55 Armada Udara Dikerahkan Hadapi Karhutla Sumatera-Kalimantan, Ini Sasarannya

SUMSELTERKINI.CO.ID – Karhutla Sumatera-Kalimantan kini tak hanya ditangani dari darat menyusul sebanyak 55 armada udara ikut dikerahkan guna memperkuat operasi di wilayah yang membutuhkan respons cepat, mulai dari pemantauan hingga pemadaman dan pendinginan.

Pengerahan armada ini menjadi bagian dari operasi gabungan untuk menghadapi perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Armada udara digunakan sesuai kondisi lapangan, sehingga tak hanya mengejar titik panas yang terdeteksi satelit.

Dukungan udara tersebut mencakup helikopter patroli, pesawat CASA untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta helikopter water bombing.

Sasarannya ditentukan berdasarkan perkembangan hotspot, hasil pengecekan langsung di lapangan atau groundcheck, kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang hingga faktor keselamatan penerbangan.

Pengerahan armada dapat berubah mengikuti situasi,  dan wilayah yang mana saja membutuhkan respons segera menjadi prioritas operasi, sementara di darat, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha tetap melakukan patroli serta pengecekan lokasi. Tim juga melakukan penyekatan penjalaran api, mopping up, pembasahan dan pendinginan untuk mencegah api kembali muncul, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan gambut.

Data pemantauan terbaru menunjukkan kondisi karhutla di enam provinsi prioritas masih bergerak dinamis. Hingga Jumat (18/9) pukul 21.05 WIB, SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 546 hotspot high confidence secara nasional berdasarkan pantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP dan NOAA-20. Namun, angka hotspot tidak otomatis berarti jumlah kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.

Bahkan operasi tidak hanya berpatokan pada jumlah titik panas. Kondisi api aktual, sebaran asap, konsentrasi partikulat, arah angin, kelembapan dan jarak pandang ikut menjadi pertimbangan. Operasi Modifikasi Cuaca juga tetap dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi meteorologis, terutama untuk membantu proses pembasahan lahan pada ekosistem gambut.

BMKG memprakirakan pada 19 September masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Penanganan Dipusatkan ke Wilayah Berisiko

Penguatan operasi juga dibahas dalam Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Jumat (18/9). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam rapat tersebut.

Rakor dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta jajaran TNI, Polri, BNPB dan Manggala Agni.

Dalam rapat tersebut, perkembangan hotspot menjadi salah satu bahan untuk menentukan prioritas pengecekan dan operasi di lapangan. Menko Polkam menekankan penanganan harus dilakukan secara terukur dengan memusatkan personel dan peralatan pada wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Pemetaan daerah rawan dan perkiraan lokasi kemunculan api diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif.

Sementara itu, kondisi udara tetap menjadi perhatian. Pantauan PM2,5 menunjukkan kualitas udara di Indonesia bervariasi, dengan sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Pengamatan BMKG pada Kamis (18/9) siang juga masih menemukan kondisi berasap di Pontianak, dengan jarak pandang sekitar 5 kilometer. Sementara Palembang tercatat memiliki jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi berawan. Kondisi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin, kelembapan, hujan dan konsentrasi asap.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi kualitas udara dari pemerintah daerah. Jika kondisi memburuk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi dan masker digunakan ketika harus berada di luar. Pencegahan juga tetap menjadi kunci. Masyarakat dan pelaku usaha diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan asap, titik api atau aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melapor kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas. (***)