang satu penuh senyum dan jabatan tangan, yang satu penuh data dan peringatan.
Pertanyaannya sederhana, mau terus pura-pura tidak dengar, atau mulai mendengar sebelum terlambat?
Oleh sebab itu, karpet merah boleh digelar, tamu boleh disambut, dan kontrak boleh ditandatangani. Tapi kalau di kamar lain krisis iklim terus dibicarakan dan kita memilih menutup telinga, jangan heran jika suatu hari masalah itu masuk sampai ruang tamu.
Seperti kata pepatah “Untung hari ini jangan dibayar dengan rusak seumur hidup.” (***)
