Muba Usulkan Sekolah Rakyat, Dulu Pelopor Pendidikan Gratis

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengusulkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Muba Abdul Rohman Husen saat audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa (4/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Abdul Rohman menegaskan komitmen Pemkab Muba untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah sejak lama memiliki tekad menghadirkan pendidikan yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Sudah menjadi tekad kami. Dari dulu kami ingin membangun pendidikan gratis. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terwujud melalui Sekolah Rakyat. Kami siap mendukung agar program ini berhasil,” ujar Abdul Rohman.

Menanggapi usulan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lahan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

“Usulan lahan dari Kabupaten Muba akan segera kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Jika seluruh persyaratan sesuai arahan Presiden terpenuhi, mudah-mudahan secara bertahap setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Tahun ini pemerintah menambah kuota sekitar 30 ribu siswa sehingga pada 2027 jumlah peserta didik ditargetkan mencapai lebih dari 45 ribu siswa. Apabila pembangunan berjalan sesuai rencana, kapasitas Sekolah Rakyat secara nasional ditargetkan mampu menampung lebih dari 100 ribu siswa pada 2027, meningkat menjadi lebih dari 150 ribu siswa pada tahun berikutnya, hingga mencapai lebih dari 500 ribu siswa pada 2029–2030.

Bagi Muba, komitmen memperluas akses pendidikan bukanlah hal baru. Sejak 2002, pemerintah daerah  menjalankan program sekolah gratis, lalu kemudian menjadi salah satu kebijakan unggulan di sektor pendidikan. Program tersebut terus berlanjut dan diperkuat melalui berbagai kebijakan daerah sebagai upaya memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani biaya.

Semangat itulah yang kini ingin kembali diwujudkan melalui usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Meski masih menunggu proses verifikasi dari Kemensos bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Muba berharap program tersebut dapat menjadi peluang baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak. (***)