Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk jeli dalam melihat semua persoalan yang terjadi dilapangan terutama yang memicu terjadinya inflasi di daerah.
“Inflasi ini merupakan persoalan yang menjadi momok bagi semua negara di dunia, karena itu Saya menghimbau seluruh kepala daerah untuk mengetahui persoalan dilapangan yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya masing-masing,” tegas Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, kemarin.
Presiden mengungkapkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia salah satunya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar angka inflasi nasional dan di daerah stabil. Oleh karena itu ia menekankan semua pihak tidak bekerja dengan standar dalam menangani Inflasi.
“Kita tidak bisa hanya bekerja dengan standar-standar saja, karena ini persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi prcepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Karena itu jalinlah sinergisitas yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. TPID menjadi pihak yang paling berperan dalam hal ini,” imbuhnya.
Presiden juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya. Untuk itu Presiden berjanji akan memberikan payung hukum, dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat regulasinya.
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” katanya dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden tersebut.
Gubernur Bank Indonesia Perry Waluyo melaporkan tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai 4,94 persen melebihi batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.
“Hal itu disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan yang bergejolak mencapai 11,47 persen melampaui proyeksi 5-6 persen,” ucap Perry.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya usai menghadiri Rakor ini menegaskan, Pemprov dan Kabupaten Kota di Sumsel akan terus sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi di daerah.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama dengan Pemprov dan Kabupaten/kota di Sumsel akan terus bekerja memantau di lapangan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Salah satu langkah konkrit kita dalam hal mengendalikan inflasi melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Terus akan kita masifkan hingga ke pelosok daerah,” tandasnya.(***)
