WARGA Desa Pagar Jati Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat mempertanyakan perbandingan layak atau tidak penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Padahal BLT untuk Desa itu bertujuan meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Warga menilai masih banyak tidak tepat sasaran. Misalnya beberapa warga saat di temui di Desa Pagar Jati, Sabtu (13/6/2020) mengatakan, mereka merasa BLT Dana Desa yang digelontorkan PJS Kepala Desa tidak tepat sasaran.
“Kami dan beberapa warga lainya yang tergolong kurang mampu secara ekonomi tidak menerima bantuan sama sekali dari seluruh bantuan yang diprogramkan pemerintah, yang kami sesalkan kenapa ada warga yang secara ekonomi mampu dan rumah tempat tinggalnya sangat layak huni mendapatkan bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp600 ribu, sedangkan kami yang tinggal dirumah gubuk bahkan ada yang tinggal menumpang di bawah rumah orang tua tidak menerima bantuan baik itu PKH, Sembako atau BLT,” keluh seorang warga.
Dia berharap pihak pemerintah supaya adil dan benar-benar teliti saat melakukan mensurvei warga, keadaan warga yang layak dan tidak layak harus transparan jangan ada keberpihakan.
PJS Kades Pagar Jati Amroh Apriadi alias Gentong saat dikonfirmasi via Whatshap, kemarin mengatakan, data dikumpulkan oleh perangkat desa dan BPD, kemudian diadakan Musdessus yang dihadiri Tripika, Perangkat Desa,BPD, Lembaga Pemangku adat, Lembaga Pemuka Masyarakat.
Kemudian lanjut dia diverifikasi tim relawan yang terdiri dari BPD, perangkat desa, Tripika, hasil dari verifikasi, daftar nama calon penerima manfaat BLT DD.
“Kami tempelkan di beberapa titik di desa, untuk memberikan informasi kepada warga yang merasa namanya belum terdata untuk dapat menghubungi pihak pemerintah desa,”tambahnya.
Menurutnya lagi setelah ada laporan warga yang belum terdaftar,pihaknya mengadakan musyawarah dengan BPD dan perangkat desa.
Untuk daftar tambahan, urainya pada 19 Juni 2020, pihaknya melaksanakan pembagian BLT DD. “Jadi seandainya ada warga yang belum dapat BLT DD sampai saat ini belum ada yang melapor ke kantor desa,”katanya.
Dia melanjutkan PJS Kades, untuk warga yang menupang dibawah rumah orang tuanya dan kerja nya serabutan itu akan dicek dulu oleh perangkat desa.
“Saya sudah perintahkan kepada BPD dan perangkat supaya jangan ada yang ketinggalan, di desa saya hasil data dari kadus per Februari 2020 jumlah Kepala Keluarga (kk) sebanyak 215 kk, penerima manfaat PKH 59 kk, penerima manfaat BNPT 32 kk, penerima manfaat BLT DD 94 kk dan BST 10 orang,”ujarnya.
Saat ditanya kenapa ada warga yang rumah nya sangat bagus dan mampu secara ekonomi menerima BLT DD sedangkan ada warga yang rumah nya gubuk dan tidak mampu tidak menerima BLT : PJS menjawab, karena saat itu warga yang rumahnya bagus dan mampu itu ngamuk-ngamuk, atas dasar itu dan saran dari perangkat desa akhirnya orang itu diberi bantuan BLT DD,” jelas PJS kades.[***]
Rozie
