(Bilingual Article / Artikel Dua Bahasa: 🇮🇩 Indonesia – 🇬🇧 English Summary Below)
Tulisan utama dalam Bahasa Indonesia. English version available at the end.
PAGI yang cerah, saat burung camar belum sempat cuci muka, nelayan-nelayan di pesisir Sumsel sudah lebih dulu menyapa ombak. Tapi sayangnya, hasil tangkapan mereka sering seperti nasib jomblo akut semangat membara, tapi hasilnya nihil.
Sudah bangun sebelum subuh, melaut sampai keringat asin menyatu dengan air laut, eh.. pulangnya disambut tengkulak yang nawar harga lebih sadis dari mantan ngajak balikan tapi minta DP pernikahan duluan.
Tapi di tengah laut asanya yang sering keruh itu, muncul angin segar, Rabu, 16 Juli 2025, rombongan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumsel sowan ke Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang. Bukan untuk selfie atau numpang ngopi, tapi membawa suara para nelayan yang selama ini lebih sering dianggap background noise di podcast pembangunan.
Ketua HNSI Sumsel, Pak Gunawan, menyampaikan dengan nada dalam dan dialek khas “Kami ni nyari ikan dari subuh, Pak. Tapi hargonyo dak sesuai kalo la berurusan dengan tengkulak, makonyo kami ngarep nian ado TPI yang biso ngerubah nasib kami ?” (“Kami ini kerja dari subuh, Pak. Tapi sering harga ikan kami ditekan tengkulak. Kalau gak segera dibangun TPI, gimana nasib kami?”) begitulah curhat dengan bahasa Palembang.
Sang Wagub menyambut dengan logat Palembang yang bikin suasana hangat. “Aku dukung nian. Tapi idak biso jalan dewe-dewe. Harus samo-samo, jangan nelayan kalah cepat dari tengkulak. Pemerintah siap bantu, asal kito satu suaro”. (“Kami sangat dukung. Tapi gak bisa jalan sendiri. Harus bareng-bareng. Jangan sampai nelayan kalah langkah dari tengkulak. Pemerintah siap bantu, asal kita satu tujuan”), begitulah kira-kira jawab pak Wakil Gubernur Sumsel.
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel tahun 2024, lebih dari 72% nelayan kecil masih tergantung pada sistem jual-beli yang tidak transparan, dan didominasi tengkulak. Artinya, selama TPI (Tempat Pelelangan Ikan) belum dibangun atau dihidupkan kembali, nelayan tetap jadi korban pasar yang seperti air keruh, tak jelas ke mana arusnya.
TPI bukan cuma bangunan berbau amis dengan atap seng. Ia adalah panggung utama nelayan tempat harga ditentukan secara adil, transaksi terbuka, dan para perantara nakal bisa terdeteksi.
Kalau kita mau belajar, tengok –lah Pati, nekad belajar ke Norwegia, Kabupaten Pati di Jawa Tengah sudah membuktikan dengan membangun TPI digital, nelayan bisa tahu harga pasar dari HP, bukan dari bisik-bisik di warung kopi, bahkan transaksinya bisa dicatat secara otomatis dan diverifikasi.
Atau tengok Norwegia, negara yang penduduknya kalah banyak dari follower selebgram, tapi sistem lelang ikannya bikin iri. Mereka punya Fish Auction System full online transparan, cepat, dan nelayan gak perlu lagi jadi korban sistem.
Kalau TPI cuma jadi pidato, jangan salahkan laut kalau “ngambek”, kata pepatah “Di mana ada air, di situ ada ikan. Tapi di mana sistem bobrok, di situ keuntungan cuma buat segelintir orang”.
Kalau TPI terus-terusan hanya jadi bahan paparan PowerPoint atau latar belakang saat selfie pejabat, jangan salahkan kalau suatu hari laut memilih cuti bersama.
Jangan-jangan nanti nelayan lebih memilih ikut lomba karaoke antar-RT, soalnya karaoke kalah dapet mie instan, menang dapet piala, dan melaut? dapat ikan, harga disunat kayak diskon palsu.
Solusinya ya.. jangan setengah laut, maksudnya bangunlah TPI Sumsel yang bukan hanya fisik, tapi juga digital, ada aplikasi buat cek harga ikan, info cuaca, sistem lelang terbuka bahkan mungkin fitur “pesan kopi sebelum berangkat”.
Jangan lupa juga ajak anak muda, kalau enggak, profesi nelayan bisa bernasib kayak warung telepon dan kaset pita jadi cerita nostalgia. “Laut tidak pernah khianat pada nelayan yang tulus. Tapi sistem kadang PHP-nya nyakitin”.
Nelayan tidak butuh dikasihani, mereka butuh keadilan harga, transparansi pasar, dan perlindungan yang nyata, bukan tepuk tangan seremonial.
Nelayan bukan poster program pemerintah, mereka adalah penopang protein bangsa, penjaga dapur rakyat, oleh karena itu TPI bukan pilihan tapi keharusan yang harus dibangun kalau mau nelayan sejahtera.
Jadi, kapan kita bangun TPI beneran?, sebelum ikan-ikan kita pindah KTP ke negara sebelah karena harga di sana lebih masuk akal.[***]
———————————————————————————–
🇬🇧 English Summary
Fish Auction System: Three Letters That Could Save Indonesian Fishermen
WHILE Indonesia brands itself as a maritime nation, many of its coastal communities are still trapped in outdated systems. Without proper Fish Auction Houses (TPI), fishermen are forced to sell their catch to middlemen (tengkulak) at unfair prices.
In July 2025, South Sumatra’s fishermen—represented by HNSI—met the Vice Governor to request a centralized, transparent, and digital TPI. Drawing inspiration from Central Java’s digital TPI and Norway’s online fish auction system, this article advocates for bold action.
Fishermen deserve more than ceremonial visits. They need a system that protects their labor and honors their catch. Don’t wait until the sea goes on strike. Build the system now—fair, fast, and future-ready.[***]
