RATUSAN karangan bunga berjejer rapi di halaman Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung-Jawa Barat, Selasa (28/1/2020) pagi. Silih berganti ratusan tamu undangan mulai dari pejabat pemerintahan dan non pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah memasuki aula megah kampus bergengsi tersebut.
Bukan kegiatan wisuda, melainkan tamu undangan tersebut untuk menghadiri rangkaian Sidang Promosi Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex.
Turut hadir Ketua Ombudsman RI Prof Amzhulian Rifai SH LLM PhD Mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin, Wakil Ketua KADIN Indonesia, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Narasumber Disertasi H Gofar, Direktur PT Tanjung Carat Putra, Regina, Presiden of Sampoerna University Marshall School, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Bupati dan Wali Kota di Sumsel, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Sumsel, serta Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD di Sumsel. Kemudian, Forkopimda Muba dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muba.
Di tengah kesibukan Dodi Reza Alex menjadi kepala daerah hingga menahkodai banyaknya organisasi berkompeten mulai dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel hingga Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Indonesia dan organisasi-organisasi lainnya tidak menyurutkan langkah dirinya menyelesaikan pendidikan ke tingkat Program Doktor.
Pada pendidikan Program Doktor ini, Dodi Reza yang juga alumni Universite Libre de Bruxelles, Belgia tersebut mengambil judul Disertasi Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (TAA) Sumsel.
Lancar dan lugas, paparan hingga pertanyaan-pertanyaan ‘disapu bersih’ peraih penghargaan BBL Prize Award (Tesis yang ditulis dalam Bahasa Prancis) tersebut ketika menghadapi delapan tim penguji yang terdiri dari Dekan FISIP Unpad yakni Dr Raden Widya Setiabudi Sumadinata, SIP SSi MT MSi, kemudian bertindak sebagai Tim Promotor Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS, Prof H Syamsurijal AK MSc PhD, Ida Widianingsih SIP MA PhD. Kemudian, Tim Oponen Ahli Prof Armida Salsiah Alisjahbana SE MA PhD, Dr Drs H Entang Adhy Muhtar MS, Dr Drs H Heru Nurasa MA, dan Tim Representasi Guru Besar Prof Dr Drs H Sam’un Jaja Raharja MSi.
“Hasil penilaian kami Tim Penguji bahwa hasil Disertasi Promovendus Dodi Reza Alex sangat memuaskan dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Doktor,” tegas Ketua Tim Promotor Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS usai memberikan penilaian pada rangkaian Sidang Promosi Doktor Dodi Reza Alex.
Sementara itu, Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak khususnya keluarga besar dan masyarakat Muba yang hingga ke fase ini selalu memberikan support kepada dirinya.
“Semoga capaian hingga saat ini membuat saya selalu berbuat baik untuk umat dan bangsa khususnya masyarakat Muba,” ujar mantan Ketua Umum, Perhimpunan Pelajar/Mahasiswa Indonesia (PPI), Belgia, 1994 – 1996.
Dikatakan Dodi, berdasarkan analisa, bahwa ada delapan karakteristik primer yang menentukan Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan), yaitu : a) Network management targets yang terdiri dari: 1) Decision making; 2) Trust; 3) Power; 4) Knowledge creation and management, dan b) Management behaviors and competences yang terdiri dari: 1) Activation; 2) Framing; 3) Mobilizing; 4) Synthesizing.
“Oleh karena itu Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) masih belum optimal dilaksanakan sebab secara teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh McGuire bahwa 8 karakteristik tersebut seharusnya ada dan terintegrasi, namun dalam penelitian ini dari 8 karakteristik jejaring kebijakan, masih ada yang belum menjadi karakter jejaring kebijakan,” tegasnya.
Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini menambahkan, berdasarkan kesimpulan penelitian ini dihasilkan pemahaman baru yang berkaitan dengan karakteristik Jejaring Kebijakan selain Network management targets yang terdiri dari: 1) Decision making; 2) Trust; 3) Power; 4) Knowledge creation and management, dan b) Management behaviors and competences yang terdiri dari: 1) Activation; 2) Framing; 3) Mobilizing; 4) Synthesizing yaitu “Authority (kewenangan)”.
“Artinya di dalam Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu “Authority (kewenangan)”, dalam konsep jejaring kebijakan setiap stakeholder yang terkait dalam jejaring kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus “setara” terkait kewenangannya, namun yang terjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin lebih kecil, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebaliknya lebih besar dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api,” imbuhnya.
“Dalam konteks otonomi daerah idealnya Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengurus dan mengatur potensi yang ada didaerahnya sehingga sifatnya Desentralisasi, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang memiliki asas Dekonsentrasi. Secara khusus analisis pemahaman baru yaitu Authority perlu mendapatkan penekanan dalam bentuk kewenangan yang lebih luas,” tambahnya.
Menurut Dodi, jika kawasan KEK terbentuk tentu akan memberikan multiplayer pembangunan di Sumsel, 13 ribu hektar lahan yang telah disediakan dan sarana prasarana lainnya. “Ini akan menjadi industri hilirisasi di Sumsel, saya optimis apabila ini terealisasi dengan baik tentu sangat berkontribusi positif untuk berbagai sektor industri di Sumsel, ini akan menjadi pintu gerbong ekspor impor yang ada di Sumsel,” jelasnya.
Lanjutnya, sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan), peneliti menyampaikan beberapa saran yakni diantaranya dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi, perlu melibatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam rangka aplikasi Ilmu Administrasi Publik itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini ternyata pendekatan Ilmu Administrasi Publik tidak bisa begitu saja diterapkan, karena dalam Administrasi itu syarat dengan; jejaring kebijakan. Oleh karena itu, untuk memperkaya Ilmu Administrasi perlu melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Ilmu Ekonomi.
“Kemudian, saran Praktik yakni Mekanisme kerja, harus dipertegas kembali pembagian peran dan kewenangan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api untuk mempertegas dalam proses pengambilan keputusan, Penguatan Kapasitas SDM di Administrator KEK Tanjung Api-Api ke level SDM Standar Internasional, Dukungan kebijakan terkait legalitas KEK TAA dalam pemberian insentif bagi investor sehingga keuntungan yang dihasilkan memenuhi harapan, “Deregulation” dan “Debureaucratization” dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) dengan melakukan Deregulasi yang berkaitan dengan insentif pajak bagi investor, sehingga investor tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan melakukan Debirokratisasi dimana dalam struktur organisasi kedudukan Administrator KEK ditempatkan diatas Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan) yang selama ini Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api lebih dominan meskipun posisi dalam struktur organisasi sejajar dengan Administrator KEK Tanjung Api-Api,” jelas Dodi.
“Selain itu, Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api harus lebih aktif lagi mencari investor lokal maupun asing yang mau menanamkan modalnya di KEK Tanjung Api-Api dengan cara berkeliling membuka stan pameran-pameran produknya ke setiap daerah dan keluar negeri sehingga membuat investor tertarik serta berdampak positif dalam menumbuhkan ekonomi makro di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya. [***]
