Sumselterkini.co.id, Lahat –Kelompok Aksi Masa tergabung dalam Kelompok Peduli Lembah Serelo (KPLS), mengelar aksi mimbar bebas di depan gedung Bupati Lahat untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan damai, senin (1/4/2019).
Salah satu Peserta aksi sempat bersitegang dengan pihak keamanan saat mereka hendak maju ke teras kantor Bupati Lahat. Ketegangan ini berawal saat peserta aksi hendak maju lebih dekat lagi untuk menyampaikan tuntutan mereka, namun di halangi petugas dikarenakan mobil dinas Bupati Lahat yang terparkir. Mereka juga duduk lesehan menunggu agar Bupati Lahat menemui dan mendengarkan tuntutan mereka.
Massa menuntut agar 8 ekor gajah yang dievakuasi dari konservasi Lahat ke konservasi Muara Sugihan Jalur 21, Banyuasin segera di kembalikan lagi ke hutan suaka alam pusat latihan gajah di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat. Massa juga menilai pemerintah daerah tidak memahami akan pentingnya mejaga hewan yang di lindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sundan melalui orasinya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat tidak memahami peraturan mentri No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi No.51. Elephas Masimus ( Gajah Asia ). Seharusnya pemerintah daerah ( Bupati ) menjadi pionir dalam menjaga kawasan hutan suaka alam dengan menjalankan amanah UUD No.5.tahun 1990 pasal 21 ayat 2 huruf C. Setiap orang dilarang mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat ke tempat yang lain baik keluar atau di dalam indonesia sendiri.
“Kecerdasan seorang Kepala Daerah seharusnya jauh lebih cerdas dari Masyarakatnya, terkait permasalahan Gajah yang dianggap bentuk kerugian sumber daya hayati dan ekosistem di kawasan hutan yang ada di lahat,” tegasnya.
Di tambahkan Evan Yusuf penggiat wisata Plancu Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapai Selatan. Bupati Lahat yang Asli Putra Daerah Kecamatan Merapi agar peduli dengan 10 ekor Gajah dimana 8 ekor gajah sudah di evkuasi, 2 ekor bertahan di karenakan 1 mengamuk dan tidak mau di evakuasi dan 1 lagi untuk menemani. Sebab, Gajah sudah menjadi ciri khas selama ini juga kebanggaan masyarakat merapi.
” Kalau Bapak Bupati putra merapi tidak mengembalikan gajah, salah satu bukti nyata bapak tidak peduli dengan merapi dan lahat. Orasi berikutnya diteruskan dengan meminta agar Bupati segera menemui untuk mendengarkan tuntutan mereka, agar apa yang menjadi tuntutan mereka bisa di dengar guna mengembalikan gajah ke lahat. Peserta aksi tidak akan diam jika Bupati Lahat tidak mau menemui mereka. Sebab, Peserta sudah cukup bersabar dengan duduk lesehan agar kondisi tetap damai.
“Kami sudah 2 jam pak menunggu, seberapa lama waktu dari atas turun kesini untuk menemui kami,” teriak Lidya Cempaka Wangi.
Peserta aksi yang sempat kesal akhirnya di temui oleh orang nomor satu di “BUMI SEGANTI SETUNGGUAN” Dalam tanggapanya terkait tuntuttan aksi dan persoalan gajah CIK UJANG Bupati Lahat malah memberikan penjelasan yang benar – benar mengejutkan yang di duga peserta Aksi Cik Ujang tidak paham dengan apa yang terjadi dan terkesan menyalahkan BKSDA.
” Kata siapa Gajah ada 10 atau sekian itu, Gajah cuma ada 2 atau 3 ekor saja. Untuk apa lahan seluas 200 hektar atau lebih kalau hanya 2 atau 3 ekor saja. Bupati siap membantu anggara mau 10, 20, 30 ekor gajah asal diurus karena akan menjadi aset daerah. BKSDA juga sudah 5 tahun tidak mengeluarkan anggaran dan saat diajak mengukur ulang lahan mereka tidak mau,” Jawab Cik Ujang terhadap tuntutan KPLS.
Karena sudah ditemui dan susah berdialog akhirnya puluhan Massa membubarkan diri dengan tertib. Moncos selaku Korlap Aksi Mimbar Bebas memahami bahwa KPLS dan BKSDA agar membicarakan ini terkait ajakan dari penyataan dan ajakan Bupati agar duduk bersama, juga akan diadakannya aksi lanjutan.
“Kita akan coba mengajak BKSDA sekaligus meminta tanggapanya dan duduk bersama pemda yang sudah siap memfasilitasi,” pungkasnya.
