Kepala BNPB Kristomei ke Sumsel, Ini Kata Dia soal Karhutla
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 4 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sejumlah langkah pemadaman dan kebutuhan dukungan tambahan dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk melihat kondisi terkini karhutla serta memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat segera dipenuhi.
Menurut dia, dukungan yang diperlukan tidak hanya berkaitan dengan personel, tetapi juga teknologi dan operasi khusus untuk membantu mengendalikan kebakaran.
“Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” kata Kristomei.
Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup pemantauan titik panas (hotspot), efektivitas pemadaman melalui jalur darat dan udara, hingga penggunaan helikopter untuk pengeboman air (water bombing).
Operasi Modifikasi Cuaca juga menjadi bagian dari upaya yang dibahas untuk mendukung penanganan karhutla.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mengupayakan penggunaan teknologi dry ice sebagai salah satu langkah penanganan karhutla.
Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan OMC akan dilanjutkan hingga 10 hari ke depan atau sampai hujan turun.
“Dry ice ini terbukti ampuh. Ini tentunya akan kita lakukan hingga 10 hari ke depan, hingga turun hujan,” ujar Herman Deru.
Sebelumnya, Kristomei tiba di Palembang dan disambut Herman Deru di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang (SMH). Kunjungan Kepala BNPB tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan kini perlu memastikan setiap langkah yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Evaluasi kondisi lapangan, perkembangan titik panas, serta efektivitas pemadaman menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan penanganan karhutla. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
