GURU swasta di Musi Banyuasin seperti pion di papan catur, kalau salah langkah bisa rugi sendiri. Nah, Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, bilang ia ogah guru honorer jadi pion yang sengsara, belum lama ini, ratusan guru dari TK, PAUD, SD, SMP, dan madrasah swasta menggelar aksi damai menuntut gaji tertunda 11 bulan dan peluang ikut seleksi PPPK.
Koordinator GM Pro, Rizon, menyampaikan, “Kami ingin pemerintah daerah bersurat ke pusat supaya guru swasta bisa ikut PPPK. Kalau guru galau, anak-anak juga ikut galau. Pendidikan jangan sampai kena imbas!”.
Bupati Toha, dengan gaya khasnya yang kocak tapi serius, bilang. “Regulasi pusat itu kayak main catur, salah langkah bisa skak mat. Tapi guru jangan sampai jadi pion sengsara. Makanya, kita cari jalan keluar. Kalau bisa, gajinya naik, jangan cuma naik daun!”.
Meski aturan melarang pemerintah daerah menggaji guru honorer, Pemkab Muba berkomitmen mencari solusi terbaik. Untuk itu, mereka merencanakan studi banding ke Bangka Timur dan Jawa Timur.
Kepala Dinas Pendidikan, Yayan, menambahkan, data guru sudah diverifikasi melalui Dapodik dan Kemenag, jadi pemerintah punya “peta harta karun” untuk diajukan ke kementerian.
Para guru merasa lega karena aspirasi mereka didengar. Rizon menegaskan, “Kalau guru senang, murid juga senang. Jangan sampai guru galau, anak-anak ikut galau”
Dengan kombinasi humor Bupati dan langkah nyata Pemkab, guru-guru menunggu hasil studi banding Selasa, 18 November 2025. Semoga solusi segera ditemukan, sebelum guru benar-benar jadi pion yang tersesat di papan catur regulasi.[***]
